bukamata.id – Organisasi aktivis pro demokrasi, Change Indonesia menyesalkan pembatalan kegiatan diskusi Demi Ibu Pertiwi: Saatnya Perubahan’ di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) secara sepihak.
Kegiatan seharunsnya digelar Minggu (8/10/2023), namun beberapa jam sebelum acara GIM digembok. Padahal sebelum itu, Change Indonesia telah menerima persetujuan penggunaan fasilitas dari Disparbud Pemprov Jabar.
Padahal fasiltas Pemrpov Jabar lainnya di hari yang sama digunakan untuk kegiatan yang berorientasi politik, yaitu kegiatan dihadiri ketua umum PSI Kaesang Pangarep di Sport Jabar Arcamanik.
“Kami mempertanyakan PJ Gubernur Jawa Barat yang pernah menjadi Kabiro Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, kenapa orang lain boleh menggunakan fasilitas publik sedangkan kami tidak boleh?” ujar Presidium Change Indonesia, Andreas Marbun dalam keterangannya, Senin (9/10/2023).
Dia mengatakan GIM selayaknya situs bersejarah adalah ruang publik di mana publik bisa berkegiatan, berserikat, berkumpul, dan berpendapat sebagaimana dijamin konstitusi.
“Pada Juni 2023, GIM pernah dipakai oleh kelompok relawan di Bandung untuk menguatkan dukungan bagi bacapres dari PDIP, Ganjar Pranowo,” kata Andreas mengingatkan.
“Acara tersebut bahkan dihadiri langsung oleh Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono,” katanya lagi.
Andreas pun meragukan netralitas Pemprov Jabar sebagai aparatur sipil negara yang telah diatur dalam Undang-Undang No.1/2015.
Ia menilai penarikan izin sepihak oleh Pemprov Jabar merupakan bentuk tekanan terhadap lawan politik. Apalagi, Presiden Jokowi sendiri pernah menggunakan Istana Negara untuk konsolidasi ketua umum partai pada Mei 2023.
“Seharusnya, Pemprov Jabar dapat bersikap adil dan netral dalam situasi politik yang berkembang saat ini,” katanya.
“Jika acara-acara lain yang dihadiri tokoh dengan jabatan resmi politik diziinkan, lalu kenapa kami tidak boleh dengan alasan ada unsur kegiatan politik? Bukankah acara Juni lalu juga mengandung unsur politik?” Andreas menuturkan.
“Pemilu 2024 bukan hanya milik kelompok tertentu. Pemilu 2024 adalah milik seluruh masyarakat Indonesia yang mengharapkan perubahan bagi kebaikan dan masa depan bangsa,” pungkas dirinya.
Panitia penyelenggara sekaligus Presidium Change Indonesia, Eko Arief Nugroho, Acara Change Indonesia sendiri akhirnya tetap digelar di halaman depan GIM.
Ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan atas kesewenangan dan pembungkaman. Anies yang diundang hanya untuk membuka acara sempat lesehan bersama dengan para relawan dan memberikan sambutan.
“Tiba-tiba tidak membolehkan secara verbal (tanpa surat resmi). Kita harus lawan hal-hal seperti ini demi perubahan,” tutur Eko.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
