bukamata.id – Dunia pariwisata Jawa Barat kembali diguncang isu tak sedap. Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf yang mendalam terkait maraknya dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang mencoreng wajah destinasi wisata di wilayah Garut Selatan.
Melalui sebuah unggahan video pada Senin (30/3/2026), Putri menyoroti titik-titik rawan pungli seperti Pantai Sayang Heulang dan Pantai Santolo. Ia mengakui bahwa kejadian ini menjadi noda hitam bagi reputasi pariwisata daerah di mata provinsi.
“Saya selaku Wakil Bupati Kabupaten Garut, pertama-tama ingin mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Barat dan utamanya masyarakat Kabupaten Garut terkait dengan kasus pungli yang terjadi di wisata Garut Selatan,” ujar Putri dengan nada menyesal.
Permohonan Maaf kepada Dedi Mulyadi
Persoalan ini kian mencuat setelah menjadi perhatian tokoh Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Putri secara khusus melayangkan permohonan maaf kepada sosok yang akrab disapa Kang Dedi tersebut, sekaligus kepada Gubernur Jawa Barat, atas ketidaknyamanan yang terjadi.
“Kami memohon maaf kepada Pak Gubernur Jawa Barat, bahwasanya lagi-lagi Garut kembali menjadi rapor merah bagi Jawa Barat dan hal ini sangat kami sesali,” tuturnya.
Curhat “Terbentur” Aturan: Tak Bisa Bertindak Terlalu Jauh
Menariknya, di balik kegaduhan ini, Putri Karlina mengungkap sisi lain dari posisi seorang Wakil Bupati. Ia mengaku berada dalam situasi dilematis antara ingin bertindak tegas di lapangan namun terganjal oleh batasan kewenangan formal yang dimilikinya.
Putri merasa tidak seleluasa bupati di daerah lain dalam mengambil keputusan strategis. Ia mengkhawatirkan adanya gesekan kebijakan jika dirinya terlalu agresif melakukan penertiban.
“Saya terbentur dengan posisi dan wewenang saya sebagai Wakil Bupati. Kalau saya terlalu tegas di lapangan, saya bukan pemilik kebijakan utama dan khawatir dianggap offside,” ungkapnya blak-blakan.
Bantahan “Makan Gaji Buta”
Meski merasa ruang geraknya terbatas, Putri menepis anggapan bahwa dirinya tidak bekerja maksimal. Ia mengklaim telah melakukan berbagai upaya perbaikan, bahkan terkadang melampaui tugas formalnya demi membenahi tata kelola wisata Garut agar bebas dari premanisme dan pungli.
“Bukan saya tidak mau kerja atau tidak bisa kerja. Banyak hal yang sudah saya lakukan, tetapi ada juga yang berbenturan dengan kapasitas saya sebagai Wakil Bupati,” pungkas Putri Karlina.
Kini, publik menanti langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten Garut secara kolektif untuk membersihkan “benalu” pungli agar wisatawan bisa kembali berkunjung dengan rasa aman dan nyaman.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
