bukamata.id – Mantan Ketua DPRD Jawa Barat, Eka Santosa, melontarkan kritik tajam terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya, pendekatan yang diambil Dedi lebih banyak berfokus pada pencitraan di media sosial ketimbang menghadirkan kebijakan yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam pernyataannya pada Selasa (8/4/2025), Eka membandingkan gaya kepemimpinan Dedi dengan para gubernur Jawa Barat terdahulu yang dikenal memiliki integritas, visi kebangsaan, serta komitmen terhadap kepentingan rakyat.
“Saya mengenal banyak Gubernur Jabar, dari era awal kemerdekaan sampai sekarang. Mereka punya karakter kuat dan kebijakan yang membumi,” ujar Eka, yang juga Ketua LSM Gerakan Hejo.
Ia menyebut nama-nama besar seperti Mohamad Sanusi Hardjadinata, Letjen Purn H. Mashudi, Solihin GP, hingga Aang Kunaefi sebagai sosok teladan dalam kepemimpinan. Mereka, kata Eka, bukan hanya cerdas dan tegas, tapi juga membangun Jawa Barat dengan fondasi intelektual dan kepedulian sosial.
Eka memuji berbagai program dari para gubernur sebelumnya, seperti “Rak Gan Tang” oleh Solihin GP yang menggerakkan penghijauan, hingga “DAKABALAREA” milik Nana Nuriana saat krisis moneter yang fokus pada ketahanan pangan dan pendidikan untuk anak-anak.
Bahkan di era Ridwan Kamil, Eka menilai kepemimpinan masih memiliki nilai intelektual, meskipun ia mengkritik keberadaan tim akselerasi yang dianggap menimbulkan masalah seperti kasus di Bank BJB.
Namun semua itu, menurut Eka, sangat berbeda dengan gaya Dedi Mulyadi yang dinilainya terlalu berorientasi pada media sosial.
Eka secara khusus menyoroti tindakan Dedi Mulyadi yang kerap menegur pejabat lain melalui TikTok atau media sosial lainnya. Salah satu contohnya adalah teguran kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang disampaikan secara terbuka di TikTok terkait urusan ke luar negeri.
“Harusnya komunikasi dibangun secara kepemimpinan, bukan konten. Kalau bisa ditelepon, kenapa harus viral?” kritiknya.
Ia juga menyinggung aksi bersih-bersih sungai yang dilakukan Dedi. “Kesan yang muncul malah seperti pencitraan. Padahal sebagai gubernur, tugas utama adalah membuat regulasi agar pengelolaan sampah lebih baik secara sistematis,” tambah Eka.
Lebih lanjut, Eka menantang Dedi untuk membuktikan ketegasannya dalam kasus pelanggaran lingkungan oleh BUMD Jaswita, pasca penyegelan tempat wisata yang dikelola perusahaan tersebut.
“Jaswita itu di bawah Pemprov. Kalau melanggar lingkungan, berani tidak Dedi Mulyadi mengevaluasi? Kalau perlu, ganti direkturnya atau bubarkan sekalian,” pungkasnya.
Eka berharap Dedi Mulyadi mampu beralih dari pendekatan populis berbasis konten menuju kebijakan konkret yang berpihak pada rakyat dan lingkungan hidup di Jawa Barat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
