bukamata.id – Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani mengomentari terkait tingginya anak di Jabar yang mengakses judi online.
Hal itu disampaikan Eni saat rapat koordinasi Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia (FIDSI) bertema “Penerapan Manajemen Risiko dalam Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Daerah”, di Gedung Sate, Senin (29/7/2024).
“Kita juga meminta kepada PPATK untuk membuka data lainnya, karena saya juga kaget tadi pagi ada yang bertanya tentang “judi online yang dilakukan oleh anak” Ini kan kita juga kaget, kalau anak emang bikin akun rekeningnya seperti apa,” beber Eni, Senin (29/7/2024).
Adapun terkait data pengguna judi online yang termasuk anak-anak tersebut, PPATK tengah melakukan pemetaan data.
“Ini karena mereka meminta ada data-data baru, seperti mereka tidak tahu bahwa SMA, SMK, SLB itu masuk ke pemprov. Ini juga kita lebih baik tunggu seperti apa, agar pemetaan nya lengkap dulu,” ungkapnya.
Sementara itu, kedepannya Eni menyampaikan pihaknya akan memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat terkait judi online yang sangat merugikan ini.
“Kalau masyarakat itu, kalau kami paling juga nanti sifatnya himbauan. Karena kalau kami mengeluarkan kebijakan, kami tidak bisa mengatur masyarakat kalau inspektorat,” tandasnya.
Sementara itu, Inspektur Jendral Kemendagri, Komjen Pol. Tomsi Tohir melihat fenomena banyaknya anak menjadi pengguna judi online didasarkan atas rasa ingin tahu.
“Yang nama nya pelanggaran seperti itu, karena mungkin coba-coba, ada yang iseng-iseng sehingga didalam usia yang muda itu ingin tau. Kasus seperti ini kita ingat-ingatkan sebaik-baiknya supaya tidak mengulangi lagi,” paparnya.
Maka, Tomsi mengatakan untuk pengawasan terhadap judi online yaitu melakukan pencegahan dan himbauan yang dilakukan bersama-sama.
“Kita selalu melakukan pencegahan dan mengingatkan, kemudian bekerjasama dengan teman-teman sehingga setiap ada temuan-temuan itu keliatan nama-nama nya siapa yang main, itu kelihatan,” ungkapnya.
Pengawasan tersebut, menurutnya bisa terlihat dari rekening yang digunakan, dan itu juga bisa membuat para Aparatur Sipil Negara (ASN) terawasi.
“Kenapa? karena itukan berkaitan dengan pembayaran melalui rekening, itu termasuk daripada bagian koordinasi kita untuk mengawasi teman-teman ASN. Ada tetapi tidak banyak, itu mungkin teman-teman yang masih muda yang coba-coba lakukan itu,” pungkasnya.
Diketahui, rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh inspektur Daerah/Provinsi dan Kota/Kabupaten seluruh Indonesia.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
