Close Menu
Bukamata.idBukamata.id
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Terbaru

Kode Redeem FF 22 November 2026 Terbaru, Klaim Skin dan Diamond Gratis Hari Ini!

Minggu, 22 November 2026 06:00 WIB

Persib Siap Hadapi Bali United di GBLA, Cuma Berginho yang Masih Diragukan

Minggu, 22 November 2026 02:00 WIB
BSU cair

Kabar Terbaru BSU 2026 Rp900 Ribu: Finalisasi Data dan Jadwal Cair

Minggu, 22 November 2026 01:02 WIB
Facebook Instagram YouTube TikTok
Terbaru
  • Kode Redeem FF 22 November 2026 Terbaru, Klaim Skin dan Diamond Gratis Hari Ini!
  • Persib Siap Hadapi Bali United di GBLA, Cuma Berginho yang Masih Diragukan
  • Kabar Terbaru BSU 2026 Rp900 Ribu: Finalisasi Data dan Jadwal Cair
  • Demam GTA VI Merambah Ruang Ganti Sepak Bola, Pelatih Dortmund Cemas Pemain Kurang Tidur
  • Tak Kebagian Tiket Persib vs Bali United di GBLA? Ini 10 Tempat Nobar Biru Resmi di Bandung hingga Padalarang
  • Cetak Pelaku Usaha Digital, PB PMII dan Komdigi Bekali Santri Ponpes Sukamiskin Literasi AI
  • Johnny Jansen Akui Iri dengan Kiprah Persib di Asia, Ingin Bawa Bali United Ikuti Jejak Maung Bandung
  • Kapan BSU 2026 Cair? Kemnaker Minta Pekerja Bersabar, Proses Administrasi Masih Bergulir di Kemenkeu
Facebook Instagram YouTube X (Twitter)
Bukamata.idBukamata.id
Minggu, 22 November 2026
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Bukamata.idBukamata.id
Home»Berita

Ironi ASN Cirebon: Nikmati Pajak Rakyat, Tapi Ribuan Kendaraan Mereka Masih Menunggak

By Aga GustianaJumat, 16 Januari 2026 10:20 WIB2 Mins Read
Samsat
Pantauan di berbagai kantor Samsat di Bandung, Garut, hingga Bekasi menunjukkan lonjakan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan. Foto: Ist.
ADVERTISEMENT

bukamata.id – Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, belum membayar pajak kendaraan bermotor, meski mereka sehari-hari menikmati fasilitas publik yang bersumber dari pajak. Data terbaru Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) mencatat 5.268 kendaraan ASN menunggak, terdiri dari 4.687 sepeda motor dan 581 mobil.

Pelaksana Tugas Kepala P3DW Kabupaten Cirebon, Widianto Nugroho Adi, menyoroti sektor pendidikan sebagai penyumbang tunggakan terbesar. Dinas Pendidikan tercatat menunggak 2.681 unit kendaraan, diikuti sektor kesehatan.

“Kami sudah petakan. Yang paling banyak memang dari Dinas Pendidikan, disusul sektor kesehatan. Ini akan kami tindaklanjuti bersama Bapenda Kabupaten Cirebon,” ujar Widianto, dikutip Jumat (16/1/2026).

Baca Juga:  Siap Berlaku Mulai 2025, Ini Cara Menghitung Pajak Kendaraan Usai Ada Aturan Opsen

Ironi Birokrasi dan Disiplin Fiskal

Fenomena ini menunjukkan disiplin fiskal ASN yang bermasalah. Aparatur negara yang seharusnya menjadi teladan dalam membayar pajak justru menunda kewajibannya. Dengan asumsi rata-rata pajak sepeda motor Rp300 ribu–Rp500 ribu per tahun dan mobil Rp1 juta–Rp3 juta per tahun, potensi tunggakan bisa menembus miliaran rupiah.

“Kondisi ini menjadi ironi di tengah upaya pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Selama ini sosialisasi dan penertiban pajak kendaraan gencar dilakukan kepada warga, namun fakta ribuan ASN justru menunggak memunculkan pertanyaan soal keteladanan birokrasi,” tegas Widianto.

Baca Juga:  Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi, Bapenda Jabar Sabet Penghargaan dari Kemendagri

Tidak Ada Pengampunan

Widianto menegaskan, ASN yang menunggak pajak akan diperlakukan sama dengan wajib pajak lainnya. Pemutihan atau toleransi tidak akan diberikan. Langkah penertiban akan dilakukan melalui pendataan ulang, pemanggilan, dan koordinasi dengan pimpinan OPD.

“Kami tidak akan memberikan pengampunan atau pemutihan. Semua harus bayar sesuai ketentuan. ASN harus menjadi contoh, bukan justru menjadi masalah,” katanya.

Baca Juga:  Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar Resmi Berakhir, Target Tercapai Jauh di Atas Ekspektasi

Harapan untuk Pemulihan Kepercayaan Publik

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menekankan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya memperkuat basis pendapatan daerah dan menegakkan integritas birokrasi. Dengan penertiban, diharapkan ASN tidak hanya membayar tunggakan, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, keteladanan aparatur menjadi modal utama legitimasi negara di mata rakyat,” tambah Widianto.

Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News

PAD pajak kendaraan
Share. Facebook Twitter WhatsApp
ADVERTISEMENT

Jangan Lewatkan

Cetak Pelaku Usaha Digital, PB PMII dan Komdigi Bekali Santri Ponpes Sukamiskin Literasi AI

Tiga Biang Kerok Harga Aci Meroket di Jawa Barat, Pabrik Tapioka sampai Berhenti Produksi

PPPK

Kabar Baik Fresh Graduate! Ada 1.154 Formasi CPNS Guru 2026, Ini Syarat yang Wajib Dipenuhi

Segera cair bansos KLJ Agustus 2025,

Bansos Tahap 4 Cair November 2026, Cek Penerima PKH dan BPNT Cukup Pakai NIK KTP

Lulusan UI dan Doktor Unpad, Tia Mariatul Kibtiah Dihujat karena Donat Kunafa, Bagaimana Nasib Kariernya?

Iming-iming Kerja ART Gaji Rp6 Juta Berujung Pilu, Warga Cirebon Terjebak TPPO di Uni Emirat Arab

Terpopuler
  • Angin Berputar di Cekungan Bandung, 18 Pohon Tumbang dan Patah dalam Sehari
  • Umuh Muchtar Tak Mau Persib Kecolongan, Shan United Bisa Jadi Ancaman di GBLA
  • 7 Satwa Liar Dunia di Ujung Tanduk Kepunahan, Ada Badak Jawa hingga Orang Utan
  • Banjir Rendam SDN Baros Mandiri 1 Cimahi, Diduga Terdampak Proyek Underpass Gatot Subroto
  • Daftar UMP 2027 di 10 Provinsi: Jakarta Tembus Rp 6,1 Juta, Jawa Barat Naik Terbesar
Facebook Instagram YouTube TikTok
Bukamata.id © 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.