bukamata.id – Ketika Presiden Joko Widodo meresmikan Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh pada 2 Oktober 2023, suasana di Stasiun Halim penuh euforia. Proyek transportasi pertama di Asia Tenggara itu dipuji sebagai simbol modernisasi Indonesia.
“Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat. Karena fungsi transportasi massal ada di situ, bukan untung dan rugi,” ujar Jokowi saat itu.
Dua tahun berselang, euforia itu meredup. Whoosh kini menjadi bola panas keuangan dan politik yang memantik saling lempar tanggung jawab. Nilai utangnya yang fantastis, mencapai lebih dari Rp54 triliun, membuat berbagai pihak mulai menjaga jarak. Pemerintah, BUMN, dan elite politik saling menghindar untuk menyandang beban finansialnya.
Ledakan dari Pernyataan Menteri Keuangan
Situasi memanas ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang Whoosh.
“Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil (dividen BUMN), ambil semua gitu (termasuk beban utang BUMN),” kata Purbaya usai sidak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, (13/10/2025)
Pernyataan ini langsung menggeser sorotan publik ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), holding BUMN yang kini memegang kendali atas proyek Whoosh.
Dalam skema awal, utang ini memang tidak dijamin APBN karena proyek dikerjakan dengan model business-to-business (B2B). Namun, seiring membengkaknya beban bunga hingga Rp2 triliun per tahun, tekanan agar pemerintah turun tangan semakin besar.
Luhut Naik Pitam dan ‘Cuci Tangan’
Sikap Purbaya memicu reaksi dari tokoh yang sejak awal menjadi “juragan” proyek ini: Luhut Binsar Pandjaitan. Ia adalah Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta–Bandung pada era Jokowi dan salah satu figur paling vokal mendukung kerja sama dengan China. Namun Luhut justru mengeluarkan pernyataan mengejutkan.
“Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang,” ujar Luhut dalam acara “1 Tahun Prabowo–Gibran” di Jakarta (16/10/2025).
Ia menjelaskan, proyek ini sejak awal bermasalah, dan kini hanya bisa diselamatkan lewat restrukturisasi utang dengan China Development Bank (CDB). “China mau untuk melakukan. Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sehingga sekarang perlu nunggu Keppres supaya tim-nya segera berunding,” tambahnya.
Pernyataan itu mengejutkan publik. Sosok yang dulu membanggakan Whoosh kini menyebutnya “barang busuk” dan menegaskan dirinya tidak pernah meminta APBN turun tangan. Plot twist politik ini semakin memperlihatkan betapa tidak solidnya barisan elite dalam menyelesaikan persoalan utang fantastis tersebut.
Bom Waktu di Neraca KAI
Sementara elite berdebat, PT Kereta Api Indonesia (KAI)—lead konsorsium dalam proyek ini—terhimpit beban keuangan yang makin berat. Dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyebut proyek ini sebagai bom waktu. “Kami dalami juga masalah KCIC, ini bom waktu,” ujarnya tegas.
Dalam enam bulan saja, beban keuangan KAI akibat proyek Whoosh mencapai Rp1,2 triliun. Darmadi Durianto, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, memproyeksikan utang KAI bisa tembus Rp6 triliun pada 2026 jika tidak segera diatasi. Padahal, anak-anak usaha KAI yang seharusnya mencetak laba kini justru tertekan oleh beban bunga utang.
Skema Pendanaan Rawan
Struktur pembiayaan Whoosh sejak awal memang sarat risiko. Total investasi mencapai US$7,26 miliar (sekitar Rp119,7 triliun), membengkak dari rencana awal US$6,05 miliar. Sebanyak 75% dana diperoleh dari pinjaman CDB, sisanya 25% dari ekuitas konsorsium.
Konsorsium Indonesia yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) memegang 60% saham, sedangkan Beijing Yawan HSR Co. Ltd 40%. Pinjaman tersebut tidak memiliki jaminan negara (sovereign guarantee), tetapi bunga utangnya mencapai 3,3% per tahun dengan tenor hingga 45 tahun. Artinya, bila pendapatan operasional tak mampu menutup bunga, maka risiko keuangan langsung membebani BUMN.
Solusi yang Saling Ditolak
Purbaya mengusulkan pembayaran bunga menggunakan dividen BUMN yang dikelola Danantara. Namun, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir dengan tegas menolak. “Nggak ada buat bayar utang, ini semuanya untuk investasi,” katanya.
Danantara kini menyiapkan dua opsi: suntikan modal ke KAI, atau menjadikan infrastruktur Whoosh sebagai aset negara dengan model BLU. Namun, kedua opsi ini masih dalam tahap kajian, sementara bunga utang terus berjalan.
Dugaan Markup dan Bayang-bayang Korupsi
Di tengah kekisruhan keuangan, publik dikejutkan oleh pernyataan Mahfud MD. Dalam kanal YouTube pribadinya, mantan Menko Polhukam itu menyoroti dugaan markup biaya pembangunan hingga tiga kali lipat.
“Biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat kan? Ini siapa yang naikkan, uangnya ke mana?” kata Mahfud.
Ia mengingatkan, keputusan mengalihkan proyek dari Jepang ke China merupakan keputusan Presiden Jokowi. Jepang kala itu menawarkan bunga pinjaman 0,1%, jauh lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman China yang membengkak hingga 3,4%. Mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bahkan menolak proyek ini karena tidak layak secara ekonomi, dan akhirnya dicopot dari jabatannya.
Mahfud juga memperingatkan risiko jika Indonesia gagal bayar, mencontohkan kasus Sri Lanka yang kehilangan pelabuhan strategis akibat gagal melunasi utang ke China.
“Kalau gagal bayar, jangan-jangan China minta kompensasi wilayah, misalnya di Natuna Utara. Itu berbahaya, melanggar konstitusi kita,” ujarnya.
Jokowi Menghindar, Publik Bingung
Ketika ditanya soal membengkaknya utang Whoosh saat menghadiri Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM, 17 Oktober 2025, Jokowi hanya tersenyum tanpa komentar. Sikap bungkam ini kontras dengan pernyataan-pernyataan optimistisnya saat proyek ini masih menjadi kebanggaan nasional.
Diamnya Jokowi membuat publik semakin bingung. Siapa yang akan bertanggung jawab atas utang fantastis ini? Pemerintah, BUMN, atau investor asing?
Proyek Mercusuar, Warisan Utang
Whoosh lahir sebagai proyek prestisius—simbol kemajuan, kebanggaan teknologi, dan ambisi Indonesia mengejar ketertinggalan. Kini, proyek itu berubah menjadi warisan utang jangka panjang yang membebani generasi mendatang jika tidak ditangani serius.
Restrukturisasi utang dengan China mungkin bisa menjadi jalan keluar sementara. Namun, akar masalah sebenarnya lebih dalam: perencanaan keuangan yang lemah, keputusan politik yang tergesa-gesa, dan lemahnya pengawasan biaya. Ketika semua pihak saling lempar tanggung jawab, utang Whoosh berubah menjadi “bom waktu” yang terus berdetak.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
