bukamata.id – Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatera dalam sepekan terakhir memunculkan duka mendalam sekaligus menyulut polemik publik.
Di tengah meningkatnya jumlah korban, pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyisakan kontroversi dan mendapat respons keras dari masyarakat.
Bencana yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini telah menelan ratusan korban jiwa serta membuat puluhan ribu keluarga mengungsi. Namun di saat situasi mencekam tersebut, pernyataan awal BNPB tentang tidak adanya status bencana nasional justru menjadi sorotan yang melahirkan gelombang kritik.
Pernyataan Kontroversial: “Mencekamnya Hanya di Sosmed”
Dalam konferensi pers daring di Jakarta, Sabtu 29 November 2025, Suharyanto menjelaskan alasan pemerintah tidak menetapkan banjir dan longsor Sumatera sebagai bencana nasional.
Menurutnya, skala dan karakteristik bencana saat ini belum memenuhi kriteria yang digunakan Indonesia dalam penetapan status nasional. Ia mencontohkan dua bencana besar yang pernah dinyatakan sebagai bencana nasional: tsunami Aceh 2004 dan pandemi Covid-19.
“Situasi di Sumatera tidak masuk dalam kategori bencana nasional. Banyak bencana besar sebelumnya tetap ditangani dalam skala daerah, seperti gempa Palu, gempa NTB, dan gempa Cianjur,” kata Suharyanto.
Ia juga menyebut bahwa situasi di lapangan lebih terkendali dibandingkan gambaran di media sosial.
“Memang kemarin kelihatannya mencekam ya, tapi begitu rekan-rekan media hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Yang menjadi hal serius itu Tapanuli Tengah, yang lain relatif,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi keras publik, terutama para penyintas dan keluarga korban yang merasa kondisi lapangan masih sangat jauh dari kata terkendali.
Minta Maaf Setelah Tinjauan Lapangan
Kritik makin meluas setelah kondisi riil di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan menunjukkan kerusakan lebih masif dari perkiraan awal BNPB.
Saat meninjau Desa Aek Garoga, Batang Toru, Senin (1/12/2025), Suharyanto akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan.
“Pak, saya surprise, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati. Bukan berarti kami tak peduli,” ujar Suharyanto.
Ia menegaskan bahwa kehadirannya di lokasi bencana, bersama TNI–Polri dan tim BNPB, merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk membantu para korban.
Respons Warganet: “Blunder Lagi, Minta Maaf Lagi”
Permintaan maaf tersebut justru memicu gelombang komentar pedas di media sosial. Dikutip dari kolom komentar Instagram @feedgramindo, warganet meluapkan kekecewaan:
- “Capek gua maafin pejabat-pejabat di medsos. Ga bakal kapok kalau penyelesaian sekadar minta maaf,” tulis akun @bun***.
- “Wkwkwk blunder… Makanya dilihat dulu Pak,” komentar @hap***.
- “Di Konoha kalau blunder minta maaf langsung selesai,” ujar @ssy***.
- “Makanya lihat dulu sebelum bicara. Anda ini pejabat, bukan anak TK,” tulis akun @sa***.
Di tengah kritik tersebut, muncul pula kerinduan publik pada figur komunikator publik saat krisis di masa lalu seperti Sutopo Purwo Nugroho, Doni Monardo, dan Ahmad Yurianto, tokoh yang dinilai empatik, transparan, dan konsisten menyampaikan informasi.
Komentar-komentar dari @pandemictalks menggambarkan suasana hati publik:
- “Pak Sutopo, Pak Doni & Pak Ahmad kami rindu. Al-Fatihah,” tulis akun @miss***.
- “Yang paling bagus Pak Sutopo,” kata akun @adi***.
- “Para pendahulunya luar biasa, semoga husnul khatimah,” tulis @sal***.
- “Penunjukan kepala BNPB, tidak ada seleksi empati dan belas kasih?” ujar @shi***.
Lonjakan kritik ini menjadi tanda bahwa publik mengharapkan komunikasi bencana yang lebih sensitif, akurat, dan humanis.
Profil Singkat Suharyanto: Karier Panjang di Dunia Militer
Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M., lahir di Cimahi pada 8 September 1967. Latar belakang keluarganya yang erat dengan dunia militer membuatnya sejak kecil bercita-cita menjadi prajurit TNI.
Lulus Akmil tahun 1989, ia bertugas di Infanteri Kalimantan selama sembilan tahun, termasuk operasi di Timor Timur. Kariernya melesat melalui sejumlah jabatan strategis:
- Komandan Batalyon 516/Caraka Yudha
- Komandan Batalyon 500/Raider
- Dandim Surabaya Selatan dan Gresik
- Perwira Intel di Kodam dan Korem
- Jabatan-jabatan penting di Badan Intelijen Negara
- Kasdam Jaya (2018–2019)
- Sekretaris Militer Presiden (2019–2020)
- Pangdam V/Brawijaya (2020–2021)
Pada 17 November 2021, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Kepala BNPB, dan beberapa pekan kemudian pangkatnya naik menjadi Letnan Jenderal.
Lonjakan Korban: 442 Jiwa Meninggal, 402 Masih Hilang
Hingga 1 Desember 2025, data BNPB mencatat total 442 korban meninggal dan 402 orang hilang di tiga provinsi.
Sumatera Utara
- Meninggal: 217 orang
- Hilang: 209 orang
- Wilayah terdampak: Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Padang Sidempuan, Deli Serdang, Nias
- Pengungsi: lebih dari 17.000 jiwa di sejumlah titik
Aceh
- Meninggal: 96 orang
- Hilang: 75 orang
- Terdampak di 11 kabupaten/kota
- Pengungsi: 62.000 KK
Sumatera Barat
- Meninggal: 129 orang
- Hilang: 118 orang
- Pengungsi: 77.918 jiwa
BNPB menegaskan bahwa TNI–Polri, Basarnas, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta ribuan relawan masih melakukan pencarian korban, membuka akses daerah terisolasi, dan memastikan logistik terpenuhi.
Koordinasi Pemerintah Tetap Diintensifkan
Meski status bencana tidak dinaikkan ke tingkat nasional, pemerintah pusat menekankan bahwa dukungan besar-besaran terus berlangsung. Alutsista dikerahkan, posko utama diperluas, dan distribusi bantuan dipercepat.
Namun, di tengah kerja penanganan itu, kontroversi komunikasi BNPB menjadi pelajaran penting bahwa sensitivitas publik adalah bagian dari manajemen bencana yang tak boleh diabaikan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
