bukamata.id – Konflik terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat 2026 memanas.
Ketua DPW FSPMI Jawa Barat, Suparno, menuding Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) anti kritik setelah komentar mengenai UMSK Purwakarta di akun TikTok gubernur tersebut terus dihapus.
“Hari kemarin saya suruh istri saya komentar tentang UMSK Purwakarta tidak ada angkanya. Setelah dikomentari, tidak sampai hitungan menit komentar itu dihapus. Saya komentar lagi, dihapus lagi, dikirim lagi, dihapus lagi. Artinya apa ini? Anti kritik,” kata Suparno, dikutip dari YouTube Urban J TV.
Menurut Suparno, perilaku tersebut menunjukkan adanya pengawasan ketat terhadap opini publik di media sosial oleh buzzer yang membela KDM, sehingga kritik yang sah terhadap kebijakan gubernur tak diterima.
Dedi Mulyadi Buka Suara Soal UMSK Purwakarta
Menanggapi tudingan anti kritik, Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi melalui akun TikTok pribadinya @dedimulyadiofficial pada Selasa (30/12/2025). KDM menjelaskan bahwa usulan UMSK dari Purwakarta memang tidak disertakan dalam lampiran untuk 2026.
“Katanya Gubernur mencoret dari Purwakarta. Faktanya, Purwakarta memang tidak mengusulkan lampiran UMSK 2026. Sampai bos serikat buruh ke saya, katanya saya berbohong,” jelas Dedi Mulyadi.
Klarifikasi ini muncul setelah viralnya narasi bahwa gubernur melakukan pemangkasan angka UMSK tanpa prosedur resmi.
Said Iqbal Ancam Gelombang Aksi Buruh
Ketegangan bertambah setelah Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memberikan peringatan keras.
Ia menegaskan bahwa serikat buruh akan melakukan aksi demonstrasi maraton jika pemerintah tidak mengembalikan nilai UMSK sesuai rekomendasi awal bupati dan wali kota.
“Kalau pemerintah pusat tidak meminta KDM mengembalikan UMSK Jawa Barat, aksi akan berlanjut. Habis Lebaran, aksi lagi,” tegas Said Iqbal di Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025).
Said Iqbal menyebut kawasan Bekasi, Karawang, Purwakarta, hingga Subang sebagai pusat industri terbesar di Asia Tenggara, sehingga perubahan UMSK yang merugikan buruh akan berdampak signifikan pada jutaan pekerja.
Tuduhan Tekanan dan Politik Uang
Presiden KSPI juga menyoroti dugaan adanya tekanan dari kelompok kepentingan tertentu di balik perubahan nilai UMSK.
Ia mempertanyakan motif di balik keputusan gubernur dan menyindir gaya komunikasi Dedi Mulyadi yang dianggap lebih fokus menghadapi kritik melalui media sosial daripada menyelesaikan masalah di lapangan.
“Jangan seenaknya mengubah aturan. Siapa di belakang KDM? Kekuatan apa? Apakah ada uang pengusaha yang mengalir?” ujar Said Iqbal.
Lebih lanjut, ia mengingatkan gubernur agar kebijakan UMSK tidak bertentangan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait kesejahteraan buruh.
Penutup
Kasus ini berpotensi memicu ketegangan sosial-politik di Jawa Barat menjelang tahun baru, mengingat isu UMSK menyangkut hak pekerja, keadilan regulasi, dan hubungan antara pemerintah daerah dengan serikat buruh.
Interaksi antara gubernur, buzzer, dan masyarakat melalui media sosial membuat kontroversi ini cepat viral, memancing perdebatan publik tentang keterbukaan pemerintah terhadap kritik.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
