bukamata.id – Di balik tubuh kekar dan mental baja seorang lifter, ada beban yang jauh lebih berat daripada besi ratusan kilogram: beban ketidakpastian. Bagi I Gede Wahyu Surya Wiguna, atlet angkat berat (powerlifting) kebanggaan Buleleng, Bali, panggung dunia di Druskininkai, Lithuania, seharusnya menjadi puncak pembuktian. Namun, alih-alih bersiap melakukan squat di bawah lampu sorot internasional, ia kini harus terduduk lesu menghadapi realita pahit di tanah air.
Wahyu Surya resmi dinyatakan gagal tampil di ajang World Classic Powerlifting Championship. Bukan karena cedera otot, bukan pula karena performa yang menurun, melainkan karena tembok tebal bernama dana jaminan dan birokrasi surat rekomendasi yang tak kunjung turun.
“Kalah Sebelum Berperang”
Melalui sebuah unggahan di media sosial yang kemudian viral, Wahyu mencurahkan isi hatinya. Kalimat “Kalah sebelum berperang” menjadi pembuka yang menyayat hati bagi siapa saja yang mengikuti perjalanannya. Atlet yang berada di peringkat 11 dunia kelas 66 kg junior ini mengungkapkan bahwa syarat untuk menginjakkan kaki di Lithuania sangatlah mustahil baginya.
“Pengurus Pabersi Bali meminta dana jaminan sebesar $20.000 atau setara Rp339 juta. Uang itu digunakan apabila terjadi sesuatu, maka uang itu yang digunakan untuk denda. Jika tidak terjadi apa-apa, uang dikembalikan. Tapi uang sebanyak itu dari mana?” ujar Wahyu.
Angka Rp339 juta bukan sekadar nominal; bagi seorang atlet daerah, itu adalah angka yang mencekik mimpi. Wahyu menjelaskan bahwa ketiadaan anggaran dari pihak pengurus membuatnya harus memikul beban finansial tersebut secara mandiri jika ingin tetap berangkat. Sebuah syarat mutlak yang akhirnya menjadi “vonis mati” bagi partisipasinya di kejuaraan dunia tahun ini.
Prestasi Dunia yang Seolah Terlupa
Ironisnya, Wahyu Surya bukanlah atlet sembarangan. Rekam jejaknya adalah tinta emas bagi Indonesia. Pada tahun 2025, ia sempat mengguncang dunia olahraga di ajang Asian African Pacific Powerlifting and Bench Press Championships yang digelar di Jepang.
Di sana, Wahyu menyabet dua medali emas dan satu perak. Tak hanya itu, ia mencetak sejarah dengan memecahkan rekor Asia dan dunia di kategori angkatan squat kelas 66 kilogram dengan total beban 230 kilogram. Dengan prestasi sementereng itu, logikanya, jalan menuju kejuaraan dunia seharusnya dibentangkan karpet merah, bukan justru dipasangi barikade finansial.
Kekecewaan netizen pun meledak. Akun-akun besar seperti @jakarta.keras ikut menyoroti kasus ini. Komentar pedas bermunculan, mulai dari tudingan bahwa pemerintah hanya hadir saat atlet sudah menang (pansos), hingga kritik mengenai sulitnya menjadi orang berprestasi di negeri sendiri.
Pembelaan dari Balik Meja Federasi
Menanggapi kegaduhan tersebut, Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (Pabersi) Buleleng memberikan klarifikasi. Sekretaris Umum Pabersi Buleleng, Ketut Widi Sandiada, menegaskan bahwa tidak ada unsur pungutan liar (pungli) dalam persyaratan tersebut.
Menurut Widi, angka ratusan juta itu berkaitan erat dengan protokol ketat organisasi internasional dan kebutuhan tes doping yang diatur oleh World Anti-Doping Agency (WADA). “Itu semua sudah sesuai dengan aturan kejuaraan,” ujarnya singkat. Namun, yang tetap menjadi pertanyaan besar adalah mengapa beban biaya “pengamanan” aturan internasional tersebut harus dibebankan langsung kepada atlet, bukannya ditanggung oleh federasi atau dinas terkait.
Di sisi lain, KONI Buleleng melalui Ketua Hariannya, Putu Nova Putra, hanya bisa memberikan apresiasi verbal. Ia mengakui prestasi Wahyu yang luar biasa, namun melempar bola tanggung jawab ke tingkat pusat.
“Kami di daerah tentunya mendukung dan mendorong atlet agar berprestasi di level yang lebih tinggi. Namun, untuk proses administrasi seperti rekomendasi, kewenangannya berada di pusat,” kata Putu Nova. Sebuah pernyataan klasik birokrasi yang seringkali membuat atlet terjepit di antara hirarki daerah dan pusat.
Dilema Atlet: Mandiri atau Mati?
Kasus Wahyu Surya membuka kembali luka lama dalam sistem pembinaan atlet di Indonesia. Di satu sisi, kita menuntut prestasi dunia. Di sisi lain, ekosistem pendanaan kita masih sangat rapuh. Ketika seorang atlet lolos kualifikasi dunia berdasarkan kemampuan teknisnya, ia seringkali dibenturkan pada kenyataan bahwa “kemampuan teknis” saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan “kemampuan logistik”.
Bagi Wahyu, Rp339 juta adalah harga sebuah kehormatan bangsa yang diminta dari kantong pribadinya. Padahal, jika ia berangkat dan menang, bendera Merah Putih yang berkibar, lagu Indonesia Raya yang berkumandang, dan para pejabat yang akan berebut foto di bandara saat penyambutan.
Menanti Solusi, Bukan Sekadar Simpati
Hingga saat ini, pintu menuju Lithuania tampaknya sudah tertutup rapat bagi Wahyu Surya. Namun, isu ini menjadi pengingat keras bagi pemerintah dan pemangku kepentingan olahraga. Jika aturan internasional menuntut jaminan finansial yang besar, sudah seharusnya ada mekanisme talangan atau asuransi yang disediakan oleh negara bagi atlet-atlet elit yang sudah terbukti berprestasi.
Wahyu Surya mungkin tidak bisa memecahkan rekor di Lithuania tahun ini. Namun, keberaniannya bersuara telah memecahkan kesunyian mengenai betapa beratnya perjuangan atlet di belakang layar. Indonesia tidak kekurangan talenta hebat seperti Wahyu, Indonesia hanya seringkali “kekurangan anggaran” untuk menjaga talenta tersebut tetap bersinar.
“Saya hanya ingin bertanding, saya hanya ingin berprestasi,” pungkas Wahyu dalam sebuah video. Pertanyaannya sekarang: Sampai kapan suara-suara seperti Wahyu hanya akan berakhir menjadi tumpukan surat permohonan yang dijawab dengan kalimat “tidak ada anggaran”?
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
