bukamata.id – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendukung penuh kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI terkait penguatan angkutan umum perkotaan.
Begitu disampaikan Ketua Umum MTI, Tory Damantoro dalam seminar bertajuk ‘Arah Kebijakan Transportasi Nasional dan Penguatan Angkutan umum Perkotaan di Indonesia’ yang digelar di Aula Barat ITB, Senin (14/10/2024).
Menurutnya, hal ini akan memberikan arah kebijakan transportasi dalam 20 tahun mendatang sebagai terjemahan dari rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045.
“MTI dengan seluruh jajarannya mendukung penuh penyusunan kebijakan ini serta sosialisasinya, dimana kegiatan ini juga salah satu sosialisasi kebijakan transportasi nasional dan dengan doa agar pembangunan serta transportasi dapat semakin tersusun secara terstruktur dan continue, melewati 4 siklus kepemimpinan nasional yang akan datang 20 tahun ke depan,” kata Tory.
Tory mengatakan, penguatan pembangunan angkutan umum perkotaan ini menjadi penting agar masyarakat tidak kehilangan pijakannya.
“Setiap hari semua masyarakat sangat membutuhkan angkutan umum bahkan beberapa pengujian juga penelitian terakhir menyebutkan bahwa ternyata ada yang kemacetan yang luar biasa,” imbuhnya.
Menurutnya, berkembangnya suatu kota menyebabkan semakin panjangnya perjalanan penduduk kota. Sehingga, penggunaan sepeda motor tidak selalu menjadi fungsi bagi masyarakat.
“Ini menjadi penting peran daerah untuk kemudian, meningkatkan komunitas pada peningkatan angkutan umum,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi kebutuhan penduduk perkotaan yang mencapai hampir 170 juta orang, kata Tory, sangat penting menjaga angkutan umum sebagai pusat peradaban budaya serta pusat pembangunan kesejahteraan bangsa.
“Maka MTI ini kembali mengingatkan semua pihak terutama pemerintah daerah baik itu provinsi kota dan kabupaten bahwa sudah sangat mendesak bagi kota-kota besar di Indonesia untuk memiliki sistem angkutan umum yang layak, efisien, berkeselamatan, dapat diandalkan, dan bisa menjadi kebanggaan seluruh warga kota,” tuturnya.
Menurutnya, diperlukan komitmen dan kerja sama yang kuat antar daerah untuk secara berkelanjutan dan terus-menerus merespons kebutuhan pertumbuhan kota yang terus meluas melampaui batas-batas administrasi wilayah.
Di tempat yang sama, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, Edwan Kardena menilai, penguatan angkutan umum perkotaan ini menjadi sangat penting bagi perkembangan perekonomian masyarakat.
“Penguatan angkutan umum perkotaan Indonesia ini sangat mendukung perkembangan perekonomian masyarakat, konektivitas antar wilayah tidak hanya yang jauh-jauh tetapi di perkotaan ini adalah cerminan yang sudah kita sama-sama lihat,” ucap Edwan.
Edwan mengatakan, Kota Bandung sering kali dikritik sebagai daerah yang selalu macet. Hal yang sama juga dirasakan di daerah lainnya seperti Jakarta dan Bogor.
“Saya kira perkotaan-perkotaan di Indonesia ini yang tidak lepas dari persoalan macet dan itu sangat menunggu kebijakan transportasi nasional yang betul-betul bisa menyentuh persoalan yang mendasar, termasuk mengatur bagaimana angkutan umum ini bisa beroperasi di kota-kota besar Indonesia, tetapi juga sustainable yang luar biasa,” bebernya.
Sementara itu, Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin meminta ITB untuk untuk menganalisa kondisi masyarakat khususnya di Bandung raya, bagaimana agar mereka mau menggunakan angkutan umum.
“Kami ini sudah pusing dengan transportasi Bandung Raya. Jadi cita-cita mewujudkan transportasi efektif dan efisien mudah untuk diucapkan tapi sulit diwujudkan dengan banyaknya faktor yang ada di negara ini,” ucap Bey.
Bey mencatat, pertumbuhan kendaraan pribadi di Bandung Raya sangat pesat dengan sekitar 5 juta kendaraan pada tahun 2023.
“Dan sudah seperti biasa pertumbuhan kendaraan tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan dan ini menyebabkan kemacetan yang parah, dengan rasio volume dan kapasitas mencapai 1,1 pada jam sibuk di beberapa ruang jalan utama,” katanya.
Oleh karena itu, pergerakan masif ini sangat perlu didukung oleh pelayanan transportasi umum seperti Bus Rapid Transit (BRT) hingga Mass Rapid Transit (MRT).
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan berbagai inovasi dalam sistem transportasi, termasuk mendorong konsep simless konektivitas dan transportasi yang dapat diartikan sebagai integrasi dan kelanjutan transportasi yang terpadu,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
