bukamata.id – Wacana penghutanan permanen di kawasan rawan longsor Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tak hanya menyentuh isu keselamatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak ekonomi, mulai dari inflasi pangan hingga lonjakan pengangguran, jika dilakukan tanpa skema transisi yang matang.
Pakar ekonomi Universitas Islam Nusantara, Mochammad Rizaldy Insan Baihaqqy, menyebut Pasirlangu selama ini dikenal sebagai salah satu sentra paprika. Karena itu, penutupan aktivitas budidaya secara mendadak berisiko mengganggu rantai pasok.
“Yang artinya dampak yang paling mungkin adalah harga paprika dalam jangka pendek. Terutama kalau pasokannya turun mendadak, pasti harga ikut naik. Perubahan jalur pasok juga pasti terjadi karena pasar akan mencari sumber lain, yang kemudian biaya logistik akan berubah,” ujar Rizaldy.
Ia menambahkan, sektor ekspor menjadi area yang paling rawan terdampak. “Untuk ekspor, yang paling riskan itu kontrak suplai dan konsistensi kualitas. Pasti pembeli akan sangat khawatir dan berisiko mencari suplai baru di luar Pasirlangu, dengan kualitas yang sama seperti paprika Pasirlangu,” katanya.
Meski begitu, ia menegaskan inflasi bukan sesuatu yang tak terelakkan, selama pemerintah mampu menjaga transisi pasokan. “Inflasi itu bukan takdir kalau transisinya dipertahankan. Jadi tiap penurunan pasokan bisa ditutup,” ujarnya.
Menurut Rizaldy, mitigasi harus dilakukan sejak awal melalui pemetaan rantai pasok. “Mitigasinya itu mapping suplai untuk inflasi. Percepat produksi di daerah lain pakai benih lain, lalu lakukan intervensi distribusi untuk menstabilkan harga agar tidak terjadi inflasi,” jelasnya.
Selain inflasi, Rizaldy menilai risiko lain yang tidak kalah serius adalah meningkatnya pengangguran di wilayah terdampak.
“Sebetulnya pertanian itu cukup menyerap tenaga kerja. Jadi kebijakan lingkungan harus dibarengi dengan kebijakan ketenagakerjaan,” tegasnya.
Ia mengusulkan agar penghutanan tidak hanya dimaknai sebagai penutupan lahan, tetapi dibarengi penciptaan kerja baru bagi warga.
“Program yang ideal itu cash for work konservasi. Warga dibayar untuk pekerjaan reforestasi, terasering, drainase, memperkuat lereng, sekaligus mitigasi,” katanya.
Selain itu, ia mendorong relokasi sentra pertanian ke lahan yang lebih aman. “Yang kedua relokasi sentra atau padat karya pertanian di lahan aman. Jadi padat karya itu dipindahkan, bukan dihapus,” ujarnya.
Skema lain yang dinilai penting adalah pelatihan dan inkubasi usaha, kemitraan agar produksi baru langsung terserap pasar, serta jaminan sosial selama masa transisi.
“Yang kelima, jaminan sosial transisi minimal enam sampai dua belas bulan untuk keluarga rentan. Dan keluarga rentan ini harus didata secara valid,” katanya.
Menurut Rizaldy, tanggung jawab negara tidak berhenti pada larangan aktivitas di zona bahaya.
“Intinya, kalau pemerintah minta warga berhenti bertani di sana, pemerintah juga wajib menyediakan pekerjaan pengganti yang nyata,” tegasnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa penghutanan permanen bisa menjadi kebijakan tepat jika dijalankan dengan kerangka yang utuh.
“Pada intinya saya melihat kebijakan penghutanan permanen bisa tepat kalau berbasis kajian risiko dan dibarengi rencana transisi ekonomi,” katanya.
“Jangan sampai kebijakan menyelamatkan alam tapi mengorbankan manusia yang hidup dari alam itu sendiri. Yang kita cari adalah aman, adil, dan tetap produktif, dengan lokasi dan cara budidaya yang lebih tepat,” pungkas Rizaldy.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
