Pantesan Jadi ‘Sultan’? Ratusan Juta Cuma Buat IG Story? Temuan ICW Bikin Raffi Ahmad Terpojok!

bukamata.id – Uang negara Rp14,69 miliar mengalir ke jasa influencer. Penerimanya perusahaan yang terhubung dengan Raffi Ahmad, figur publik yang sejak Oktober 2024 juga menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Temuan ini datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam keterangannya pada Senin (9/11/2026), ICW menyebut nilai itu berasal dari kontrak dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penyedia jasanya PT Rans Animasi Indonesia.

Datanya tidak sulit dicari. ICW mengambilnya dari realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Bagi ICW, persoalannya bukan sekadar besarnya angka. Seorang pejabat publik punya keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan yang menerima kontrak kementerian, dan semua itu terjadi di masa pemerintahan yang sama. ICW menilai kondisi ini membuka ruang konflik kepentingan.

Kabar tersebut langsung memancing gelombang hujatan di media sosial. Di mata banyak warganet, kontrak ini menambah panjang daftar pertanyaan soal sumber kekayaan “Sultan Andara” yang hidupnya kerap dipamerkan di layar.

Rincian Kontrak: Dari Instagram Story hingga Kampung Nelayan

Kemendikbudristek, lewat satuan kerja Museum dan Cagar Budaya, mengontrak lima paket pada 2024. Sementara itu, KKP mengadakan tiga paket jasa influencer pada 2025 hingga 2026 melalui tiga satuan kerja berbeda.

Isi paketnya beragam: penayangan konten di YouTube RANS Entertainment, unggahan di Instagram dan TikTok @raffinagita1717, sampai jasa kehadiran Raffi Ahmad di acara tertentu.

Berikut rincian yang dipaparkan ICW:

Jika dijumlahkan, lima paket Kemendikbudristek nilainya hampir bulat: Rp3.900.000.002. Bagian KKP jauh lebih besar, sekitar Rp10,8 miliar untuk tiga paket.

Soal kepemilikan, ICW merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli. Sebanyak 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia, dan saham mayoritas perusahaan induk itu dikuasai Raffi. Sisanya, 0,9 persen, ia pegang langsung. Raffi juga duduk sebagai komisaris.

Natuna, Vespa, dan Pertanyaan yang Menggantung

Satu paket KKP menyebut lokasi yang spesifik: Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna. Nilainya Rp3,6 miliar untuk tahun anggaran 2026.

Pada tahun yang sama, Raffi memang pernah ke Natuna. Laman resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna mencatat kedatangannya bersama The Dudas Minus One pada Sabtu (25/7/2026). Rombongan yang terdiri dari Raffi, Ariel NOAH, Gading Marten, dan Desta itu disambut Sekda Kabupaten Natuna H. Boy Wijarnako serta Plt. Kepala Dinas Pariwisata H. Moestofa Albakry.

Mereka berkeliling naik vespa, gaya khas mereka. Dari Ranai, rombongan menuju Pantai Batu Kasah. Di sana para penggemar menyambut, lengkap dengan air kelapa dan kuliner khas Natuna. Perjalanan berlanjut ke Teluk Depeh dan Tekol untuk mengambil video berlatar jalan berkelok, pantai putih, Bukit Tekol, dan laut biru. Mereka juga menonton kesenian Alu dan Gendang Panjang, lalu ikut mencoba memutar gasing tradisional.

Pemerintah daerah menyambut gembira. Menurut Dinas Pariwisata, kedatangan artis papan atas itu membuat Natuna makin terekspos lewat media sosial mereka.

Masalahnya, publik tidak tahu apakah konten itu termasuk keluaran kontrak KKP atau sekadar kunjungan wisata. Kerangka acuan kerjanya tidak dibuka. Laporan pelaksanaannya juga tidak. Celah inilah yang dipersoalkan ICW.

Lima Persoalan yang Disorot ICW

Pertama, efisiensi anggaran yang tidak konsisten. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025. Targetnya penghematan Rp306,69 triliun, dan belanja publikasi termasuk pos yang diminta dibatasi, bersama belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, dan seminar.

Tapi justru pada 2025, KKP mengontrak dua paket influencer dari PT Rans Animasi Indonesia senilai total Rp7,2 miliar. Setahun kemudian, satu paket lagi senilai Rp3,6 miliar menyusul.

Sementara itu, daerah sedang mengencangkan ikat pinggang. Pagu transfer ke daerah 2026 turun menjadi Rp693 triliun, berkurang sekitar Rp171 triliun dari proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun. ICW juga menyinggung Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 yang memotong dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana desa untuk mendukung pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Perbandingan yang dibuat ICW cukup telak. Satu paket Instagram Story senilai Rp575,65 juta nilainya hampir dua kali lipat sisa dana desa rata-rata pada 2026, yang menurut hitungan ICW tinggal sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta per desa.

Kedua, manfaatnya tidak terukur. Kedua kementerian sudah punya perangkat komunikasi sendiri. Kemendikbudristek punya Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. KKP juga punya Biro Hubungan Masyarakat. Semua unit itu dibiayai pajak.

Paket event attendance Rp2,52 miliar paling banyak dipertanyakan. Untuk apa sebenarnya negara membayar kehadiran seorang figur publik di acara pemerintah? Tanpa KAK, laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan, kata ICW, publik tidak punya alat untuk menilainya.

Ketiga, spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu. Empat paket penayangan Kemendikbudristek memakai e-purchasing di katalog elektronik. Kedengarannya kompetitif, padahal nama paketnya sudah langsung menyebut kanal YouTube RANS Entertainment dan akun @raffinagita1717. Akibatnya, penyedia lain praktis tidak punya peluang yang setara untuk bersaing.

Cara penetapan harganya juga janggal. Tiga komponen penayangan dibayar dengan satuan detik. Tiga paket KKP dari tiga direktorat jenderal berbeda pun nilainya nyaris kembar, sekitar Rp3,6 miliar per paket. ICW meminta metode penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuka.

Keempat, risiko belanja pencitraan. ICW mengingatkan bahwa uang pajak tidak boleh dipakai untuk membeli popularitas atau propaganda kekuasaan.

ICW lalu menunjuk polemik terbaru Raffi. Pada 29 Oktober 2026, ia hadir dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya di Bundaran HI. Setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah peserta diduga bukan mahasiswa, muncul seruan boikot terhadap Raffi dan bisnis RANS. Bagi ICW, peristiwa itu membuktikan popularitas tidak sama dengan kepercayaan publik.

Kelima, konflik kepentingan. PT Rans Animasi Indonesia berdiri pada 15 April 2020. Menurut ICW, perusahaan ini belum terdeteksi punya rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah sebelum 2024. Raffi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada 22 Oktober 2024. Setelah itu, KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaannya.

Banjir Hujatan di Tengah Kehidupan Serba Mewah

Di media sosial, reaksi publik jauh lebih keras daripada bahasa laporan ICW. Kolom komentar akun Instagram @noise.talks, yang mengunggah temuan ini, dipenuhi kemarahan.

“SETAN… SETAN… CAPE CAPE CARI DUIT BUAT BIAYAIN SI AA @raffinagita1717,” tulis akun @los***.

Ada yang menanggapinya dengan sinis. “Hah demi apaaa pantesan jadi ‘sultan’ dapet duitnya kaya gini wkkwk,” tulis @sab***.

Seruan boikot pun kembali menggema. “Emang udah paling bener boikot @raffinagita1717! Kalian ga nonton mereka tetep idup kok. Ga usah beli dagangannya, banyak substitusinya,” tulis @gp9***.

Kemarahan itu tidak lahir dalam semalam. Selama bertahun-tahun, Raffi dan keluarganya menampilkan kemewahan lewat konten: rumah megah, koleksi mobil, liburan mahal. Julukan “Sultan Andara” pun melekat. Raffi juga pernah disorot karena berhasil mendirikan 35 perusahaan dalam lima tahun, dan sebagian warganet sejak lama menudingnya terlibat pencucian uang.

Tudingan itu tidak pernah terbukti. Raffi sendiri sudah membantahnya secara terbuka. Ia menegaskan hartanya berasal dari kerja keras di dunia hiburan yang dirintis bertahap. Di puncak kariernya sebagai presenter, honornya disebut mencapai Rp100 juta per episode, atau sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar sebulan.

Lonjakan terbesarnya datang dari bisnis. Dalam proses pre-IPO RANS Entertainment, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek) membeli 17 persen saham perusahaan itu dengan valuasi Rp248 miliar, menurut penjelasan Raffi.

Klarifikasi soal sumber kekayaan itu tetap tidak menjawab pertanyaan yang diajukan ICW, yaitu mengapa uang negara ikut masuk ke kas perusahaannya setelah ia menjadi pejabat.

Dua Kali Minta Maaf dalam Sepekan

Kontrak influencer ini mencuat ketika citra Raffi sedang tertekan. Belum dua pekan sebelumnya, ia dua kali meminta maaf atas kehadirannya di Bundaran HI.

Permintaan maaf kedua disampaikan lewat akun resmi @ukp_mudaseni_raffiahmad pada Minggu (1/11/2026). Ia menegaskan hadir hanya sebagai undangan Polda Metro Jaya.

“Sudah menjadi kebiasaan dari sejak dulu di setiap ada undangan siapa pun yang mengundang saya, InsyaAllah saya selalu mengupayakan untuk hadir walaupun sebentar,” ucapnya.

Ia mengakui niat baik saja tidak cukup. “Saya sangat memahami bahwa niat baik tetap perlu disertai ketelitian pada setiap kegiatan yang akan dihadiri,” kata Raffi.

Dalam video itu, Raffi juga meminta masyarakat menjauhi informasi yang belum jelas kebenarannya, ujaran kebencian, caci maki, dan fitnah. Ia berterima kasih atas kritik yang masuk dan menyebutnya bahan evaluasi bagi semua pihak, termasuk dirinya.

Kali ini kritiknya datang dalam bentuk yang lebih sulit ditepis: tabel kontrak dengan angka hingga satuan rupiah, bersumber dari portal resmi pemerintah. Pertanyaan ICW soal KAK, HPS, dan manfaat belanja hanya bisa dijawab oleh dua kementerian pemberi kontrak, dan juga oleh Raffi sendiri, yang kini berstatus pejabat publik.