bukamata.id – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat ini tengah menggembleng proses verifikasi data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV-2026. Program bantuan tunai yang menyasar sekitar 13,3 juta pekerja dan buruh tersebut kini masuk dalam tahap penyempurnaan di tingkat kementerian terkait.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa pihaknya belum dapat membeberkan secara rinci rincian maupun porsi sebaran penerima bantuan, termasuk persentase kelompok masyarakat kelas menengah.
Saat memberikan keterangan di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Senin (9/11/2026), Yassierli mengungkapkan bahwa penataan BSU masih digodok oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Setelah proses penganggaran di Kemenkeu tuntas, Kemnaker bakal langsung bergerak menyaring dan mencocokkan kembali data para pekerja calon penerima.
“Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli.
Guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan menghindari duplikasi, Kemnaker juga bakal melakukan tahap pemutakhiran data (data cleansing) berbasis basis data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Nantinya, setiap pekerja yang dinyatakan lolos verifikasi berhak mengantongi subsidi sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode tiga bulan. Dana bantuan total senilai Rp900.000 tersebut akan disalurkan sekaligus dalam satu kali pencairan.
Landasan hukum penyaluran subsidi gaji ini telah berkekuatan hukum lewat diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026.
Berdasarkan regulasi tersebut, kriteria penerima BSU 2026 mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) berkartu tanda penduduk (NIK valid) serta tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan minimal hingga Agustus 2026.
Persyaratan gaji utama menetapkan batas maksimal upah sebesar Rp3,5 juta per bulan. Namun, bagi pekerja yang mengabdi di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) melebihi nominal Rp3,5 juta, maka ambang batas gaji disesuaikan mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Bagi daerah yang tidak memiliki ketetapan UMK, standar acuan gaji menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan formula pembulatan senilai.
Adapun basis acuan besaran gaji yang digunakan diambil dari laporan upah terakhir yang didaftarkan pihak pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup komponen gaji pokok serta tunjangan tetap.
Sesuai aturan, skema BSU ini dikecualikan bagi pekerja berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI aktif, maupun anggota Polri. Di sisi lain, pemerintah memprioritaskan para pekerja yang belum terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun berjalan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
