bukamata.id – Kabar baik bagi para pekerja di Tanah Air! Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menggulirkan kembali program Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada tahun 2026. Melalui regulasi terbaru, para buruh dan karyawan yang memenuhi kriteria dipastikan bakal segera menerima suntikan dana segar senilai total Rp900.000.
Kebijakan ini secara resmi disahkan lewat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknis operasionalnya. Berdasarkan aturan tersebut, subsidi ini dirancang untuk periode tiga bulan dengan besaran Rp300.000 per bulannya, yang langsung dicairkan sekaligus.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa dana ini secara eksklusif diperuntukkan bagi buruh yang betul-betul memenuhi kualifikasi ketat.
“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, dikutip Sabtu, (7/11/2026).
Skema Pencairan dan Tanpa Pendaftaran
Bagi para pekerja yang menantikan pencairannya, dana bantuan ini dijadwalkan mulai mengalir pada rentang November hingga Desember 2026. Proses penyalurannya sendiri digandengkan dengan bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia.
Satu hal yang perlu dicatat, pekerja tidak perlu direpotkan dengan proses pendaftaran atau pengajuan mandiri karena data penerima telah disaring langsung oleh sistem.
Syarat Ketat Penerima BSU 2026
Agar tidak salah paham, berikut adalah deretan kriteria utama yang wajib dipenuhi oleh calon penerima:
- Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan setidaknya hingga bulan Agustus 2026.
- Memiliki batasan gaji atau upah maksimal Rp3,5 juta per bulan, atau menyesuaikan dengan besaran upah minimum di wilayah masing-masing.
- Pengecualian: Program ini tidak berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri. Selain itu, pemerintah memberikan prioritas kepada pekerja yang tidak sedang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum periode penyaluran BSU ini.
Ketentuan Batas Gaji dan UMK/UMP
Angka upah yang menjadi acuan penilaian diambil dari laporan terakhir yang disetorkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup komponen gaji pokok serta tunjangan tetap.
Menariknya, bagi buruh yang bekerja di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) melampaui angka Rp3,5 juta, batas maksimal gaji penerima akan menyesuaikan nominal UMK setempat yang kemudian dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara untuk daerah yang belum memiliki UMK, acuan utamanya adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan metode pembulatan serupa.
Menutup keterangannya, Indah turut memberikan penekanan khusus kepada para pemilik usaha dan bagian HRD perusahaan agar teliti dalam menyetorkan data karyawan. Keakuratan data ini memegang kunci krusial agar subsidi bisa tepat sasaran tanpa hambatan administratif.
“Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan,” ungkap Indah.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
