bukamata.id – Pemerintah Kabupaten Bandung kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Pada kegiatan SAKIP dan ZI Award 2025 yang digelar secara daring, Jumat (6/2/2026), Pemkab Bandung berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia.
Tiga perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bandung berhasil menyabet predikat WBK dalam penilaian Zona Integritas tersebut. Ketiganya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung, serta Puskesmas Rancaekek DTP.
Capaian ini menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, prestasi tersebut juga menambah daftar keberhasilan Kabupaten Bandung dalam pembangunan Zona Integritas yang terus berkelanjutan.
Sebelumnya, pada tahun 2023, Pemkab Bandung juga telah meraih penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi tingkat pemerintah daerah. Hal ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Inspektur Kabupaten Bandung, Marlan Nirsyamsu, menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam membangun budaya kerja yang bersih dan profesional.
“Predikat WBK ini menjadi bukti nyata kesungguhan seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung sebagai Tim Penilai Internal terus melakukan pendampingan, pengawasan, serta evaluasi secara berkelanjutan agar setiap perangkat daerah mampu memenuhi seluruh indikator Zona Integritas.
“Pembinaan dan monitoring terus kami lakukan agar pembangunan Zona Integritas tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi budaya kerja yang berkelanjutan,” tambahnya.
Marlan berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemkab Bandung untuk terus meningkatkan integritas, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.
Ke depan, ia menargetkan semakin banyak perangkat daerah yang mampu meraih predikat WBK, bahkan meningkat menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebagai bagian dari komitmen reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi di Kabupaten Bandung.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
