bukamata.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menerima kunjungan kerja Citra Bakti DPRD Provinsi Jawa Barat di Balai Kota Bandung pada Senin (23/12/2024). Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis serta sinergi antara pemerintah provinsi dan kota untuk mendukung pembangunan di ibu kota Jabar.
Ketua rombongan DPRD Provinsi Jabar MQ. Iswara, menyampaikan beberapa isu utama yang dibahas, seperti pengembangan koridor Bus Rapid Transit (BRT), penanganan banjir, pengelolaan sampah, pendidikan, kesehatan, dan perbaikan lingkungan, khususnya di Kawasan Bandung Utara (KBU).
“Permasalahan banjir dan degradasi lingkungan menjadi perhatian utama kami. Sinergi antara provinsi dan kota sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Iswara.
Iswara juga menekankan pentingnya kesepahaman antara provinsi dan Kota Bandung terkait pengoperasian Bandara Kertajati sebagai pintu masuk utama ke Jabar. Ia mengapresiasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung yang tertinggi di Jabar dan berharap koordinasi yang lebih intensif antara DPRD Jabar dan Pemkot Bandung dapat terus terjalin dengan baik.
“Semoga melalui diskusi ini, sinergi antara provinsi dan Kota Bandung semakin kuat di masa depan,” kata Iswara.
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Acep Jamaludin, menambahkan pentingnya penyelesaian isu perbatasan dan pengelolaan sampah. Ia juga menyoroti perlunya koordinasi yang lebih efektif antara provinsi, kota, dan kabupaten, terutama terkait moratorium TPA Sarimukti.
Menanggapi hal ini, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara, menegaskan bahwa Pemkot Bandung akan terus bersinergi dengan DPRD Provinsi Jabar untuk mengatasi berbagai isu strategis kota.
“Sebagai ibu kota provinsi, kami siap berkolaborasi dan mendukung kebijakan strategis demi kebaikan bersama,” ujarnya.
Koswara juga menekankan pentingnya pengelolaan Kawasan Bandung Utara (KBU). Pemkot Bandung telah melakukan penghijauan dan meminta agar izin pembangunan di kawasan tersebut ditahan sementara.
“Kita harus bersama-sama menyelesaikan persoalan ini. Kesadaran akan pentingnya KBU harus ditekankan, bukan hanya soal penghijauan, tetapi juga pemanfaatan ruang,” ungkap Koswara.
Selain itu, Koswara menggarisbawahi pentingnya reformasi transportasi di Kota Bandung untuk mengakomodasi perkembangan metropolitan, dengan fokus menggantikan kendaraan pribadi dengan angkutan massal.
“Ini memerlukan dukungan pemerintah provinsi dan pusat, terutama untuk mempercepat implementasi BRT. Kami juga mendorong adanya perjanjian kerja sama terkait pembiayaan operasional dan subsidi,” jelasnya.
Koswara juga menyebutkan tantangan Pemkot Bandung dalam penyediaan air bersih dan penanganan banjir, khususnya di kawasan perbatasan. Namun, dalam pengelolaan sampah, Pemkot Bandung telah menunjukkan kemajuan signifikan, dengan pengurangan ritase sampah dari 170 menjadi 138 rit per hari. Program RW Kawasan Bebas Sampah (KBS) juga berkembang pesat, dengan jumlah RW KBS meningkat dari 283 menjadi lebih dari 400 RW.
“Penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab Pemkot Bandung, tetapi seluruh kawasan Bandung Raya. Kami juga menargetkan untuk mengurangi sampah residu di masa depan,” tambah Koswara.
Dalam hal permukiman, Pemkot Bandung telah melakukan relokasi masyarakat dari kolong jembatan Pasupati ke Rusun Rancaekek, untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus mengurangi permukiman kumuh.
“Kami membutuhkan dukungan dari provinsi dalam berbagai hal. Dengan sinergi yang kuat, kami optimis Kota Bandung dapat mengatasi tantangan ini,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
