bukamata.id – Aspal hitam di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, masih menyimpan sisa-sisa panas matahari sore ketika rombongan bus yang membawa massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) perlahan bergerak meninggalkan lokasi, Kamis (27/8/2026). Di tengah debu jalanan dan hiruk-pikuk klakson yang bersahut-sahutan, seorang perempuan berjaket hijau khas pengemudi ojek online (ojol) berdiri terpaku. Matanya menyala, menatap tajam ke arah rombongan yang kian menjauh meninggalkan kawasan parlemen.
Perempuan itu adalah Melva Maria Rosa Pardede. Dengan napas memburu dan gestur tubuh yang sarat akan kekecewaan, ia memecah riuh Senayan melalui serangkaian kalimat pedas yang tak berselang lama langsung membakar jagat media sosial.
“Dari Pati pulang dulu… Terima kasih semuanya, ya!” serunya tajam, disusul kritikan menohok yang menyasar rombongan asal Jawa Tengah tersebut. “Saudaraku Pati, kami warga Jakarta merasa diberaki oleh kalian. Kalian main pulang saja sesudah dari dalam. Kalian sudah cair, kalian pulang!”
Ia meluapkan amarahnya, mempertanyakan nasib para relawan ojol Jakarta yang mengawal dan menyediakan logistik sejak awal aksi, bahkan saat sebagian dari massa aksi sempat berhadapan dengan petugas. “Bagaimana nasib rekan-rekan saya yang membackingin Anda pada saat Anda diciduk aparat? Kalian kalau mau buang sampah jangan di Jakarta, silakan di Pati! Kalau kalian datang lagi 15 Desember misalkan disahkan RUU itu, jangan injak lagi Jakarta!” lanjutnya penuh emosi.
Hanya dalam hitungan jam, rekaman video protes keras Melva menyebar bak api menyambar jerami kering. Tokoh yang tadinya bukan siapa-siapa itu mendadak menjadi episentrum perbincangan publik. Namun, seiring meluasnya tontonan video tersebut, fokus publik bergeser secara drastis: dari substansi RUU Perampasan Aset yang diperjuangkan, menjadi guncangan silang pendapat terkait siapa sebenarnya sosok Melva Maria Rosa Pardede.
Badai Narasi di Jagat Maya: Siapa Melva Sebenarnya?
Panggung media sosial kerap bekerja bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menyuarakan ekspresi kekecewaan; di sisi lain, ia menjadi wadah bagi penghakiman massal berbasis asumsi. Hanya beberapa saat setelah video tersebut viral, tuduhan dan narasi liar mengenai latar belakang Melva bermunculan dari berbagai sudut.
Serangan pertama dilayangkan oleh akun X @PartaiSocmed. Akun anonim yang memiliki pengikut luas itu meluncurkan cuitan menohok yang mempertanyakan keabsahan profesi Melva sebagai pengemudi ojol.
“Dari hasil penelusuran kami Melva Maria Rosa Pardede itu dulunya adalah instruktur senam dan aerobik, tapi setelah tidak laku sebagai instruktur senam dan aerobik dia banting setir jadi driver shopee food sekaligus nyambi jadi provokator. Dia orang Batak bukan orang Betawi.” cuit @PartaiSocmed
Belum sempat publik mengunyah klaim tersebut, narasi yang berlawanan justru mencuat dari platform lain. Di grup Facebook Sahabat Grab Jabodetabek, sebuah akun bernama Saepudin Tea mengunggah lembaran yang diklaim sebagai riwayat kerja Melva. Narasi ini sama sekali tidak menyebut profesi instruktur senam, melainkan sosok pekerja profesional korporat.
“Melva Pardede tercatat pengalaman bekerja di sejumlah perusahaan dengan posisi di bidang pengelolaan dan pengendalian proyek… Ibu ini bukan ojol. Namanya MELVA MARIA ROSA PARDEDE, asal Sumut… Bukan driver ojol shoopefood. Dia ex aktivis dan pernah jd timses. Ingin membuat Jakarta chaos dg membenturkan antar kelompok.” ujar Saepudin Tea
Dua klaim ini menyajikan dua spektrum yang bertentangan secara ekstrem: yang satu menggambarkan Melva sebagai mantan instruktur senam yang merembet menjadi pengemudi layanan antar makanan, sementara yang lain mencitrakannya sebagai mantan aktivis, eks tim sukses politisi, dan profesional di bidang manajemen proyek.
Meski demikian, kedua narasi tersebut bermuara pada satu tuduhan yang sama: Melva dituduh sebagai “ojol jadi-jadian” dan provokator yang disusupkan untuk menciptakan kekacauan di ibu kota.
Merekam Jejak dan Menolak Penghakiman Sepihak
Di tengah kesimpangsiuran informasi, memisahkan antara fakta yang terverifikasi dan propaganda digital menjadi hal yang sangat vital. Labeling seperti “penyusup”, “mantan timses”, atau “provokator” kerap dilontarkan tanpa disertai bukti dokumen yang sahih maupun konfirmasi langsung dari pihak yang bersangkutan.
Penelusuran rekam jejak digital justru menunjukkan fakta lain. Nama Melva Maria Rosa Pardede nyatanya bukan figur baru yang tiba-tiba muncul mengenakan jaket hijau saat aksi di Senayan. Jejak digital pemberitaan pada tahun 2024 mencatat namanya pernah hadir dalam deretan aksi demonstrasi pengemudi ojek online. Saat itu, Melva bersuara mengenai isu-isu riil yang dihadapi para pekerja kemitraan—mulai dari potongan kompensasi aplikasi, regulasi tarif, hingga kondisi kerja pengemudi di lapangan.
Foto-foto lama yang diunggah jauh sebelum peristiwa Agustus 2026 juga memperlihatkan dirinya kerap beraktivitas menggunakan atribut ojol. Kehadiran historis ini mematahkan narasi terburu-buru yang menyebutnya sekadar menyewa jaket demi kebutuhan konten atau provokasi instan.
Hingga kini, kebenaran dari riwayat pekerjaan lengkap maupun motif politik yang dituduhkan kepadanya belum dapat diverifikasi secara independen. Upaya redaksi untuk membuka ruang klarifikasi (cover both sides) guna mengonfirmasi jajaran tudingan tersebut masih terus dilakukan. Namun satu hal yang pasti: menilai identitas seseorang secara tunggal hanya dari unggahan potongan gambar dan klaim akun media sosial adalah langkah yang sarat kekeliruan.
Suara Warganet: Antara Skeptisisme dan Kebingungan Publik
Kepulan asap kontroversi ini makin tebal ketika netizen dari berbagai platform media sosial mulai menyuarakan sudut pandang mereka. Jagat maya seperti X, Instagram, hingga Threads berubah menjadi arena perdebatan sengit mengenai keabsahan aksi Melva dan aksi pengawalan para ojol.
Sebagian warganet menyikapi kehadiran Melva dengan nada skeptis dan nada sindiran. Banyak yang menyoroti konsistensi penampilannya di setiap aksi unjuk rasa.
“Dia mah tiap demo selalu ganti skin😂😂😂 udah rame tuh di threads,” ujar seorang netizen yang menyoroti fleksibilitas peran Melva di berbagai aksi.
Di sisi lain, publik juga menyayangkan keterlibatan massa ojol yang dinilai mudah tersulut emosi di saat kelompok utama aksi justru telah menyelesaikan urusannya secara damai.
“Dan lucunya para ojol malah juga ikut terprovokasi, yg punya hajat buat sampein aspirasi udah pada balik kampung loh. Ini yg gapunya hajat malah buat kegaduhan hadehhhhh,” tumpah netizen lain yang merasa keheranan dengan dinamika di lapangan.
Tak sedikit pula warganet yang meluruskan kronologi kepulangan massa Pati. Menurut klaim dari beberapa saksi dan pengamat di media sosial, proses kepulangan massa AMPB sejatinya telah dikoordinasikan, bahkan atas saran dari elemen ojol itu sendiri demi menghindari potensi kerusuhan.
“Gimana pas pulang saja yg kawal para ojol masak bilang ngga pamit, bahkan yg kasih informasi supaya segera balik adalah para ojol sbb akan chaos,” ungkap netizen lainnya yang mempertanyakan narasi “pulang diam-diam” yang dituduhkan Melva.
Ragam reaksi publik ini memperlihatkan betapa terbelahnya persepsi masyarakat digital dalam membaca intrik di balik sebuah demonstrasi.
Dinamika di Lapangan: Ketika Audiensi Memicu Kepulangan
Untuk memahami mengapa letupan amarah Melva bisa pecah, lembaran peristiwa harus ditarik kembali pada kronologi aksi di hari Kamis tersebut.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR RI melibatkan berbagai elemen, termasuk massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang dipimpin oleh Supriyono alias Botok, serta barisan relawan pengemudi ojek online Jabodetabek yang bertindak sebagai penyokong lapangan.
Fokus utama aksi tersebut adalah mengawal kejelasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset—sebuah regulasi krusial yang terus didorong masyarakat sipil. Dinamika berubah drastis setelah perwakilan AMPB diterima masuk oleh pimpinan DPR RI untuk melangsungkan audiensi resmi.
Dalam pertemuan tertutup tersebut, pimpinan DPR memberikan komitmen tertulis bahwa RUU Perampasan Aset akan diproses dan ditargetkan untuk disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026. Bagi massa AMPB, komitmen resmi dari Senayan ini dinilai sebagai pemicu cukup untuk mengakhiri pendudukan jalan raya pada hari itu. Sekitar pukul 11.55 WIB, rombongan Pati mulai mengemas barang-barang dan bersiap pulang.
Namun, kepulangan yang mendadak ini menyisakan riak di tingkat akar rumput. Bagi sebagian relawan ojol seperti Melva, keputusan mundur secara sepihak tanpa adanya konsolidasi terbuka di lapangan dirasa mencederai semangat kebersamaan. Para pengemudi ojol merasa telah mengorbankan waktu mencari nafkah, bensin, hingga mempertaruhkan keselamatan mereka di jalanan demi membentengi massa aksi, namun mendapati rombongan utama justru membubarkan diri tanpa penjelasan yang tuntas di hadapan publik massa.
Melihat gejolak yang berkembang, Koordinator AMPB, Supriyono (Botok), secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada para pengemudi ojol dan masyarakat Jabodetabek. Ia menegaskan bahwa langkah menarik mundur massa murni diambil atas pertimbangan keselamatan dan untuk mencegah potensi masuknya penunggang gelap yang bisa memperkeruh situasi.
AMPB Menjawab: “Tunjukkan Bukti, Jangan Cuma Lempar Fitnah!”
Tudingan yang dilemparkan Melva—terutama klaim implisit bahwa massa Pati telah “cair” atau menerima imbalan tertentu pasca-audiensi—memicu reaksi keras dari internal AMPB. Perwakilan AMPB, Fajar Fajrullah, secara tegas menantang siapa pun yang melontarkan tuduhan untuk membuktikannya secara hukum dan terbuka, ketimbang menyebar narasi liar yang merusak konsolidasi gerakan rakyat.
“Kalau ada massa yang menuduh AMPB menerima uang, silakan saja. Monggo mereka dibuktikan. Jangan cuma lempar tuduhan lalu merasa paling benar,” ujar Fajar. Ia meminta pihak yang menuding untuk menyampaikan dasar argumen yang sahih dan siap mempertanggungjawabkannya jika tidak terbukti.
Fajar menilai bahwa pergeseran isu dari substansi perjuangan RUU Perampasan Aset menjadi tudingan provokasi dan dugaan upaya membuat situasi kacau merupakan pola lama yang sengaja dimainkan. “Sejak awal pola seperti ini sudah kelihatan: ketika tidak mampu membantah substansi perjuangan, isu digeser ke fitnah, provokasi, dan upaya membuat keadaan chaos,” tegasnya.
Ia pun membeberkan rekam jejak perjuangan AMPB yang tidak pernah mengandalkan kekerasan. Sejak rangkaian aksi pertama pada 13 Agustus 2025 hingga pendudukan kantor DPRD Pati pada 13 Agustus 2026, AMPB mampu membuktikan bahwa tidak ada satu pun fasilitas umum yang dirusak. Hal yang sama juga diterapkan dalam aksi di Jakarta.
Fajar juga menolak logika konyol yang mengaitkan ketiadaan kerusuhan dengan dugaan uang pelicin. “Ada yang mem-bodoh-bodohi publik dengan logika: ‘Kalau tidak chaos berarti ada yang membayar.’ Justru sebaliknya. Yang ingin chaos belum tentu sedang memperjuangkan rakyat. Bisa jadi mereka sedang memperjuangkan kepentingan tertentu,” lanjut Fajar.
Ia menegaskan kembali bahwa AMPB tidak butuh bayaran, tidak butuh tunggangan, dan tidak butuh kerusuhan. Gerakan mereka murni membawa suara rakyat. Setelah aspirasi disampaikan, kini bola berada di tangan DPR RI dan pemerintah. Apabila tuntutan masyarakat tidak dipenuhi hingga tenggat waktu yang disepakati, AMPB menyatakan siap mengambil langkah perjuangan berikutnya melalui jalur yang terukur.
Fenomena Pergeseran Isu dan Anatomi Konflik Horisontal
Kasus yang menimpa Melva Maria Rosa Pardede dan AMPB menjadi gambaran sempurna mengenai betapa rentannya gerakan sosial di era digital terdistraksi oleh isu-isu sekunder.
Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, diskursus publik mengalami pergeseran dalam tiga tahap utama:
- Tahap Aksional: Perjuangan substansial mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset di DPR RI.
- Tahap Friksi Lapangan: Perselisihan paham dan rasa kecewa antarelemen pendukung (massa daerah vs relawan lokal).
- Tahap Personalasi & Digital Framing: Pembunuhan karakter (character assassination) terhadap individu yang vokal, di mana identitas, ras, hingga riwayat hidup Melva dikuliti dan dituduh secara sepihak oleh opini publik dan tanggapan netizen.
Ketika perhatian publik habis dialihkan untuk membedah apakah Melva seorang instruktur senam, mantan aktivis, atau pengemudi ojol sejati, substansi utama mengenai pengawalan janji DPR RI terkait RUU Perampasan Aset justru terancam tenggelam.
Fenomena ini menjadi pengingat kritis bagi masyarakat digital: di tengah riuhnya arus informasi, ketelitian dalam menyaring fakta, menahan diri dari penghakiman tak berdasar, serta menjaga fokus pada inti perjuangan adalah benteng utama agar gerakan publik tidak mudah diadu domba. Sejarah pada akhirnya tidak akan mencatat siapa yang paling bising di media sosial, melainkan siapa yang konsisten berdiri di atas kebenaran fakta dan perjuangan rakyat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
