bukamata.id – Kekuatan politik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi selama ini tidak hanya bertumpu pada kebijakan yang populis, tetapi juga pada loyalitas pendukung yang terbentuk kuat melalui komunikasi langsung dan media sosial.
Namun, memasuki tahun kedua pemerintahannya, muncul fenomena yang menarik.
Warga mulai semakin berani mengkritik Dedi Mulyadi.
Kritik tidak lagi hanya datang dari mereka yang sejak awal berseberangan. Sejumlah kebijakan terbaru Dedi mulai dipertanyakan publik, mulai dari persoalan anggaran hingga munculnya pembahasan soal defisit Jawa Barat, penempatan eks tim sukses di BUMD, penataan Gedung Sate, pembongkaran PKL yang dipertanyakan solusi jangka panjangnya, hingga keberangkatan Dedi ke NTT ketika berbagai persoalan di Jawa Barat masih membutuhkan perhatian.
Fenomena tersebut tidak serta-merta berarti popularitas Dedi Mulyadi runtuh.
Justru yang menarik adalah perubahan sikap publik terhadap figur yang sebelumnya sangat kuat secara emosional.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, melihat kondisi tersebut sebagai fase ketika masyarakat mulai bergeser dari penilaian berdasarkan figur menuju penilaian berdasarkan hasil pemerintahan.
“Terlalu dini kalau kita mengatakan dukungan publik terhadap Dedi Mulyadi sudah runtuh. Yang lebih tepat adalah ruang kritik semakin terbuka. Masyarakat mulai menilai bukan hanya dari figur, tetapi dari pengalaman mereka terhadap kebijakan pemerintah,” kata Kristian, saat dihubungi pada Minggu (23/8/2026).
Loyalis Fanatik Bisa Jadi Bumerang
Di tengah semakin banyaknya kritik, perilaku sebagian pendukung Dedi Mulyadi di media sosial juga menjadi persoalan tersendiri.
Karakter loyalis yang terlalu defensif, agresif, bahkan menyerang orang yang mengkritik gubernur justru berpotensi merugikan figur yang mereka bela.
Menurut Kristian, persoalannya bukan pada keberadaan pendukung yang loyal.
Yang menjadi masalah adalah ketika loyalitas berubah menjadi pembelaan tanpa ruang koreksi.
“Loyalitas itu sehat dalam politik. Tetapi ketika loyalitas tidak lagi memberikan ruang untuk koreksi, ia bisa berubah menjadi fanatisme. Di titik itu, pendukung justru berpotensi menjadi bumerang bagi pemimpinnya,” ujarnya.
Menurut dia, masyarakat yang melihat kritik selalu dibalas dengan serangan dapat mengalami kejenuhan.
“Kelompok masyarakat yang netral bisa merasa jengah. Mereka belum tentu membenci Dedi Mulyadi, tetapi mereka bisa tidak nyaman ketika setiap kritik terhadap kebijakan justru dibalas dengan serangan kepada orang yang mengkritik,” katanya.
Kondisi inilah yang menurut Kristian perlahan dapat menggerus kekuatan loyalis.
Bukan karena seluruh pendukung meninggalkan Dedi, melainkan karena perilaku sebagian loyalis dapat membuat kelompok masyarakat yang sebelumnya netral memilih menjaga jarak.
“Kalau yang ditampilkan kepada publik adalah perang antara pendukung dan pengkritik, substansi kebijakan akhirnya hilang. Orang tidak lagi membahas apakah kebijakannya benar atau salah, tetapi sibuk membahas siapa yang harus dibela,” tutur Kristian.
Menariknya, Dedi sendiri sebelumnya telah meminta para pendukungnya tidak bersikap galak terhadap pihak yang mengkritiknya.
Ia bahkan menyebut sikap agresif pendukung dapat memunculkan tudingan bahwa dirinya mengerahkan buzzer untuk menyerang pihak yang berbeda pandangan.
“Saya berpesan pada seluruh warganet, terutama yang seiring dan sejalan dengan visi yang saya miliki: jangan galak-galak, ya. Kalau ada yang mengkritik saya, jangan digalakin,” katanya.
Pesan tersebut menunjukkan bahwa Dedi memahami agresivitas pendukung justru dapat menciptakan persoalan baru.
Warga Makin Berani Kritik Dedi Mulyadi
Lantas, mengapa warga kini semakin berani menyampaikan kritik?
Kristian menilai hal tersebut merupakan konsekuensi alamiah dari berjalannya pemerintahan.
Pada awal kepemimpinan, masyarakat cenderung memberikan kesempatan kepada kepala daerah untuk membuktikan program dan janji politiknya.
Namun, setelah kebijakan berjalan, ukuran penilaian mulai berubah.
“Masyarakat pada awalnya bisa memberikan dukungan karena melihat keberanian, kedekatan dengan rakyat, atau harapan terhadap perubahan. Tetapi setelah kebijakan berjalan, pertanyaannya berubah menjadi: apa hasilnya, apa dampaknya, dan apakah masalahnya benar-benar selesai?” jelas Kristian.
Dengan kata lain, publik mulai masuk ke fase evaluasi.
Persoalan anggaran, kondisi fiskal Jawa Barat, penempatan orang yang pernah dikaitkan dengan tim pemenangan di BUMD, penataan ruang publik, pembongkaran PKL, hingga keputusan Dedi berangkat ke NTT akhirnya tidak lagi dilihat semata-mata dari keberanian gubernur mengambil keputusan.
Masyarakat mulai bertanya soal dasar kebijakan, prioritas, konsistensi, dan dampak jangka panjangnya.
Populis dan Spontan, tetapi Jangan Lepas dari Sistem
Gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang populis memang membuat pemerintah terlihat cepat merespons persoalan.
Dedi turun langsung, mengambil keputusan, lalu kebijakan segera dieksekusi.
Bahkan Dedi pernah menyebut sejumlah kebijakannya lahir dari spontanitas.
Menurut Kristian, spontanitas tidak selalu buruk.
Masalahnya muncul jika pola tersebut menjadi cara utama pemerintah mengambil keputusan.
“Respons cepat bukan sesuatu yang salah. Pemerintah memang harus cepat ketika masyarakat menghadapi persoalan. Tetapi yang menjadi masalah ketika spontanitas menjadi pola pengambilan keputusan, sementara kajian, perencanaan, mitigasi risiko dan evaluasi justru tertinggal,” katanya.
Menurutnya, kebijakan populis memiliki kelebihan karena mudah dirasakan masyarakat.
Namun, pemerintah tetap harus memastikan kebijakan tersebut tidak berhenti pada penyelesaian masalah sesaat.
“Kebijakan populis bisa sangat populer karena hasilnya langsung terlihat. Tetapi pemerintah harus memastikan apakah yang diselesaikan itu akar masalah atau hanya gejalanya. Kalau hanya gejalanya yang ditangani, persoalan bisa muncul kembali dalam bentuk berbeda,” ujar Kristian.
Contohnya terlihat dalam penertiban PKL.
Pembongkaran lapak memang dapat membuat kawasan terlihat lebih tertib. Tetapi jika pedagang tidak memiliki solusi ekonomi jangka panjang, masalah yang sama berpotensi muncul kembali.
Begitu pula penataan Gedung Sate. Perubahan fisik dapat dengan cepat terlihat, tetapi keberhasilan sesungguhnya ditentukan oleh bagaimana kawasan tersebut dikelola dan dipelihara dalam jangka panjang.
BUMD, Anggaran hingga NTT Jadi Ujian Persepsi Publik
Persoalan konsistensi juga muncul dalam polemik penempatan eks tim sukses di BUMD.
Dedi sebelumnya pernah berkomitmen agar BUMD tidak menjadi tempat menampung tim sukses.
Karena itu, ketika orang yang pernah dikaitkan dengan tim pemenangan kemudian berada di posisi strategis BUMD, publik wajar mempertanyakan proses dan alasan pengangkatannya.
Bukan semata soal legalitas.
Tetapi soal konsistensi antara komitmen politik dengan praktik pemerintahan.
Begitu pula dengan persoalan anggaran dan tekanan fiskal Jawa Barat.
Ketika pemerintah daerah menghadapi ruang fiskal yang semakin terbatas, publik akan semakin sensitif terhadap setiap kebijakan yang dianggap tidak menjadi prioritas.
Termasuk ketika gubernur melakukan kunjungan ke NTT untuk membantu penanganan bencana.
Secara kemanusiaan, langkah tersebut tentu dapat dipahami.
Tetapi secara politik pemerintahan, keputusan tersebut tetap membuka ruang pertanyaan: bagaimana Dedi membagi fokus antara membantu daerah lain dengan menyelesaikan persoalan Jawa Barat yang belum tuntas?
Pertanyaan seperti ini merupakan konsekuensi dari tingginya ekspektasi publik terhadap seorang gubernur.
Popularitas Bukan Cek Kosong
Kristian menilai meningkatnya kritik terhadap Dedi tidak boleh langsung dibaca sebagai hilangnya dukungan.
Justru kritik dapat menunjukkan bahwa masyarakat mulai memiliki ekspektasi lebih tinggi.
“Ketika masyarakat mulai berani mengkritik pemimpin yang sebelumnya mereka dukung, itu tidak selalu berarti mereka berpindah pilihan. Bisa jadi mereka sedang menaikkan ekspektasi. Mereka mengatakan, kami sudah mendukung, sekarang kami ingin melihat hasilnya,” katanya.
Di sinilah Dedi memasuki fase yang berbeda.
Jika pada awal pemerintahan kekuatan utamanya adalah popularitas dan kedekatan dengan rakyat, kini kekuatan tersebut harus dibuktikan melalui kinerja pemerintahan dan kualitas kebijakan.
“Semakin tinggi popularitas seorang pemimpin, semakin tinggi pula ekspektasi publik. Popularitas bukan cek kosong. Justru popularitas yang tinggi membuat setiap kebijakan berikutnya semakin diperhatikan,” tegas Kristian.
Kritik Makin Tajam karena Publik Mulai Jenuh Politik Pencitraan
Pandangan lain disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Islam Bandung (UNISBA), Fadli Mutaqien. Menurutnya, semakin beraninya masyarakat mengkritik Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tidak lepas dari perkembangan media sosial yang membuat jarak antara pejabat dan publik semakin tipis.
“Dalam keterbukaan informasi dan kebebasan berekspresi, sudah tidak ada lagi sekat antara pejabat publik dan publik. Apalagi hari ini kita bermedia sosial, barrier itu semakin tipis,” kata Fadli saat dihubungi Minggu (23/8/2026).
Menurut Fadli, masyarakat juga mulai mempertanyakan intensitas publikasi aktivitas Dedi Mulyadi. Ia menilai muncul persepsi bahwa aktivitas gubernur tidak hanya berkaitan dengan kerja pemerintahan, tetapi juga membangun citra politik.
“Saya melihat orang sudah mulai mencium aroma bahwa Dedi Mulyadi dalam pekerjaannya bukan hanya dilandasi keinginan membenahi Jawa Barat, tetapi ada landasan lain, yaitu keinginan menjadikan Jawa Barat sebagai batu loncatan,” ujarnya.
Ia mencontohkan aktivitas Dedi yang kerap direkam melalui kanal media sosial pribadinya.
“Kalau itu kamera wartawan, masyarakat mungkin melihat sebagai medium informasi. Tetapi ketika hanya ada satu kamera dan itu kamera YouTube-nya Dedi Mulyadi, orang berpandangan, ‘Oh ini mah buat konten’,” katanya.
Menurut Fadli, persepsi tersebut akhirnya membuat sebagian masyarakat mulai mempertanyakan ketulusan di balik aktivitas sang gubernur.
“Orang sudah capek dengan politik pencitraan. Ketika melihat duplikasi yang sama, masyarakat akhirnya mulai jenuh dan mengkritik sangat tajam,” tuturnya.
Fadli juga menyoroti keberangkatan Dedi Mulyadi ke NTT di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi Jawa Barat.
Ia mengakui tindakan tersebut memiliki nilai kemanusiaan.
“Dalam perspektif kemanusiaan, apa yang dilakukan Dedi Mulyadi sudah betul untuk membukakan mata masyarakat bahwa ada bencana dan harus ditolong,” ujarnya.
Namun, dari perspektif pemerintahan dan politik, keputusan tersebut tetap membuka ruang kritik.
“Apakah Jawa Barat sudah selesai sehingga Kang Dedi bisa berkunjung untuk menyelesaikan korban bencana yang lain? Ini menjadi satu hal yang bisa kita kritik tanpa menghilangkan unsur kemanusiaannya,” kata Fadli.
Menurutnya, kritik yang muncul saat ini menunjukkan masyarakat mulai menilai Dedi Mulyadi bukan hanya dari sisi popularitas dan kedekatannya dengan rakyat.
Publik mulai mempertanyakan prioritas, hasil kebijakan, serta apakah aktivitas gubernur benar-benar menyelesaikan persoalan Jawa Barat atau justru lebih kuat sebagai komunikasi politik.
“Ketika masyarakat sudah mulai melihatnya sebagai pencitraan, kemurnian pengabdian itu menjadi dipertanyakan,” tandas Fadli.
Penutup
Pada akhirnya, persoalan Dedi Mulyadi bukan sekadar apakah masih banyak masyarakat yang menyukainya.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah masyarakat masih percaya bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah Jawa Barat memiliki dasar yang kuat dan mampu menyelesaikan persoalan secara berkelanjutan.
Sebab loyalis bisa menjaga popularitas seorang pemimpin.
Tetapi kritik yang sehatlah yang menjaga kualitas pemerintahannya.
Dan ketika masyarakat mulai berani berkata tidak, mempertanyakan anggaran, mempertanyakan penempatan pejabat, mempertanyakan penertiban, hingga mempertanyakan prioritas gubernur, itu merupakan sinyal bahwa publik mulai memasuki fase baru, bukan lagi sekadar melihat Dedi Mulyadi sebagai figur, tetapi mulai menguji Dedi Mulyadi sebagai kepala pemerintahan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
