bukamata.id – Aroma asap menyengat yang menusuk hidung belum sepenuhnya hilang dari udara panas di depan pintu gerbang Bandara Supadio, Kabupaten Kubu Raya. Hari itu, Kamis, 3 September 2026, debu jalanan bercampur jelutong kering melayang-layang dihantam angin sengatan kemarau. Di bawah terik matahari yang memanggang, belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kalbar Merdeka melingkar, menyuarakan jeritan warga yang tercekik asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, dialog yang semula digadang-gadang menjadi ruang temu gagasan justru berubah menjadi panggung letupan emosi tingkat tinggi dari sang penguasa tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, berdiri tegak di tengah kepungan barisan mahasiswa. Sorot matanya tajam, guratan lelah dan tekanan kepemimpinan terlihat jelas dari mimik wajahnya. Karhutla kembali melahap ribuan hektar lahan gambut, memicu derita saban tahun yang tak kunjung usai. Ketegangan meletup ketika Norsan melontarkan pertanyaan dengan nada meninggi, mempertanyakan kehadiran nyata para intelektual muda tersebut di medan pertempuran memadamkan api.
“Mahasiswa ada turun?” celetuk Norsan, suaranya membelah kebisingan lalu lintas bandara.
“Sudah, Pak. Kami sudah turun!” sahut seorang perwakilan mahasiswa dengan lantang.
Norsan tak lantas percaya. “Memadamkan api?” sercecarnya lagi, menatap lurus mata sang orator.
Suara mahasiswa bersahut-sahutan menegaskan bahwa mereka telah berjibaku di tapak-tapak gambut yang membara selama tiga hingga empat hari terakhir, membahu bersama relawan lokal. Namun, suasana kian memanas saat seorang peserta aksi melemparkan sindiran menohok terkait keterbatasan penglihatan sang pejabat terhadap realitas lapangan.
“Bapak kurang lihat media sosial, Pak,” ujar mahasiswa tersebut pelan namun menusuk.
Sindiran itu ibarat percikan api di atas tumpukan jerami kering. Di tengah situasi di mana masyarakat mengeluhkan krisis air, ketiadaan mesin pompa, hingga seretnya pasokan logistik bagi pemadam swadaya, tensi dialog berada di titik nadir. Koordinator Aliansi Kalbar Merdeka, Syahrifal Muhrin, mencoba mengambil alih kendali dengan menyuarakan desakan yang lebih mendasar.
“Kami ingin menuntut hari ini pemerintah pusat tegas, Pak. Kami mau bencana ini menjadi nasional, Pak,” tegas Syahrifal. Ia membeberkan betapa getirnya perjuangan relawan di garis depan yang harus bertaruh nyawa menghadapi lidah api dengan peralatan seadanya. “Kita di sini semuanya kesulitan, Pak. Akses air yang pertama untuk memadamkan api. Kemudian alat. Kemudian logistik dan segala macamnya.”
Norsan berusaha membela diri dengan membeberkan langkah administratif yang telah diambilnya. “Hari ini kita menetapkan Kalimantan Barat status siaga darurat,” potongnya. Namun bagi massa aksi, penetapan kertas status darurat tak lagi cukup menghentikan asap yang masuk ke paru-paru anak-anak di pelosok desa. Mereka menuntut Menteri Kehutanan turun tangan langsung memberikan penanganan konkret, bukan sekadar imbauan teknis di atas meja.
Puncak drama terjadi saat seorang mahasiswa meluapkan kekesalan atas ketiadaan dampak signifikan pasca-kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kalbar pada 22 Agustus 2026. Nama sang Presiden diseret dalam ketidakpuasan atas penanganan karhutla yang dinilai jalan di tempat.
Mendengar nama Presiden dan kinerja pemerintahannya dipertanyakan secara terbuka, pertahanan emosional Ria Norsan runtuh. Wajahnya merah padam.
“Huh, kau nih!” teriak Norsan geram. Sambil melepaskan teriakan itu, ia mengangkat sikunya tinggi-tinggi, memperagakan gestur seolah hendak melayangkan pukulan fisik ke arah mahasiswa tersebut.
Sontak, suasana berubah riuh. Aparat keamanan yang bersiaga beserta jajaran protokoler langsung bereaksi cepat menahan tubuh sang Gubernur. Massa mahasiswa berteriak riuh menyaksikan adegan spontan yang tak biasa diperagakan oleh seorang kepala daerah. Tanpa melanjutkan dialog, petugas segera menggiring Norsan masuk ke dalam kendaraan dinasnya, meninggalkan mengepulnya debu jalanan dan tanda tanya besar masyarakat tentang ketahanan emosional pemimpin mereka di tengah krisis.
Panggung Digital Riuh: Sorotan Pedas Warganet
Video detik-detik saat Norsan emosi dan mengangkat siku ke arah mahasiswa itu menyebar secepat kilat di jagat maya. Berbagai platform media sosial mendadak diserbu reaksi warganet yang meluapkan kekecewaan, keprihatinan, hingga kepedulian terhadap nasib mahasiswa peserta aksi tersebut.
Kritik tajam mengenai pola kepemimpinan dan wibawa seorang kepala daerah langsung bermunculan di kolom komentar. Warganet menilai ketenangan adalah kualifikasi utama seorang pejabat publik saat menghadapi tekanan masyarakat.
“Kalau suara mahasiswa dianggap mengganggu, mungkin yang perlu diperbaiki bukan suara mahasiswanya, tapi cara pemimpinnya mendengar. Pemimpin yang kuat tidak takut pada kritik, apalagi harus membentak untuk menunjukkan wibawa. Justru ketenangan dalam menghadapi perbedaanlah yang menunjukkan kualitas seorang pemimpin,” ujar salah satu netizen melayangkan kritik mendalam.
Tidak sedikit pula warganet yang menyampaikan kekesalannya dengan nada sinis, mempertanyakan kesiapan mental sang gubernur dalam merespons riak-riak aspirasi warga.
“Kalo mudah ngamuk dan ga terima saran serta kritik, saran saya jangan jadi gubernur😂😮😢, bikin malu aja,” ujar netizen lainnya.
Di sisi lain, kekhawatiran juga membayangi benak publik terkait keselamatan serta keberlanjutan aksi mahasiswa setelah insiden bertegangan tinggi tersebut. Rasa simpati mengalir kepada para pemuda yang berani bersuara di garis depan.
“Aku malah kepikiran mahasiswa itu guys,. Habis ini Gimana nasib mahasiswa itu guys ? Mash aman kah?? Dibantu netizen.. kalo gak, gak akan ad yg berani lagi bersuara lantang,” tulis netizen mengungkapkan kecemasannya.
Sentilan dari Anak-Anak Sepauk dan Retorika Politik
Insiden panas di Bandara Supadio bukanlah satu-satunya riak gelombang kritik yang menerpa Ria Norsan dalam kurun waktu kepemimpinannya. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya di awal April 2026, ruang publik digital Kalimantan Barat geger oleh unggahan video yang merekam dua anak kecil di pedalaman Kabupaten Sintang.
Dalam video berdurasi singkat itu, dua bocah berdiri bertelanjang kaki di tengah kubangan lumpur jalanan ruas Bedayan–Libau, Kecamatan Sepauk. Jalan tanah yang licin dan berlubang membentang bak sawah di musim tanam. Dengan bahasa yang polos khas anak-anak, keduanya meratap, mengeluhkan betapa sulitnya mereka beraktivitas untuk sekadar pergi sekolah atau bermain.
Namun yang membuat video itu meledak di media sosial adalah narasi polos yang terselip: ajakan untuk mengganti Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dengan figur lain seperti ‘Gubernur KDM’ (Kang Dedi Mulyadi) yang kerap melintas di garis waktu algoritma video mereka. Kepolosan itu mendadak menjadi satire paling menohok bagi potret ketimpangan infrastruktur di pedalaman Kalimantan Barat.
Menanggapi gelombang satire dari anak-anak pedalaman tersebut, Norsan angkat bicara pada Kamis, 1 April 2026. Ia mengklaim tidak alergi terhadap gelombang kritik masyarakat, namun memprotes keras pelibatan anak di bawah umur dalam panggung polemik pembangunan.
“Saya tidak anti kritik dan menyambut baik kritikan tersebut. Yang saya sayangkan, yang dibawa untuk mengkritik itu anak-anak, yang memang bukan pada tempatnya,” tutur Norsan kala itu.
Di balik nada penyesalannya, sang Gubernur membaui adanya motif politik praktis yang dimainkan oleh lawan-lawan politiknya di balik layar kamera ponsel pintar warga.
“Tapi kalau saya lihat, materi kritikannya bukan sekadar soal jalan. Ada pesan moral yang ingin disampaikan, bahkan cenderung menyudutkan gubernur. Itu pasti ada pemainnya,” tambahnya bergeming, menegaskan keyakinannya bahwa kepolosan anak-anak Sepauk telah dikomodifikasi menjadi peluru opini publik.
Jejak Gelombang Karir: Dari Pengusaha hingga Membakar Peta Politik
Sikap tegas, ekspresif, dan sesekali meledak-ledak dari Ria Norsan bukanlah hal yang tumbuh dalam semalam. Watak kepemimpinannya ditempa oleh perjalanan panjang lintasan karier yang penuh liku, berpindah dari dunia bisnis swasta ke puncak hierarki kekuasaan daerah.
Lahir di Singkawang pada 17 Desember 1967, Norsan mengawali jejak hidupnya sebagai wirausahawan swasta yang sukses. Kelihaiannya membaca peluang bisnis membawanya berjejaring rapat dengan Partai Golongan Karya (Golkar). Dari iklim dunia usaha itulah, ia melangkah masuk ke arena politik praktis hingga berhasil meraih kursi Bupati Mempawah selama dua periode berturut-turut (2009–2018). Kepemimpinannya yang mengakar di Mempawah juga mengantarkannya menduduki posisi strategis sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kalbar.
Keberhasilannya memimpin daerah penyangga memikat perhatian Sutarmidji, Wali Kota Pontianak kala itu. Keduanya berpasangan dan sukses memenangkan Pilkada Kalbar 2018, menempatkan Norsan di posisi Wakil Gubernur. Selama satu periode mendampingi Sutarmidji, relasi keduanya nampak harmonis di permukaan. Bahkan pada Mei 2024, sebuah deklarasi non-formal digelar santai di sebuah kafe di Pontianak. Mengenakan kaos santai bertuliskan “Bersama Lanjutkan”, Sutarmidji dan Ria Norsan memberi sinyal kuat kepada publik bahwa duet petahana ini akan kembali berlayar pada Pilkada 2024.
Namun, politik Kalbar adalah panggung yang penuh kejutan guncangan. Dinamika di internal Partai Golkar mendadak berbelok arah. Golkar justru menerbitkan rekomendasi resmi untuk mengusung Sutarmidji yang dipasangkan dengan mantan Kapolda Kalbar, Irjen Pol (Purn) Didi Haryono. Norsan tersingkir dari skenario awal partainya sendiri.
Tak mau tinggal diam sebagai penonton, Norsan mengambil langkah berani yang mengejutkan lanskap politik daerah. Menjelang detik-detik akhir penutupan pendaftaran di KPU, ia melakukan manuver lintas poros. Norsan merapat ke barisan PDI Perjuangan, PPP, dan Partai Hanura, menerima pinangan untuk maju sebagai Calon Gubernur berpasangan dengan Krisantus Kurniawan.
Pilihan membangkang dari garis partai harus dibayar mahal: Norsan secara resmi dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kalbar. Namun, judi politiknya terbayar tuntas. Pada rapat pleno KPU Kalbar akhir 2024, pasangan Ria Norsan–Krisantus Kurniawan mencetak kemenangan telak dengan mengantongi 1.364.563 suara (52,80 persen), membanting pasangan petahana Sutarmidji–Didi Haryono yang hanya meraup 963.453 suara, serta pasangan Muda Mahendrawan–Jakius Sinyor yang tertahan di angka 256.530 suara.
Norsan pun resmi dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025, mengukuhkan dirinya sebagai pemegang tongkat komando tertinggi di Bumi Khatulistiwa.
Di Antara Ujian Karhutla dan Jalan Berlumpur
Kini, lebih dari satu tahun pasca-pelantikan megahnya di Istana, panggung kekuasaan yang dimenangkan Norsan lewat jalan berliku tak lagi menjanjikan karpet merah. Jabatan Gubernur menghadapkannya pada realitas keras Kalimantan Barat: persoalan struktural yang berkelanjutan dari masa ke masa.
Aksi melempar gestur pukulan di depan Bandara Supadio dan ketegangannya merespons anak-anak di jalan rusak Sepauk adalah cermin dari besarnya tekanan yang mengimpit kursi Kepatihan Pontianak. Di satu sisi, ia dituntut menyelesaikan bentang jalan beribu-ribu kilometer yang rusak parah di pedalaman. Di sisi lain, ancaman asap karhutla saban kemarau terus menagih janji ketegasan pemerintah.
Ria Norsan telah membuktikan dirinya sebagai petarung politik tangguh yang mampu bertahan dari guncangan internal partai hingga memenangkan pertarungan sengit di bilik suara. Namun kini, sebagai Gubernur Kalimantan Barat, ujian sejati Norsan bukan lagi menarik simpati pemilih, melainkan mengendalikan amarah, memadamkan bara api di lahan gambut, dan menambal kubangan lumpur yang merintangi jalan anak-anak negeri menuju masa depan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
