bukamata.id – Meski menyandang predikat sebagai provinsi dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat justru tampak lebih sibuk merayakan angka pertumbuhan ekonomi dan mengangkat citra Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM), ketimbang menyelesaikan akar persoalan sosial di wilayahnya.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 mencatat, jumlah pengangguran terbuka di Jawa Barat mencapai 1,72 juta jiwa—tertinggi secara nasional. Namun, di tengah lonjakan pengangguran dan krisis pendidikan, narasi yang digaungkan justru penuh pujian terhadap pertumbuhan ekonomi yang dinilai tidak menyentuh realitas lapangan.
BPS Jawa Barat, dalam rilis resminya pada Senin (5/5/2025), menyebut pertumbuhan ekonomi provinsi ini mencapai 4,98 persen pada triwulan I 2025 (year-on-year), dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp734,08 triliun atas dasar harga berlaku. Sayangnya, angka tersebut tidak serta-merta mencerminkan perbaikan taraf hidup masyarakat.
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, menilai situasi ini sebagai bukti nyata ketimpangan antara indikator makro ekonomi dan kualitas pembangunan manusia.
“Angka pengangguran kita masih yang tertinggi, tapi pemerintah malah sibuk euforia. Ini mencerminkan kebijakan yang tidak menyentuh akar masalah,” tegasnya dalam pernyataan di Bandung, Senin (12/5/2025).
Tak hanya soal pengangguran, darurat pendidikan juga menghantui provinsi ini. Berdasarkan data BPS per November 2024, terdapat 658.831 anak di Jawa Barat yang tidak bersekolah. Dari angka itu, 164.631 anak putus sekolah, 198.570 tidak melanjutkan pendidikan, dan 295.530 belum pernah mengenyam pendidikan formal.
Alih-alih menyoroti akar persoalan seperti akses pendidikan dan penciptaan lapangan kerja, Pemprov Jabar justru menganggarkan Rp6 miliar untuk mengirim 900 siswa bermasalah ke barak militer sebagai bagian dari program pembinaan.
“Seolah-olah semua masalah bisa selesai dengan pendekatan militer. Ini pendekatan yang ngawur. Pengangguran, pendidikan, pemabuk, ASN nakal, dan kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan satu resep tunggal seperti barak militer,” kritik Erwinsyah.
Menurutnya, pendekatan tersebut justru menunjukkan kegagalan negara dalam merancang solusi yang lebih manusiawi dan berbasis akar masalah sosial.
Sebagai langkah nyata, Erwinsyah mengusulkan program Desa Vokasi sebagai strategi pemberdayaan berbasis potensi lokal. Program ini akan memberikan pelatihan langsung di desa-desa dengan fokus pada sektor pertanian modern, industri kreatif, hingga UMKM digital.
“Desa Vokasi harus jadi prioritas dalam APBD Perubahan 2025. Pemerintah provinsi perlu segera mengucurkan anggaran khusus untuk memulai pilot project di setidaknya sepuluh daerah dengan tingkat pengangguran paling tinggi,” tegasnya.
Erwinsyah mengingatkan bahwa permasalahan di Jawa Barat jauh lebih kompleks dari sekadar ‘anak nakal’. Ia menyoroti ketimpangan akses pendidikan, rendahnya daya serap tenaga kerja, serta lemahnya orientasi pembangunan manusia sebagai persoalan utama yang mendesak untuk diselesaikan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
