bukamata.id – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer menuai kontroversi. Beberapa orang tua bahkan melaporkan Dedi ke Bareskrim Polri karena dinilai melanggar hak-hak anak.
Langkah hukum itu dipicu oleh kekhawatiran bahwa pendekatan berbasis militer tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Kasus ini pun menjadi sorotan publik dan menyulut perdebatan di berbagai lapisan masyarakat.
Pelaporan ke Bareskrim Polri: Bentuk Perlindungan atau Caper?
Seorang wali murid asal Bekasi, Adhel Setiawan, bersama Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Indonesia (LBH PI), melaporkan Dedi Mulyadi ke Bareskrim Polri. Laporan itu disampaikan pada Kamis (5/6/2025).
Dalam laporannya, Adhel menuding Dedi menyalahgunakan wewenang karena mengirim anak-anak ke barak militer. Ia membawa dokumen, video, serta bukti pemberitaan media sebagai bahan laporan.
Menariknya, anak Adhel sendiri tidak termasuk dalam kelompok yang dikirim ke barak militer. Namun, ia mengklaim tindakannya adalah langkah antisipatif demi melindungi hak anak-anak secara menyeluruh.
“Jangan sampai anak saya juga dibawa. Jadi, saya melapor bukan karena anak saya jadi korban, tetapi demi mencegah kebijakan ini meluas,” ujar Adhel.
Dedi Mulyadi: Ini Adalah Bentuk Cinta untuk Generasi Muda Jabar
Menanggapi laporan tersebut, Dedi Mulyadi bersikap tenang. Dalam unggahan media sosialnya, ia menyebut pelaporan itu hanya bentuk cari perhatian alias caper.
“Berbagai upaya untuk mempidanakan saya, kita hadapi dengan relaks saja. Mungkin mereka sedang ingin cari perhatian (caper),” tulis Dedi, Sabtu (7/6/2025).
Dedi menegaskan bahwa tujuannya semata-mata untuk mendidik anak-anak agar lebih disiplin dan bertanggung jawab. Ia ingin menciptakan generasi muda Jabar yang kuat dan berdaya saing global.
Dedi Mulyadi Akan Lanjutkan Program Pembinaan Anak
Meski menuai kritik, Dedi memastikan akan tetap menjalankan program tersebut. Ia percaya bahwa langkah ini adalah bagian dari kecintaannya kepada masyarakat Jabar.
“Saya ingin generasi muda kita menguasai teknologi, industri, pertanian, hingga kewirausahaan. Itu semua dimulai dari pembinaan karakter yang kuat,” kata Dedi.
Selain barak militer, Dedi juga menggulirkan kebijakan jam malam, masuk sekolah lebih pagi, dan penghapusan PR. Semua itu dianggapnya sebagai reformasi pendidikan yang radikal namun dibutuhkan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
