bukamata.id – Program kontroversial pengiriman siswa bermasalah ke barak militer di Jawa Barat dikabarkan akan segera berakhir. Gagasan yang dipopulerkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ini sedang dalam tahap evaluasi dan diperkirakan akan dihentikan setelah penyelenggaraan gelombang kedua rampung.
Langkah penghentian program ini mulai mengemuka setelah adanya pembahasan antara DPRD Jawa Barat dan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat. Alih-alih melanjutkan pendekatan militeristik, kini pemerintah provinsi tengah menyiapkan model baru pendidikan karakter yang lebih sistematis dan berkelanjutan.
Kurikulum Panca Waluya Jadi Alternatif
Menurut anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Hasbullah Rahmat, Disdik saat ini tengah menyusun kurikulum muatan lokal (mulok) bertajuk Pendidikan Karakter Panca Waluya. Kurikulum ini nantinya akan diterapkan di seluruh SMA dan SMK sederajat di Jawa Barat sebagai bentuk penguatan karakter siswa dalam ranah formal.
“Disdik Jabar sekarang lagi mengkaji kurikulum muatan lokal (mulok) pendidikan karakter Panca Waluya mau dimasukkan ke mulok di setiap sekolah,” ujar anggota DPRD Jabar, Hasbullah Rahmat, saat dikonfirmasi pada Sabtu (28/6/2025).
Namun, kata Hasbullah, jika sekolah ingin tetap memberikan pelatihan karakter, mereka bisa mengundang dari TNI. Nantinya, para prajurit melatih siswa cara baris-berbaris hingga kedisiplinan. Serta melibatkan Polri untuk edukasi hukum.
“Kalau sekolah masih ingin memberi pelatihan karakter, mereka bisa bekerja sama dengan TNI untuk pelatihan kedisiplinan dan baris-berbaris, serta dengan Polri untuk edukasi hukum,” lanjutnya.
Melalui pendekatan ini, siswa diharapkan memahami konsekuensi hukum dari tindakan menyimpang, termasuk bahaya narkotika dan pelanggaran hukum lainnya.
Kritik dan Evaluasi: Pendekatan Baru Dinilai Lebih Komprehensif
Pakar kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, menyambut baik langkah evaluatif pemerintah. Menurutnya, pendekatan barak militer yang diterapkan bersifat instan dan berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip pedagogis serta perlindungan anak.
“Jika saat ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tengah mengkaji penghentian program tersebut dan mengalihkan substansinya ke dalam bentuk kurikulum muatan lokal, maka langkah itu mencerminkan pendekatan kebijakan yang lebih sistemik dan komprehensif,” ujarnya saat dihubungi Sabtu (28/6/2025).
Kristian menilai, integrasi nilai-nilai seperti disiplin, kepemimpinan, dan bela negara ke dalam kurikulum lokal lebih sesuai dengan prinsip pendidikan berkelanjutan. Selain efisien secara biaya, pendekatan ini juga dinilai lebih aman secara psikologis dan lebih adaptif terhadap konteks budaya serta karakter siswa di tiap daerah.
Menuju Reformasi Pendidikan Karakter yang Lebih Manusiawi
Peralihan dari pendekatan militeristik ke model pendidikan karakter berbasis kurikulum mencerminkan koreksi kebijakan yang positif. Ini menjadi contoh penting bagaimana program yang awalnya kontroversial bisa berkembang menjadi kebijakan yang lebih matang, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan pendidikan masa kini.
Meski Kepala Disdik Jawa Barat, Purwanto, belum memberikan pernyataan resmi terkait penghentian program ini, gelombang dukungan terhadap transformasi kebijakan sudah mulai menguat di kalangan legislatif dan akademisi.
“Dengan demikian, keputusan untuk mengevaluasi dan mengalihfungsikan program ini merupakan bentuk koreksi kebijakan yang sehat. Kebijakan publik yang baik bukan hanya tentang niat baik penggagasnya, tetapi juga soal efektivitas, akuntabilitas, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” tandas Kristian.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
