bukamata.id – Program pendidikan karakter yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menuai sorotan. Kebijakan yang mengirim anak-anak dengan catatan kenakalan ke barak pendidikan ala militer mendapat kritik dari sejumlah pihak, mulai dari pegiat pendidikan hingga pemerhati hak anak. Namun, Dedi Mulyadi tak tinggal diam. Ia menegaskan bahwa program tersebut justru menjadi ruang pembinaan yang positif, bukan bentuk pelanggaran terhadap hak anak.
Dedi mempertanyakan kritik yang dilontarkan terhadap pendekatan yang ia sebut sebagai “barak pendidikan kebangsaan”. Menurutnya, semua aktivitas di barak tersebut bertujuan membentuk disiplin, karakter, dan spiritualitas anak-anak.
“Kalau anak-anak dibangunkan jam 4 subuh, disuruh membereskan tempat tidur, kuliah subuh, sarapan dengan makanan sehat, di mana letak salah dan pelanggarannya?” kata Dedi dalam pernyataan, dikutip dari akun Instagramnya, Selasa (21/5/2025).
Menjawab Kritik: Antara Disiplin dan Hak Anak
Dedi menekankan bahwa rutinitas di barak seperti antre makan, berdoa sebelum makan, belajar tertib, hingga mengikuti kegiatan keagamaan dan olahraga adalah bentuk pembelajaran kehidupan yang bermartabat. Ia menyayangkan pandangan yang menilai pendekatan ini sebagai represi atau pelanggaran hak anak.
“Justru hak-hak anak itu mereka dapatkan di barak pendidikan. Hak untuk hidup sehat, hak untuk dihargai, hak untuk belajar disiplin. Itu yang justru tak semua anak dapatkan di rumah,” ujarnya.
Ia juga mengkritisi sistem pendidikan digital yang menurutnya menghilangkan kedekatan emosional antara guru dan murid. Dedi menyebut bahwa sistem digital mengikis nilai-nilai spiritual dan moral yang seharusnya menjadi inti dari pendidikan.
“Saat ini pendidikan kehilangan ruh spiritualnya. Guru dan murid tak lagi saling memandang dan memahami. Semua diganti papan digital. Kalau kita ajarkan murid memandang gurunya dengan hormat, salahkah?” jelasnya.
Diketahui, kendati telah menerima banyak dukungan masyarakat, program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer juga tak jarang mendapat kritikan tajam.
Usai Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) minta program dievaluasi, kini giliran organisasi guru Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) keras mendesak kebijakan ini dihentikan.
Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung menyampaikan, pihaknya menolak kebijakan ini. Apalagi disusul dengan narasi adanya rencana guru “malas” juga akan dikirim ke barak militer.
“FSGI menilai ini merupakan kebijakan instan, tidak menyentuh akar masalah, dan berpotensi tidak berdampak jangka panjang dalam perubahan perilaku,” ujarnya, dalam keterangan resminya, Senin (19/5/2025).
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
