bukamata.id – Operasi terpadu penertiban pajak kendaraan digelar di kawasan Simpang Tol Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Hasilnya cukup mencolok: ratusan ribu kendaraan tercatat belum melunasi kewajiban pajaknya.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini melibatkan tim gabungan dari Bapenda Bandung Barat, Samsat Cimareme, serta Polres Cimahi. Petugas melakukan pemeriksaan langsung terhadap kendaraan yang melintas, sekaligus membuka layanan pembayaran di tempat.
213 Ribu Kendaraan Masih Menunggak
Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Dayli Setiaji, mengungkapkan bahwa dari total potensi sekitar 665 ribu kendaraan, baru 441 ribu unit yang tercatat patuh membayar pajak. Sisanya, sebanyak 213 ribu kendaraan, masuk kategori menunggak.
“Jadi ini pemeriksaan pajak, bagi penunggak pajak yang sudah melewati batas tahunan Ataupun memang dari 5 tahunan. Jadi ketika memang penunggak pajak itu menunggak, amit-amit di jalan ada kejadian apa-apa. Jadi bisa terdeteksi juga yang pertama itu. Terus yang keduanya memang dengan ketaatan pajak itu kan kita akan bisa membangun. Khususnya untuk pembangunan di Jawa Barat. Sesuai dengan program yang sudah dicanangkan oleh Gubernur,” kata Dayli, Kamis (12/2/2026).
Menurut Dayli, sebagian besar tunggakan berasal dari kendaraan roda dua. Karena itu, pemeriksaan difokuskan untuk menekan angka pelanggaran dari kelompok tersebut.
”Yang taat itu, itu kurang lebih kan, potensi itu 665 ribu kendaraan. Dengan yang taat itu 441 ribuan. Dengan kendaraan yang menunggak, itu ada 213 ribuan kendaraan yang menunggak, yang belum bayar pajak, khusus di daerah Kabupaten Bandung Barat,” ungkapnya.
Ia berharap operasi tiga hari ini mampu mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak.
”Kebanyakan di sini itu di kendaraan roda 2. Ya mudah-mudahan dengan program pemeriksaan pajak ini, kita bisa menekan angka itu. Pelaksanaanya tiga hari, dengan hari besok. Kemarin, hari ini, dan juga besok, tiga hari pelaksanaan,” imbuh Dayli.
Pembayaran di Tempat Capai Rp29 Juta
Selain kendaraan pribadi, petugas juga memeriksa kendaraan umum berpelat kuning. Hingga hari kedua pelaksanaan, belum ada kebijakan khusus berupa penghapusan denda bagi penunggak yang terjaring razia.
“Dari pembayaran langsung di lokasi, petugas mencatat penerimaan sekitar Rp 29 juta,” kata Dayli.
Sementara itu, Kepala Samsat Bandung Barat sekaligus Ketua Tim Operasi, Ardhana Mulya, menyebut wajib pajak yang belum melunasi di lokasi akan diarahkan ke outlet pelayanan terdekat.
”Ada lima outlet. Lima outlet ada di Lembang, di Cikalong, Cikalong Wetan. Terus di Marga Asih. Ada juga di Gunung Halu, salurannya di Cililin. Nah, selain itu juga kita punya samsat keliling, mobil keliling,” kata Ardhana.
Untuk memperluas akses layanan, tersedia tiga unit mobil Samsat keliling yang beroperasi di sejumlah titik.
”Itu ada tiga mobil untuk samsat keliling. Untuk memudahkan masyarakat ya, nggak usah bingung gitu ya. Jadi di luar itu juga bisa langsung pakai aplikasi Sapa Warga,” imbuhnya.
Ardhana menjelaskan, pembayaran pajak tahunan kini bisa dilakukan secara daring. Namun, untuk pajak lima tahunan, pemilik kendaraan tetap wajib datang langsung ke kantor Samsat karena harus menjalani pengecekan fisik kendaraan.
”Itu pakai online langsung aja bisa pilihan transport gitu. Untuk tahunan. Kalau yang lima tahun mah tetap harus ke samsat ini. Karena kan harus cek fisik,” jelas Ardhana.
Edukasi dan Keselamatan Jadi Fokus
Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Bandung Barat, Rini Sartika, menegaskan bahwa operasi ini bukan sekadar penindakan, tetapi juga bagian dari edukasi publik.
”Kepatuhan masyarakat pengendara kendaraan untuk membayar pajak, sekaligus juga untuk mengedukasi masyarakat bahwa pajak itu wajib dibayar karena ada manfaatnya untuk pembangunan daerah,” kata Rini.
Ia menambahkan, pembayaran pajak kendaraan juga berkaitan dengan perlindungan asuransi bagi pengendara.
”Itu salah satunya juga manfaatnya adalah untuk meningkatkan keselamatan pengendara di jalan raya karena kalau dengan bayar pajak kan disitu ada asuransi juga ya,” tuturnya.
Rini berharap keberadaan jaminan tersebut tidak disalahartikan.
”Asuransinya ada, bukan malah menjadi ugalan-ugalan, tapi justru menjamin untuk keselamatan mereka di jalan raya. Sebenarnya itu tujuan utamanya,” tandasnya.
Dengan angka tunggakan yang masih tinggi, pemerintah daerah berharap operasi serupa dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus mendongkrak penerimaan daerah demi mendukung pembangunan di Jawa Barat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
