bukamata.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal ramainya petisi dan kritikan yang datang dari kalangan akademisi, mulai dari guru besar, dosen, hingga mahasiswa.
Terbaru, Civitas Akademika Universitas Padjadjaran (Unpad) menyampaikan petisi seruan yang berisi kritikan terhadap menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Terkait hal ini, Jokowi menilai, petisi dan kritikan itu sebagai hak berdemokrasi setiap warga dan harus dihargai.
“Ya itu hak demokrasi, harus kita hargai,” ucap Jokowi saat ditemui di Kabupaten Bandung, Sabtu (3/2/2024).
Diberitakan sebelumnya, Civitas Akademika Unpad menyampaikan petisi seruan “Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat” di Gerbang Pintu Utama Kampus Dipatiukur, Kota Bandung, Sabtu (3/2/2024).
Ketua Senat Akademik Unpad, Prof Ganjar Kurnia mengatakan, gerakan ini sebagai bentuk tanggung jawab kaum intelektual, Civitas Akademika Unpad menyerukan agar pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.
“Hukum tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten,” ucap Ganjar.
Ganjar juga meminta, Jokowi dan para elite politik harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika. Bukan justru menjadi contoh melanggar etika, apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan.
“Negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu,” katanya.
Ganjar menyebut, tidak ada kata terlambat untuk menyuarakan kebenaran yang menjadi tanggung jawab bersama.
“Banyak orang yang bertanya juga kenapa baru sekarang, saya kira untuk menyampaikan sesuatu kan tidak perlu kapan pun bahkan ada hadist yang mengatakan kalau pun besok kiamat kalau memungkinkan hari ini bisa menanam kita tanam saja,” tuturnya.
“Jadi ini tidak ada yang terlambat menurut kita, seperti lari maraton dan estafet lah kita terus menerus melaksanakan ini antar generasi dan sebagainya,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Hukum Tata Negara Unpad, Prof Susi mengatakan, gerakan ini muncul setelah pihaknya merasakan kegelisahan terhadap peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum yang belakangan ini terjadi.
“Intinya ini merupakan sebuah moral yang bagi kami ini bagian dari tanggung jawab dari para kaum intelektual, kami beri judul sebagai menyelamatkan negara hukum yang demokratis, tatis dan bermartabat jadi seruan seruan itu merupakan refleksi, perwujudan dari pola ilmiah pokok Unpad yang sudah kami miliki selama berpuluh tahun,” kata Susi.
Susi memastikan, gerakan tidakan ada tekanan ataupun desakan dari pihak manapun. Pihaknya menegaskan, gerakan ini merupakan buah pemikiran dari para guru besar Unpad.
“Kemudian yang meneguhkan hati kami para guru besar yaitu para pimpinan ada di belakang kami. Prof Ganjar sebagai Ketua Senat Akademik kemudian juga Pak Rektor itu juga ada di belakang kita jadi semua ini merupakan influsifitas jadi semua itu tergabung di dalam seruan ini, baik dari pihak rektorat, senat akademik, guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni,” tuturnya.
Pihaknya pun menjamin, para mahasiswa Unpad akan turun ke jalan jika petisi seruan ini tidak diindahkan oleh pemerintah.
“Tentu. Kalau misalkan guru guru besar tiap wilayahnya sudah bersuara, api apinya sudah menyala, bukan tidak mungkin mahasiswa tidak turun ke jalan, bukan tidak mungkin hari tenang dijadikan tidak tenang oleh mahasiswa, oleh masyarakat kalau seruannya tidak didengar, tidak diindahkan,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
