bukamata.id – Dalam beberapa bulan terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi sorotan publik. Bukan karena capaian kebijakan, melainkan rangkaian tindakan yang dianggap tidak peka.
Sejak Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2025, publik dikejutkan dengan aksi sejumlah anggota DPR berjoget di sela sidang.
Video yang beredar memperlihatkan Uya Kuya dan Eko Patrio ikut berjoget diiringi lagu “Gemu Fa Mi Re” di tengah sidang yang seharusnya khidmat. Di tengah tingginya angka PHK, aksi ini dianggap tidak berempati.
“Sikap yang dirasa tidak punya empati dengan kondisi rakyat Indonesia saat ini,” tulis salah satu netizen yang viral di X (Twitter).
Tunjangan Rumah Rp 50 Juta per Bulan
Kontroversi belum usai ketika publik dikejutkan pernyataan Wakil Ketua DPR Adies Kadir tentang tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan. Nilai ini disebut setara menyewa hotel mewah.
Banyak warganet membandingkan tunjangan rumah anggota DPR dengan gaji guru atau pekerja biasa.
Artis Nafa Urbach, dalam siaran langsung media sosialnya, mencoba menjelaskan kebijakan itu.
“Itu tuh bukan kenaikan, itu kompensasi untuk rumah jabatan… anggota dewan itu kan, nggak orang Jakarta semuanya guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia,” ujarnya.
Namun, penjelasan ini justru memantik kritik baru ketika ia mengeluhkan kemacetan dari dalam mobil lengkap dengan sopir.
“Saya saja yang tinggal di Bintaro itu macetnya luar biasa, ini sudah setengah jam di perjalanan masih macet.”
“Orang Tolol Sedunia”
Kemarahan publik semakin memuncak setelah Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni menanggapi seruan pembubaran DPR dengan kata-kata keras.
“Orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia,” katanya usai kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025). Meski mengaku siap menerima kritik, pernyataannya memperkeruh suasana.
Kematian Affan Kurniawan: Pemantik Gelombang Aksi
Puncak kemarahan publik terjadi setelah Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online, tewas terlindas kendaraan taktis Brimob saat unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Kamis (28/8/2025). Peristiwa itu terekam kamera warga dan menyebar luas di media sosial.
Demonstrasi besar pada Jumat (29/8/2025) pun meledak di berbagai kota: Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Solo, Yogyakarta.
Massa menuntut investigasi kematian Affan, pemangkasan tunjangan DPR, dan reformasi etika legislatif. Mereka juga menuntut penurunan pajak dan pencabutan tunjangan bagi para politikus.
Ledakan Demonstrasi di Berbagai Kota
– Bandung: Massa membakar pos polisi di Jalan Diponegoro dan videotron di Cikapayang. Coretan vandalisme memenuhi dinding pos.
“Ratusan pendemo bertahan hingga malam hari, membakar ban, dan berusaha menerobos masuk Gedung Sate setelah gagal menjebol Gedung DPRD Jabar,” tulis laporan lapangan.
– Surabaya: Massa yang menamakan diri Solidaritas Affan Kurniawan longmarch menuju Gedung Grahadi. Tujuh pos polisi dibakar.
– Makassar: Kantor DPRD dibakar, tiga pegawai tewas terjebak api.
– Yogyakarta & Solo: Bentrokan keras dengan aparat, korban tewas jatuh.
Deretan Korban Jiwa
Selain Affan Kurniawan, laporan lapangan mencatat sembilan korban lain, mulai dari pegawai DPRD, mahasiswa, pelajar, hingga tukang becak.
Diantaranya, Muhammad Akbar Basri (26), pegawai Humas DPRD Makassar; Sarinawati (26), pegawai DPRD Makassar; Saiful Akbar (43), pejabat Kecamatan Ujung Tanah; hingga Rheza Sendy Pratama (21), mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta dengan luka memar dan bekas pijakan sepatu di tubuhnya.
Reaksi Pemerintah dan Aparat
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa dan memerintahkan pengusutan tuntas insiden kendaraan taktis Brimob.
“Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab,” katanya dalam video keterangan pers di akun YouTube Sekretariat Presiden.
Presiden juga mengunjungi rumah Affan di Jalan Blora, Jakarta Pusat, pada Jumat malam.
“Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin,” ujarnya.
Gas Air Mata ke Area Kampus
Sementara itu, Di Jawa Barat, polisi diduga menembakkan gas air mata ke kampus Universitas Islam Bandung (Unisba).
Seorang mahasiswa Unisba bercerita: rangkaian penembakan gas air mata dimulai pukul 21.45 WIB saat mereka membentuk barikade di depan kampus.
Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan membantah tudingan itu.
“Gas air mata ditembakkan ke arah jalan raya, namun tertiup angin ke area parkir,” tegasnya.
Penangkapan Provokator
Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menangkap 12 orang yang diduga provokator.
“Modus para pelaku ini sangat berbahaya karena tidak hanya melakukan aksi anarkis, tetapi juga menyebarkan konten provokatif,” kata Hendra.
Para tersangka berperan mulai dari meracik, melempar, merekam hingga menyiarkan konten provokasi bom molotov di media sosial.
Ketakutan di Balik Pagar Tinggi
Rumah para pejabat, dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga anggota DPR popular, digerebek massa.
Penjarahan terjadi, simbol kemarahan rakyat terhadap ketimpangan. Seorang warga Bintaro yang menyaksikan penjarahan rumah Sri Mulyani menyebut, “Ini bukan sekadar marah, ini puncak frustrasi karena suara kami tak didengar.”
Tuntutan Reformasi dan Transparansi
Gelombang unjuk rasa 25–30 Agustus 2025 mencatat setidaknya sepuluh orang tewas. Para pegiat hak asasi manusia mendesak pemerintah menuntaskan pengusutan, mereformasi kepolisian, dan memperbaiki etika DPR. Publik menunggu, apakah tragedi Affan Kurniawan akan menjadi titik balik reformasi atau sekadar catatan kelam baru.
Pakar Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan, menilai gelombang aksi massa yang terjadi belakangan ini merupakan akibat akumulasi persoalan yang tidak menemukan saluran penyelesaian. Menurutnya, pemerintah perlu lebih cepat merespons aspirasi publik agar situasi tidak semakin memanas.
“Aksi itu biasanya terjadi karena ada akumulasi persoalan, yang kemudian dia tidak menemukan saluran. Nah saluran itu seperti ketika rakyat mengalami kesulitan misalnya, kemudian dibuat kebijakan-kebijakan yang prorakyat. Ketika rakyat menginginkan pemerintahnya bekerja dengan baik maka pemerintah harus menunjukan kinerjanya dengan baik,” ujar Firman Mana kepada bukamata.id, Minggu (7/9/2025).
Firman menegaskan, salah satu pemicu munculnya aksi adalah tuntutan publik yang tidak direspons.
“Maka saya katakan aksi itu terjadi karena ada akumulasi kekecewaan, karena apa yang menjadi aspirasi atau tuntutan publik itu tidak direspons, kemudian terakumulasi. Salah satu bentuknya adalah aksi. Nah ketika kemudian terjadi aksi tidak menutup kemungkinan ada kelompok yang memanfaatkan, atau ada pihak-pihak yang menunggangi, sangat potensial, di mana pun aksinya, apakah itu kepentingan ekonomi ataupun politik,” jelasnya.
Pisahkan Tuntutan Murni dan Penumpang Gelap
Firman meminta pemerintah memisahkan tuntutan publik yang murni dengan upaya kelompok yang mencoba menunggangi aksi.
“Yang pertama tuntutan yang murni itu tuntutan dari publik, nah itu yang harus direspons oleh pemerintah. Ketika ada aksi-aksi di luar itu antisipasi. Menurut saya seharusnya pemerintah jangan berfokus seolah aksi itu ditunggangi, ada kelompok yang memanfaatkan, tapi isu utamanya diselesaikan,” katanya.
Ia menilai apabila tuntutan utama masyarakat dipenuhi, aksi massa akan berkurang.
“Kalau itu selesai, tidak ada lagi tuntutan publik yang berupa aksi-aksi, karena tuntutan atau aspirasi mereka sudah direspons dan terpenuhi,” ujar Firman.
Tuntutan 17+8 Belum Sepenuhnya Terpenuhi
Firman juga menyinggung tuntutan publik yang disebutnya “17+8” belum seluruhnya dipenuhi. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi melahirkan aksi lanjutan meski dengan eskalasi berbeda.
“Kalau kemudian konsisten pada 17+8 itu ya ada kemungkinan masih tetap terjadi. Cuma apakah gerakannya itu berbentuk aksi seperti kemarin, atau kemudian tuntutan-tuntutan di ruang yang lebih spesifik, ya bisa langsung ketemu dengan DPR ataupun pihak pemerintah. Bisa jadi masih terus berlanjut karena tuntutan pun belum sepenuhnya terpenuhi, cuma eskalasinya menurun tidak dengan pola-pola aksi seperti kemarin,” jelasnya.
Dampak Politik: Kepercayaan Publik Turun
Lebih jauh, Firman menyebut aksi massa memiliki dampak politik yang positif maupun negatif. Di satu sisi, aksi menunjukkan masih adanya kekuatan kritis terhadap pemerintah. Namun di sisi lain, aksi juga menurunkan citra pemerintah dan tingkat kepercayaan publik.
“Makanya pemerintah harus cepat merespons aspirasi publik, didengarkan dan direspons dengan cepat. Hal itu justru akan dengan mudah meminimalisir terjadinya dampak-dampak negatif. Itu kan yang kemarin kita lihat, karena agak lambat responsnya kemudian jadi problem,” ucapnya.
Sebagai negara demokrasi, Firman menilai pendekatan yang demokratis penting dalam menghadapi tuntutan publik.
“Karena kita sistem demokrasi, maka pendekatan demokratis yang perlu dilakukan dalam menghadapi tuntutan-tuntutan atau aspirasi publik. Karena inti dari demokrasi itu adalah perbedaan pendapat. Nah ketika pendapat itu memang ada sisi benarnya ya diakomodasi. Ya intinya tidak perlu menggunakan pendekatan yang represif untuk menyelesaikan persoalan seperti itu,” pungkas Firman.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
