bukamata.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat membagikan tips untuk masyarakat bagaimana cara memilih calon pemimpin dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Tips itu dibagikan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia pada kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Kiarapayung, Kabupaten Sumedang, Kamis (19/9/2024).
“Salah satu cara untuk memilih pemimpin yang benar itu dengan cara mempelajari visi misinya, program-programnya, kalau mereka terpilih nanti apakah programnya itu memang realistis untuk direalisasikan atau tidak,” ucap Hedi.
“Lihat juga apakah rekam jejaknya itu baik atau tidak, itu salah satu parameter yang bisa menjadi pertimbangan kita,” tambahnya.
Hedi mengatakan, tantangan besar KPU Jabar dalam penyelengaraan Pilkada 2024 ini adalah menghadirkan masyarakat atau pemilih yang berpikir kritis.
“Sehingga kita bisa mendapatkan kepala daerah yang berkualitas, yang bersih, kepala daerah yang pada akhirnya berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat, yang salah satunya ditentukan oleh kecerdasan, kekritisan para pemilihnya,” katanya.
Hedi menyebut, para generasi muda yang saat ini duduk dibangku SMA hingga perguruan tinggi sudah mulai melek politik.
“Bahwa segala sesuatu semua yang menyangkut kehidupan kita itu ditentukan oleh aspek politik, oleh keputusan-keputusan politik, maka jangan jauhi politik,” ungkapnya.
Oleh karena itu, pihaknya pun mengajak para generasi muda untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang dengan bijak.
“Pastikan nama temen-temen yang sudah berusia 17 tahun itu terdaftar sebagai pemilih, caranya bisa dilihat menggunakan HP temen-temen di browser ketik cekdptonline.kpu.co.id, nanti masukan NIK setelah itu enter, nanti akan muncul temen-temen itu terdaftar di TPS mana, sehingga nanti pada 27 November langsung datang ke TPS dan gunakan hak pilihnya, sesederhana itu menjadi pemilih yang baik,” bebernya.
Di sisi lain, Hedi mengungkapkan bahwa sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yang melibatkan rakyat secara langsung dalam pelaksanaannya.
“Dengan sistem demokrasi, semuanya memungkinkan, lalu kenapa banyak pelanggaran dan penyelewengan? Yang harus kita perbaiki itu cara berpolitiknya, kalau sistemnya sudah baik tapi kalau manusia yang menggunakan sistem itu menyelewengkan ya tetep salah,” terangnya.
Menurutnya, apapun sistem yang diterapkan jika manusianya tidak memiliki komitmen terhadap aturan, maka hal itu tidak akan menguntungkan bagi masyarakat.
“Jadi bagaimana kita sama-sama memperbaiki cara berpolitik yang baik dan benar sesuai dengan aturan,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
