bukamata.id – Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad menyoroti terkait maraknya kasus perundungan di lingkungan pendidikan yang tak jarang menimbulkan korban jiwa.
Syarief mengatakan, perundungan memang menjadi masalah serius yang sedang dihadapi oleh pemerintah di dunia termasuk Indonesia.
Programme for International Student Assessment (PISA) mencatat, Indonesia menjadi negara peringkat lima di dunia dengan kasus perundungan terbanyak pada tahun 2018.
Kemudian di wilayah Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan kasus perundungan terbanyak setalah Filipina dan Brunei.
“Terakhir ada kasus yang memicu kemarahan publik. Di Surabaya, ada siswa yang diminta sujud dan menggonggong di hadapan orang tua dari siswa sekolah lain. Itu ada gurunya menyaksikan dan terjadi di sekolah,” ucap Syarief dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).
Dari sisi regulasi, kata Syarief, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sudah cukup efektif.
Namun, Syarief menilai penanganan perundungan di sekolah tidak dapat diseleasikan di internal saja. Sebab, dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2019, kasus perundungan masih cenderung tinggi.
Kasus perundungan di tingkat SD 39 persen, 22 persen terjadi di tingkat 22 persen, dan 39 persen terjadi di tingkat SMA.
Merujuk pada data tersebut, kasus perundungan yang paling tinggi dari guru atau kepala sekolah ke peserta didik sebanyak 44 persen.
Kemudian, dari peserta didik ke peserta didik lain 30 persen, peserta didik ke guru 13 persen, dan orang tua siswa ke guru/peserta didik 13 persen.
“Saya khawatir data ini masih relevan atau mendekati. Jadi dibutuhkan pihak yang independen untuk penanganan perundungan di sekolah. Karena guru bahkan kepala sekolah dapat menjadi pelakunya, bahkan tertinggi. Peserta didik harus punya tempat mengadu selain kepada pihak sekolah,” terangnya.
Syarief menyebut, perlindungan terhadap pelapor perundungan sudah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dan Kementerian PPPA memiliki SAPA 129.
Namun, poin pentingnya bukan hanya mengenai medium untuk melaporkan kasus perundungan, melainkan memberikan rasa aman bagi para pelapor.
Menurutnya, pelapor kasus perundungan harus dianonimkan agar mereka tidak menjadi korban perundungan selanjutnya.
“Jadi harus ada kepastian bagi pelapor dari korba maupun saksi tidak diketahui (anonim). Jadi mereka memiliki rasa aman dan tenang. Kita harus bisa memastikan mekanisme pelaporan ini seperti negara lainnya,” katanya.
Syarief mengatakan, penanganan kasus perundungan seharusnya tidak hanya fokus pada korban tetapi juga memperhatikan saksi.
Di negara lain, penanganan kasus perundungan dilakukan secara holistik, tidak hanya fokus pada pelaku dan korban tapi juga saksi agar bertindak.
Sebab, banyak saksi yang hanya menonton, melihat, hingga memvideokan tanpa bertindak. Oleh karena itu, dibutuhkan program yang mendorong orang untuk terlibat aktif menolong agar tidak hanya menonton ketika ada aksi perundungan.
“Mereka harus berani untuk bersikap, teriak, minta tolong atau langsung membantu. Bukan menjadi ajang tontonan, mereka diam tidak membantu. Ini yang menyebabkan perundungan sulit ditekan,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
