Close Menu
Bukamata.idBukamata.id
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Terbaru

Update Kode Redeem FC Mobile 12 April 2026: Klaim Pack Pemain Rating Tinggi & Gems Gratis!

Minggu, 12 April 2026 02:00 WIB

Update Kode Redeem FF 12 April 2026: Buruan Ambil Skin Titan & Emote Langka Hari Ini!

Minggu, 12 April 2026 01:00 WIB

Einstein dari Bojonegoro! Bocah 9 Tahun Ini Mampu Rakit Mesin Secara Otodidak

Sabtu, 11 April 2026 18:13 WIB
Facebook Instagram YouTube TikTok
Terbaru
  • Update Kode Redeem FC Mobile 12 April 2026: Klaim Pack Pemain Rating Tinggi & Gems Gratis!
  • Update Kode Redeem FF 12 April 2026: Buruan Ambil Skin Titan & Emote Langka Hari Ini!
  • Einstein dari Bojonegoro! Bocah 9 Tahun Ini Mampu Rakit Mesin Secara Otodidak
  • Buntut Sumpah Berujung Penistaan, Polisi Ringkus Terduga Pelaku Penginjak Al-Qur’an di Banten
  • Warga Meradang! Kasus Bayi Nyaris Tertukar di RSHS Bandung Picu Ketakutan: Anak Itu Bukan Mainan!
  • Terungkap! Rahasia di Balik Video Viral ‘Ibu Tiri vs Anak Tiri’ Part 2 di Dapur, Benarkah Fakta atau Cuma Editan?
  • Trump Gertak Iran: Siap Buka Paksa Selat Hormuz Meski Tanpa Izin Teheran!
  • Dedi Mulyadi Tanggapi Santai Tantangan Wagub Kalbar, Pilih Fokus Bangun Jabar
Facebook Instagram YouTube X (Twitter)
Bukamata.idBukamata.id
Minggu, 12 April 2026
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Bukamata.idBukamata.id
Home»Berita

Soroti Penonaktifan PBI, Rafael Situmorang Minta Pendataan Lebih Cermat dan Anggaran Ditambah

By Muhammad Rafki Razif KiransyahRabu, 18 Februari 2026 12:34 WIB2 Mins Read
Anggota DPRD Jabar, Rafael Situmorang. (Foto: Ist)
ADVERTISEMENT

bukamata.id – Anggota DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait pencoretan atau penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Menurutnya, persoalan tersebut muncul akibat adanya pembaruan data penerima yang menggunakan sistem klasifikasi kesejahteraan berbasis desil. Namun, dalam praktiknya, sejumlah warga yang seharusnya masih berhak justru terdampak.

“Memang ada pendataan baru. Tapi ternyata ada beberapa orang yang tidak seharusnya terkena, justru ikut tercoret karena disusun berdasarkan desil,” ujar Rafael, Rabu (18/2/2026).

Rafael menegaskan, pembaruan data merupakan langkah penting agar bantuan tepat sasaran. Namun, prosesnya harus dilakukan secara lebih cermat dan melibatkan verifikasi lapangan.

Baca Juga:  Catatan Tajam Fraksi DPRD Jabar, Ini 7 Poin Penting Pembahasan APBD 2026

Ia menilai, kesalahan dalam pendataan berpotensi membuat masyarakat rentan kehilangan akses layanan kesehatan.

“Datanya harus lebih cermat. Jangan sampai orang yang masih membutuhkan justru tidak tercover,” katanya.

Selain masalah validitas data, Rafael juga menyoroti stagnasi anggaran PBI. Ia menyebut, jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan terus meningkat setiap tahun.

Baca Juga:  ‎DPRD Jabar Jelaskan Polemik Bantuan Sekolah Swasta, Sebut Ada Skala Prioritas Lima Tahunan‎

Pertumbuhan penduduk, kelahiran baru, hingga masyarakat yang baru masuk kategori tidak mampu, membuat kebutuhan anggaran seharusnya ikut bertambah.

“Penerimanya bertambah terus. Ada kelahiran, ada yang kondisi ekonominya berubah. Tapi anggarannya tidak bertambah,” ungkapnya.

Menurut Rafael, jika anggaran tidak ditingkatkan, maka akan semakin banyak masyarakat yang tidak terakomodasi dalam program tersebut.

Baca Juga:  Fetty Anggraenidini Pantau Disnaker Bogor, Dorong Pelatihan dan Job Fair Tekan Pengangguran

Rafael menilai, solusi jangka panjang yang perlu dilakukan pemerintah adalah menambah alokasi anggaran PBI agar sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

“Seharusnya anggaran juga ditambah. Karena kebutuhan masyarakat terus bertambah,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dalam memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan, sehingga masyarakat yang membutuhkan tetap terlindungi tanpa terkendala persoalan administrasi dan keterbatasan anggaran.

Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News

Bantuan Kesehatan DPRD Jawa Barat Jaminan Kesehatan Nasional PBI JKN pendataan PBI penonaktifan PBI Rafael Situmorang
Share. Facebook Twitter WhatsApp
ADVERTISEMENT

Jangan Lewatkan

Buntut Sumpah Berujung Penistaan, Polisi Ringkus Terduga Pelaku Penginjak Al-Qur’an di Banten

Warga Meradang! Kasus Bayi Nyaris Tertukar di RSHS Bandung Picu Ketakutan: Anak Itu Bukan Mainan!

Trump Gertak Iran: Siap Buka Paksa Selat Hormuz Meski Tanpa Izin Teheran!

Dedi Mulyadi Tanggapi Santai Tantangan Wagub Kalbar, Pilih Fokus Bangun Jabar

program MBG

Warning! Keracunan Massal Usai Santap MBG Terjadi Lagi di Jabar, Kali Ini Ratusan Siswa di Tasik Jadi Korban

Tantangan Terbuka! Wagub Kalbar vs Dedi Mulyadi: Siapa yang Paling Jago Kelola Anggaran?

Terpopuler
  • Link Video ‘Ibu Tiri vs Anak Tiri’ Part 2 Viral, Hati-Hati Bisa Bobol Rekening
  • Viral video part 2 ibu tiri vs anak tiri.
    Heboh! Video Viral Ibu Tiri di Ladang Sawit Bikin Netizen Berburu Link 7 Menit ‘No Sensor’
  • Terungkap! Rahasia di Balik Video Viral ‘Ibu Tiri vs Anak Tiri’ Bikin Geger
  • Link Video Diburu Netizen, Fakta di Balik Ibu Tiri vs Anak Tiri Terbongkar
  • Viral ‘Ibu Tiri vs Anak Tiri Part 2’ Gegerkan Medsos, Link Full Video Ternyata Berbahaya!
Facebook Instagram YouTube TikTok
Bukamata.id © 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.