Close Menu
Bukamata.idBukamata.id
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Terbaru

Hukum Alam Kalah! Menguak Misteri Sapi “Matilda” dan Kerbau “Donald Trump” yang Gagal Dikurbankan!

Sabtu, 30 Mei 2026 11:17 WIB

Wisata Napak Tilas di Kuningan: 4 Lokasi Bersejarah yang Bikin Akhir Pekan Lebih Bermakna

Sabtu, 30 Mei 2026 10:06 WIB

Update Harga Emas Antam Hari Ini: Stabil di Akhir Pekan, Cek Daftar Lengkapnya!

Sabtu, 30 Mei 2026 08:14 WIB
Facebook Instagram YouTube TikTok
Terbaru
  • Hukum Alam Kalah! Menguak Misteri Sapi “Matilda” dan Kerbau “Donald Trump” yang Gagal Dikurbankan!
  • Wisata Napak Tilas di Kuningan: 4 Lokasi Bersejarah yang Bikin Akhir Pekan Lebih Bermakna
  • Update Harga Emas Antam Hari Ini: Stabil di Akhir Pekan, Cek Daftar Lengkapnya!
  • Update Kode Redeem Free Fire Terbaru 30 Mei 2026: Klaim Hadiah Langka Sekarang!
  • Resmi Berjalan! Penyaluran PKH BPNT Mei 2026 Bikin Warga Cek NIK KTP
  • Video Rok Hijau Tosca di Dapur Viral! Ini Fakta Sebenarnya di TikTok
  • Resmi! Jadwal PKH 2026 Sudah Terungkap, Ini Cara Cek Lewat HP
  • Puaskan Lidah di Purwakarta: 3 Destinasi Kuliner Legendaris yang Wajib Disambangi
Facebook Instagram YouTube X (Twitter)
Bukamata.idBukamata.id
Sabtu, 30 Mei 2026
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Bukamata.idBukamata.id
Home»Berita

Soroti Penonaktifan PBI, Rafael Situmorang Minta Pendataan Lebih Cermat dan Anggaran Ditambah

By Muhammad Rafki Razif KiransyahRabu, 18 Februari 2026 12:34 WIB2 Mins Read
Anggota DPRD Jabar, Rafael Situmorang. (Foto: Ist)
ADVERTISEMENT

bukamata.id – Anggota DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait pencoretan atau penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Menurutnya, persoalan tersebut muncul akibat adanya pembaruan data penerima yang menggunakan sistem klasifikasi kesejahteraan berbasis desil. Namun, dalam praktiknya, sejumlah warga yang seharusnya masih berhak justru terdampak.

“Memang ada pendataan baru. Tapi ternyata ada beberapa orang yang tidak seharusnya terkena, justru ikut tercoret karena disusun berdasarkan desil,” ujar Rafael, Rabu (18/2/2026).

Rafael menegaskan, pembaruan data merupakan langkah penting agar bantuan tepat sasaran. Namun, prosesnya harus dilakukan secara lebih cermat dan melibatkan verifikasi lapangan.

Baca Juga:  Publik Kena Prank! Anggaran Beasiswa Anak Miskin Jabar Ternyata Kosong di APBD Murni 2026

Ia menilai, kesalahan dalam pendataan berpotensi membuat masyarakat rentan kehilangan akses layanan kesehatan.

“Datanya harus lebih cermat. Jangan sampai orang yang masih membutuhkan justru tidak tercover,” katanya.

Selain masalah validitas data, Rafael juga menyoroti stagnasi anggaran PBI. Ia menyebut, jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan terus meningkat setiap tahun.

Baca Juga:  Soroti Isu Stunting hingga Anggaran Sampah yang Minim, DPRD Jabar Beri 83 Catatan untuk KDM

Pertumbuhan penduduk, kelahiran baru, hingga masyarakat yang baru masuk kategori tidak mampu, membuat kebutuhan anggaran seharusnya ikut bertambah.

“Penerimanya bertambah terus. Ada kelahiran, ada yang kondisi ekonominya berubah. Tapi anggarannya tidak bertambah,” ungkapnya.

Menurut Rafael, jika anggaran tidak ditingkatkan, maka akan semakin banyak masyarakat yang tidak terakomodasi dalam program tersebut.

Baca Juga:  DPRD Jabar Usul Aset Pemprov di Cicurug Disulap Jadi SMA Negeri Baru!

Rafael menilai, solusi jangka panjang yang perlu dilakukan pemerintah adalah menambah alokasi anggaran PBI agar sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

“Seharusnya anggaran juga ditambah. Karena kebutuhan masyarakat terus bertambah,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dalam memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan, sehingga masyarakat yang membutuhkan tetap terlindungi tanpa terkendala persoalan administrasi dan keterbatasan anggaran.

Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News

Bantuan Kesehatan DPRD Jawa Barat Jaminan Kesehatan Nasional PBI JKN pendataan PBI penonaktifan PBI Rafael Situmorang
Share. Facebook Twitter WhatsApp
ADVERTISEMENT

Jangan Lewatkan

Bansos

Resmi Berjalan! Penyaluran PKH BPNT Mei 2026 Bikin Warga Cek NIK KTP

Cara cek bansos PKH tahap 4 2025 pakai KTP.

Resmi! Jadwal PKH 2026 Sudah Terungkap, Ini Cara Cek Lewat HP

Duka Haji 2026! Dua Jamaah Tasikmalaya Wafat di Tanah Suci

sapi

Sapi Kurban Prabowo Bikin Melongo: Niat Berbagi atau ‘Pencitraan’ Pakai Uang Pajak?

Segera cair bansos KLJ Agustus 2025,

PKH BPNT 2026 Mulai Cair, Nama Anda Masih Terdaftar? Cek di Sini

Bus dari Cicaheum Mulai Beroperasi di Leuwipanjang, Penumpang Mengaku Lebih Nyaman

Terpopuler
  • Tebing Keraton
    Menjelajahi Pesona “Swiss van Java”: 5 Destinasi Unggulan di Bandung Barat yang Wajib Dikunjungi
  • Viral Video ‘3 vs 1’ TKW Taiwan: Jebakan Link Phishing di Balik Konten Sensasional
  • Video Viral TKW Taiwan ‘3 vs 1’ Heboh di Medsos, Ini Fakta dan Klarifikasinya
  • Pengusaha Tasikmalaya Bawa Rp1,3 Miliar Cash, Nekat Tawar Ikan Koi Irfan Hakim dan Bos Hartono tapi Ditolak!
  • Dicap Sensasional! Video TKW Taiwan 3 Vs 1 Viral, Netizen Ramai Cari Link Aslinya
Facebook Instagram YouTube TikTok
Bukamata.id © 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.