bukamata.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat memberikan evaluasi mendalam terhadap rapor kinerja pemerintah provinsi. Dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (11/5/2026), sebanyak 83 butir rekomendasi resmi diserahkan sebagai hasil bedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.
Wakil Ketua Pansus XIII DPRD Jawa Barat, Hasim Adnan, bertindak sebagai juru bicara yang memaparkan catatan-catatan kritis tersebut. Fokus utama legislatif tertuju pada sektor pembangunan manusia yang dianggap bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga Jawa Barat.
Urgensi Sektor Kesehatan dan Stunting
Di bidang kesehatan, DPRD menyoroti masih tingginya angka kematian ibu dan balita. Hasim menegaskan bahwa pemerataan kualitas layanan kesehatan di pelosok Jawa Barat belum sepenuhnya terwujud. Salah satu yang paling ditekankan adalah koordinasi antarinstansi dalam menangani masalah gizi kronis.
“Permasalahan stunting juga masih menjadi tantangan yang memerlukan intervensi yang lebih terintegrasi,” kata Hasim Adnan di Kota Bandung.
Infrastruktur dan ‘Kiamat’ Sampah
Meski mengapresiasi progres pemantapan jalan yang kian membaik, DPRD meminta Pemprov Jabar tidak lekas berpuas diri. Konektivitas wilayah harus tetap menjadi prioritas agar ekonomi di daerah terpencil bisa berakselerasi.
Namun, kritik pedas justru muncul pada sektor lingkungan hidup. DPRD menyayangkan alokasi anggaran lingkungan yang hanya menyentuh angka 0,4%. Anggaran ini dinilai tidak sebanding dengan kompleksitas masalah sampah, serta penurunan kualitas air dan udara di Jawa Barat.
“Dengan memperhatikan berbagai capaian dan tantangan tersebut, DPRD Jawa Barat memandang bahwa pembangunan Jawa Barat ke depan perlu lebih serius diarahkan pada penguatan kualitas kebijakan dan program yang mampu memberikan hasil yang lebih optimal, terukur, berdampak, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Link and Match Ketenagakerjaan
Hasim juga menyinggung sektor kesejahteraan sosial, khususnya masalah pengangguran. Ia mendorong adanya sinkronisasi yang lebih kuat antara dunia pendidikan (vokasi) dengan kebutuhan industri. Hal ini diharapkan mampu menciptakan hubungan industrial yang sehat dan kompetitif.
Hasim menegaskan bahwa evaluasi ini harus menjadi titik balik bagi arah pembangunan daerah yang lebih pro-keadilan sosial.
“Kami menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Jawa Barat, serta mendorong penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas dan sistematis,” tegas Hasim.
Desak Pembentukan Tim Khusus
Guna memastikan 83 rekomendasi tersebut tidak hanya berakhir di atas kertas, DPRD meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), segera mengambil langkah taktis.
“Kami meminta Gubernur Jabar untuk membentuk tim khusus guna menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Jawa Barat untuk perbaikan di tahun berikutnya,” pungkasnya.
Menutup laporannya, Hasim mengutip sebuah hadis tentang pentingnya peningkatan kualitas hidup setiap harinya sebagai doa dan harapan bagi kepemimpinan masa depan. Ia berharap kepemimpinan KDM mampu membawa perubahan signifikan.
“Kita berharap, kepemimpinan KDM ke depan bisa lebih baik lagi. Sehingga bisa benar-benar mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” tutupnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
