bukamata.id – Estafet evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai babak baru. Dalam rapat paripurna yang digelar di Kota Bandung, Senin (11/5/2026), DPRD Jawa Barat resmi menyerahkan dokumen rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.
Prosesi ini menjadi puncak dari rangkaian kerja Panitia Khusus (Pansus) XIII yang telah membedah rapor kinerja eksekutif selama setahun terakhir. Agenda sidang diawali dengan pemaparan laporan hasil kerja Pansus, diikuti penetapan keputusan, dan ditutup dengan sambutan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, mengapresiasi kerja keras tim Pansus yang berhasil menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
“Sebagaimana dimaklumi bahwa DPRD Jawa Barat melalui Pansus XIII ditugaskan untuk membahas LKPJ Gubernur TA 2025. Alhamdulillah hari ini Pansus XIII telah selesai melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya. Rekomendasi atas LKPJ Gubernur TA 2025 ditetapkan menjadi keputusan DPRD,” kata Buky Wibawa.
Kompas untuk Pembangunan Jawa Barat Kedepan
Dokumen rekomendasi yang diserahkan tersebut bukan sekadar seremoni administratif. Isinya merupakan catatan krusial yang akan menjadi fondasi utama dalam merancang peta jalan pembangunan di Tanah Pasundan untuk tahun-tahun mendatang.
Buky menegaskan bahwa rekomendasi ini akan mengintervensi tiga pilar utama kebijakan daerah:
- Perencanaan Pembangunan: Menjadi rujukan penyusunan rencana kerja di tahun berjalan dan masa depan.
- Postur Anggaran: Memastikan alokasi APBD lebih tepat sasaran berdasarkan hasil evaluasi 2025.
- Regulasi Daerah: Menjadi dasar pembentukan Perda maupun Peraturan Gubernur yang lebih strategis.
Pengawasan Ketat demi Perbaikan Kinerja
Sebagai representasi suara rakyat, DPRD Jawa Barat memposisikan rekomendasi ini sebagai instrumen pengawasan yang konstruktif. Dokumen ini juga ditembuskan langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memastikan adanya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat.
Langkah ini diambil agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan pembenahan berkelanjutan, sehingga setiap kebijakan yang diambil Gubernur benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui fungsi pengawasan yang maksimal, legislatif berharap kinerja pemprov pada periode berikutnya menunjukkan tren yang jauh lebih baik dan akuntabel.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
