bukamata.id – Polemik seputar dana endorsement Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai belasan miliar rupiah akhirnya ditanggapi secara terbuka oleh trio The Dudas Minus One yang beranggotakan Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten.
Tanpa didampingi Raffi Ahmad, ketiganya merilis video klarifikasi setelah sorotan publik mulai merembet dan mengganggu ketenangan ranah privat mereka.
“Ya, kita akan coba jawab ya, karena ini sudah ke mana-mana, impact-nya juga sudah cukup berpengaruh ke personal gue, keluarga, terutama ke anak-anak gue juga,” ucap Desta.
Sorotan ini bermula dari investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dirilis pada Senin (9/11/2026). Lembaga pengawas tersebut mempublikasikan data pengadaan jasa influencer di lingkungan Kemendikbudristek dan KKP dengan angka fantastis mencapai Rp14,69 miliar yang mengalir ke korporasi afiliasi Raffi Ahmad. Khusus untuk KKP sendiri, alokasi anggaran dari rentang 2025 hingga 2026 tercatat menyentuh angka Rp10,80 miliar. Salah satu poin yang disorot adalah proyek senilai Rp3,6 miliar untuk publikasi Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, yang kerap diasosiasikan khalayak dengan agenda perjalanan The Dudas Minus One.
Menanggapi angka jumbo tersebut, Ariel NOAH menegaskan bahwa nominal yang dipublikasikan ICW sama sekali bukan besaran honor yang diterima oleh para personel The Dudas Minus One secara personal. Pelantun tembang populer itu memastikan bahwa bayaran yang mereka terima tetap mengacu pada standar profesional (rate card) yang berlaku seperti pekerjaan komersial pada umumnya. Meski demikian, ia memilih untuk tidak membeberkan rincian alokasi anggaran secara utuh dan menyerahkan penjelasan teknis tersebut kepada pihak RANS Entertainment.
“Pokoknya itu ada tadi nanti akan dijelaskan sama RANS, tapi yang masuk ke kita ya sebenarnya normal seperti kalau kita dapat kerjaan,” tutur Ariel.
Gading Marten turut memperjelas cakupan kerja sama tersebut dengan menyebutkan bahwa kolaborasi bersama KKP menghasilkan berbagai bentuk publikasi. Khusus untuk proyek yang melibatkan kelompok mereka, fokus utamanya adalah memproduksi materi digital guna mempromosikan destinasi atau wilayah tertentu agar kian dikenal masyarakat luas.
“Nah, kerja sama sama The Dudas output-nya adalah konten. Nah, kontennya konten edukasi bahwa daerah-daerah, pulau-pulau yang kita samperin gitu sama KKP,” jelas Gading.
Di sisi lain, Ariel mengungkapkan alasan utama mengapa grupnya bersedia menerima tawaran kolaborasi dari instansi pemerintah tersebut. Menurutnya, keterlibatan di lapangan membuka wawasan baru mengenai sektor kelautan nasional. Saat berkunjung ke Rote, Nusa Tenggara Timur, mereka mendapati fakta bahwa Indonesia masih mengimpor sekitar 3 juta ton garam setiap tahunnya di tengah upaya menggenjot target swasembada 5 juta ton. Sementara itu, saat menyambangi Natuna, mereka melihat langsung operasional kapal pengawas KKP dalam mengamankan garis perbatasan sekaligus melindungi para nelayan lokal dari ancaman illegal fishing. Peran mereka dalam proyek ini adalah memperluas gaung (amplifying) program-program kinerja kementerian tersebut.
Menutup rekaman klarifikasi tersebut, ketiganya menegaskan bahwa seluruh proses kerja sama dijalankan secara profesional, mematuhi regulasi hukum, serta melalui proses kurasi yang ketat terhadap program yang hendak dipromosikan. Ariel berharap penjabaran ini mampu meredakan tensi di ruang publik, sembari menunggu pihak RANS maupun KKP memberikan transparansi data secara menyeluruh. Hingga berita ini diturunkan, KKP sendiri telah mengonfirmasi akan melakukan evaluasi internal terhadap kerja sama kehumasan tersebut, sementara rincian pembagian nilai kontrak kepada figur publik yang terlibat belum diumumkan ke ranah publik.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
