bukamata.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Rafael Situmorang, mengkritik kebijakan kenaikan pajak yang dinilai berpotensi membebani pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan. Menurutnya, kebijakan perpajakan seharusnya berpihak pada kelompok usaha kecil yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Rafael saat membahas implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dalam wawancara pada Jumat (5/6/2026).
Menurut Rafael, kondisi ekonomi saat ini sedang menghadapi berbagai tekanan, mulai dari menguatnya nilai tukar dolar hingga menyempitnya lapangan kerja di sektor formal. Di tengah situasi tersebut, sektor informal dan UMKM justru menjadi ruang bertahan bagi banyak masyarakat untuk memperoleh penghasilan.
“Ketika sektor formal lapangan kerjanya terbatas, sektor informal justru membesar. Ini tantangan yang luar biasa. Karena itu negara seharusnya memberikan stimulus, bukan malah menambah beban,” ujarnya.
Rafael menilai kebijakan yang meningkatkan beban pajak bagi UMKM bertentangan dengan semangat keadilan sosial yang menjadi salah satu tujuan utama Pancasila. Menurutnya, pelaku usaha kecil memiliki kapasitas ekonomi yang berbeda dengan kelompok usaha besar sehingga tidak tepat apabila diberlakukan pendekatan yang sama.
“Kalau berbicara keadilan sosial, bukan berarti semua diperlakukan sama rata. UMKM penghasilannya tidak sebesar konglomerat. Justru mereka harus mendapatkan dukungan dan insentif dari negara,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa konsep keadilan sosial dalam Pancasila tidak hanya berbicara mengenai pemerataan, tetapi juga keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan agar memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Menurut Rafael, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih mendorong pertumbuhan usaha kecil dibandingkan menambah beban fiskal yang berpotensi menghambat perkembangan sektor tersebut.
Selain itu, Rafael juga menyoroti ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di Indonesia. Ia menilai sebagian besar aset ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok kecil masyarakat, sehingga kebijakan perpajakan seharusnya lebih diarahkan kepada kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar.
“Saya lebih setuju jika yang diperbesar adalah pajak kekayaan. Karena persoalan kita hari ini adalah ketimpangan ekonomi yang masih cukup tinggi,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan kebijakan ekonomi yang selaras dengan nilai Pancasila harus mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Negara, kata dia, perlu hadir untuk memastikan kelompok usaha kecil mendapatkan ruang berkembang sehingga tidak semakin tertinggal.
Rafael menegaskan bahwa sila kelima Pancasila harus menjadi acuan dalam setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan perpajakan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan negara, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kita berbicara Pancasila, maka keadilan sosial harus menjadi pertimbangan utama. Negara harus memastikan kebijakan yang dibuat tidak memberatkan masyarakat kecil, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
