bukamata.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara terbuka menyatakan sikap tegas menolak gagasan yang mengusulkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ditempatkan di bawah kendali sebuah kementerian. Pernyataan keras itu disampaikannya saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Senin (21/1).
Dalam forum resmi tersebut, Listyo menegaskan bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan struktur paling ideal agar kepolisian dapat menjalankan perannya sebagai alat negara yang melayani masyarakat secara maksimal.
“Mohon maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus,” kata Listyo.
Ucapan tersebut langsung disambut riuh tepuk tangan dari para anggota Komisi III DPR yang hadir dalam rapat.
Menurut Kapolri, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi Polri justru berpotensi melemahkan sendi-sendi institusi kepolisian. Bahkan, ia menilai langkah tersebut bisa berdampak langsung pada kekuatan negara dan posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan.
Saking tegasnya sikap tersebut, Listyo menyatakan lebih memilih mundur dari jabatannya dibanding melihat Polri ditempatkan di bawah struktur kementerian.
“Oleh karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” kata Listyo.
Ia bahkan meminta seluruh jajaran Polri untuk memegang teguh prinsip tersebut dan tidak ragu memperjuangkannya.
“Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” imbuhnya.
Kapolri Tegas Tolak Jabatan Menteri Kepolisian
Dalam kesempatan yang sama, Listyo juga mengungkap bahwa dirinya sempat menerima pesan pribadi yang menawarkan posisi sebagai Menteri Kepolisian. Tawaran tersebut langsung ia tolak tanpa ragu.
“Kalau saya harus memilih, kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, ‘mau ndak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’,” ujar Listyo.
Ia menegaskan penolakannya secara terbuka di hadapan DPR dan seluruh jajaran Polri, sembari menyampaikan pernyataan yang menjadi sorotan publik.
“Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak-ibuk sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian, dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” kata Listyo.
Lebih lanjut, Kapolri menilai sistem yang menempatkan Polri langsung di bawah Presiden memberikan ruang gerak yang lebih cepat dan efektif, terutama ketika negara membutuhkan tindakan segera dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum.
“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah bapak presiden, sehingga pada saat presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian ini menimbulkan potensi matahari kembar,” ujarnya.
Listyo kembali menegaskan keyakinannya bahwa menempatkan Polri di bawah kementerian bukanlah solusi, melainkan langkah yang justru melemahkan fondasi negara.
“Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” katanya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
