bukamata.id – Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan memaparkan strategi dan langkah konkret Pemda Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka pada Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Grand Mercure Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Dalam paparannya, Wagub Erwan menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi fondasi penting dalam setiap kebijakan pembangunan menuju Jawa Barat Istimewa.
Menurutnya, seluruh kebijakan Pemprov Jabar selalu disampaikan secara transparan dan akuntabel melalui jejaring komunikasi media sosial Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta perangkat daerah.
“Ya salah satunya lewat medsos Pak Gubernur, medsos saya, Pak Sekda, dan juga OPD. Kami terus mendorong keterbukaan informasi publik. Diskominfo juga bergerak aktif memberikan informasi kepada masyarakat,” ujar Wagub Erwan.
Selain mengoptimalkan kekuatan media sosial, Erwan menjelaskan bahwa Pemda Provinsi Jabar juga menerapkan strategi pemerataan informasi hingga pelosok melalui Program Abdi Nagri Nganjang Ka Warga.
Program ini dihadirkan untuk memastikan negara hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui pelayanan publik yang cepat dan responsif.
“Program Abdi Nagri Nganjang Ka Warga dihadirkan sebagai bukti konkret bahwa negara atau pemerintah benar-benar hadir mendekati warga dengan menghadirkan pelayanan publik yang cepat,” tutur Erwan.
Ia juga menyampaikan meskipun baru 10 bulan memimpin bersama Gubernur Dedi Mulyadi, berbagai inovasi telah dilahirkan untuk memperkuat layanan informasi publik.
Inovasi tersebut mencakup Portal Jabarprov, JSite, Hotline Jabar, Sapawarga, Ekosistem Data Jabar, Dashboard Jabar, Jabar Saber Hoaks, layanan informasi ramah disabilitas, Aplikasi Nyari Gawe, Samsat Digital Mandiri, Sambara, Simawas Pagi, Wargi Jabar, Teman Jabar, Simojang, Singmanfaat, Sampah Kita, T-Rec RS Jiwa, hingga layanan aduan warga di Saung Kapeurih Lembur Pakuan dan Bale Pananggeuhan Gedung Sate.
Dengan berbagai langkah tersebut, Wagub Erwan menargetkan Pemda Provinsi Jabar dapat mempertahankan predikat Informatif pada Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 melalui konsistensi kebijakan, inovasi, dan strategi penyebaran informasi publik yang terus diperkuat.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Adi Komar menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat jaringan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk di tengah tantangan efisiensi anggaran, melalui pelatihan rutin pembinaan teknis PPID.
“Kami memahami beberapa kabupaten/kota tengah melakukan efisiensi anggaran. Karena itu, Diskominfo Jabar memfasilitasi pembinaan teknis PPID secara rutin setiap bulan dengan menghadirkan Komisi Informasi dan narasumber terkait,” ujar Adi.
Adi menjelaskan bahwa pembinaan tersebut tidak hanya memperkuat tata kelola informasi publik, tetapi juga meningkatkan kapasitas PPID dalam menghadapi maraknya hoaks.
Koordinasi rutin dilakukan untuk memastikan PPID dapat melakukan validasi informasi secara cepat dan tepat sehingga masyarakat menerima informasi yang benar.
Dengan upaya yang terarah dan berkelanjutan, Pemda Provinsi Jabar menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik menuju Jabar Istimewa.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
