bukamata.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan kebijakan ketat terkait izin perjalanan ke luar negeri bagi para kepala daerah.
Ia menyebutkan, izin hanya akan diberikan untuk alasan yang benar-benar mendesak dan memiliki manfaat nyata bagi kepentingan publik.
Dedi Mulyadi mencontohkan, satu pengecualian baru-baru ini diberikan kepada Bupati Bandung Barat yang mengajukan izin khusus untuk pergi ke Singapura.
Perjalanan tersebut bukan untuk kepentingan dinas, melainkan menjenguk orang tua yang sedang sakit.
“Keluar negeri selama ini selalu berizin. Kalau tidak ada alasan jelas, saya tidak akan izinkan,” tegas Dedi Mulyadi di Bandung, Selasa (16/9/2025).
Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri Dibatasi
Menurut Dedi, izin serupa tidak berlaku jika alasan perjalanan hanya untuk menghadiri acara seremonial atau kunjungan yang tidak berdampak pada pembangunan daerah.
Ia mengingatkan bahwa anggaran daerah tidak boleh dihamburkan untuk kegiatan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Fokus saja pada apa yang menjadi kebutuhan dasar kita hari ini. Sampah masih belum terurus, jalan masih banyak yang rusak. Itu harus jadi orientasi untuk dibenahi,” ujarnya.
Prioritas Utama: Kesejahteraan Warga
Dedi juga menekankan pentingnya kepala daerah memprioritaskan persoalan mendasar di wilayah masing-masing, seperti pengelolaan sampah dan perbaikan infrastruktur jalan.
Ia berharap kebijakan ketat ini mendorong para pemimpin daerah untuk lebih bijak dalam mengajukan izin perjalanan ke luar negeri.
“Kepentingan warga harus selalu didahulukan daripada urusan pribadi maupun seremonial. Saya mengajak semua kepala daerah fokus mengurus daerahnya masing-masing,” tambahnya.
Komitmen Pemprov Jabar Tata Anggaran
Kebijakan ketat izin perjalanan ke luar negeri ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata penggunaan anggaran yang berkeadilan serta memastikan setiap kegiatan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
