bukamata.id – Rencana masuknya investor asing yang mengajukan izin pengoperasian armada taksi di kawasan Bandung Raya menuai respons keras dari DPD Organda Jawa Barat.
Permohonan izin itu diketahui mencakup 2.000 unit kendaraan, yang dinilai bisa berdampak besar pada keberlangsungan pelaku usaha lokal.
Sekretaris DPD Organda Jabar, Ifan Nurmufidin, mengingatkan pemerintah agar tidak sembarangan mengeluarkan izin, terutama tanpa memikirkan keberlanjutan usaha transportasi yang telah lebih dulu beroperasi di daerah.
“Dari sembilan perusahaan taksi yang dulu aktif di Bandung Raya, kini hanya segelintir yang masih bertahan. Yang lainnya sudah tumbang karena berbagai tekanan,” kata Ifan, Selasa (20/5/2025).
Ifan menilai, salah satu penyebab surutnya bisnis taksi lokal adalah pertumbuhan angkutan berbasis aplikasi yang belum sepenuhnya diawasi secara ketat dan belum diatur secara adil melalui regulasi. Ia menyebut masuknya operator asing berpotensi memperkeruh situasi.
“Masalah taksi online saja belum selesai, sekarang malah muncul rencana masuknya operator asing. Ini bisa memperparah ketimpangan,” ujarnya.
Menurutnya, Organda Jabar menolak tegas jika investor asing tersebut berperan sebagai operator langsung.
Apalagi, perusahaan itu juga diketahui sebagai produsen kendaraan listrik yang akan digunakan untuk layanan taksi, yang bisa membuka peluang dominasi pasar.
“Kalau mereka jadi operator sekaligus penyedia kendaraan, artinya mereka kuasai dua sisi sekaligus. Itu bisa mematikan usaha lokal,” tegasnya.
Ifan menilai lebih bijak jika perusahaan asing hanya berperan sebagai mitra dalam transformasi kendaraan ramah lingkungan. Namun demikian, ia menyadari bahwa perpindahan ke armada listrik masih menjadi tantangan besar, khususnya dari segi biaya.
“Tanpa dukungan insentif atau subsidi, pengusaha lokal sulit bersaing. Harga kendaraan listrik masih sangat tinggi,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan potensi strategi “bakar uang” yang kerap dilakukan investor asing dalam merebut pasar.
“Bisa saja mereka masuk dengan tarif murah, menjatuhkan pasar, lalu menguasai setelah pelaku lokal kolaps. Ini strategi yang perlu diwaspadai,” kata Ifan.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan peran vital pengusaha lokal dalam mendukung transportasi publik dan berharap pemerintah tidak mengabaikan kontribusi mereka demi masuknya modal asing.
Organda Kota Bandung Tegaskan Penolakan
Sementara itu, Ketua DPC Organda Kota Bandung, Neneng Djuraidah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengikuti rapat dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jabar pada 15 Mei 2025, terkait hasil kajian perusahaan asing yang mengajukan izin baru, yakni PT Xanh SM Green and Smart Mobility.
“Dalam forum tersebut, mayoritas peserta rapat sepakat menolak pengajuan izin baru dari perusahaan asing tersebut,” ujarnya.
Meski demikian, pihak Dishub kota/kabupaten menyarankan agar skema kerja sama bisa tetap dibuka melalui pola kemitraan dengan pelaku usaha lokal.
“Jika ingin masuk, lebih baik jadi mitra, bukan operator langsung. Itu lebih adil dan menjaga ekosistem transportasi yang sudah ada,” tandas Neneng.
Dengan penolakan yang datang dari berbagai pihak, Organda berharap pemerintah bisa mengambil keputusan yang berpihak pada keberlanjutan bisnis lokal dan memperkuat kemandirian transportasi publik di Bandung Raya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
