bukamata.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Rafael Situmorang, menyoroti persoalan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2026.
Hal tersebut disampaikannya di hadapan para pelajar SMA/SMK YPKKP Cijerah, Kota Bandung, saat menggelar kegiatan Pendidikan Politik, Jumat (16/9/2026).
Rafael menjelaskan bahwa konstitusi mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Namun, dalam kenyataannya, porsi 20 persen tersebut kerap kali “disertai” program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Anggarannya itu sekitar Rp3.000 triliun, anggaran pendidikan sekitar Rp800 triliun. Tapi di situ nyempil namanya MBG Rp235 triliun. Kalau MBG-nya diambil, dikeluarin, nggak nyampe 20 persen,” ujar Rafael.
Ia mengungkapkan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menguji dan membatalkan penggabungan tersebut karena skema penganggaran tersebut tidak sesuai dengan esensi utama alokasi pendidikan.
“Oleh Mahkamah Konstitusi dibatalkan. Kenapa? Karena ukuran anggaran pendidikan itu ada beberapa komponen, seperti anggaran beasiswa, prasarana sekolah, dan urusan guru. Kalau MBG dianggap bukan urusan pendidikan secara langsung. MBG tidak dilarang, tapi tidak boleh mengambil dari dana pendidikan,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
