bukamata.id – Aspal di depan Kompleks Kepatihan masih menyimpan hangat matahari ketika Sri Sultan Hamengku Buwono X memilih duduk bersila di atasnya, Selasa (10/11/2026) sore.
Tanpa kursi dan tanpa jarak, Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu menemui massa Aliansi Jogja Memanggil yang turun ke jalan pada peringatan Hari Pahlawan.
Bagi banyak orang Jogja, pemandangan seorang raja yang lesehan di hadapan rakyatnya adalah gestur yang langka sekaligus sarat makna. Namun, sore itu justru berujung pada momen yang mengusik perasaan banyak warga.
Saat Sultan menjelaskan kebijakannya, sebagian demonstran membalas dengan teriakan berbahasa Jawa bernada kasar: “kakean cangkem” (terlalu banyak bicara) hingga “kecu” (perampok).
Video momen tersebut menyebar cepat di media sosial dan memantik satu perdebatan lama yang kembali menyala: di tanah yang menjunjung tinggi unggah-ungguh, di mana batas antara kritik dan adab?
Sorakan Muncul Saat Sultan Bicara Jaga Warga
Berdasarkan rekaman yang beredar, sorakan pecah ketika Sri Sultan menjelaskan alasan di balik Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Jaga Warga. Menurut Sultan, kebijakan itu dibuat untuk menjaga keamanan masyarakat.
Penjelasan itu justru menyulut reaksi. Pencabutan aturan Jaga Warga memang menjadi salah satu tuntutan utama massa, yang menilai kebijakan tersebut berpotensi membatasi ruang sipil.
Di hadapan massa, Sultan menegaskan pemerintah daerah tidak pernah bermaksud mempersulit warga untuk menyampaikan pendapat. Ia berjanji akan mempertimbangkan tuntutan sesuai kondisi yang ada, sembari mengingatkan bahwa kekerasan tidak boleh dilakukan oleh pihak mana pun.
Deretan Tuntutan Aliansi Jogja Memanggil
Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB di Titik Nol Kilometer itu membawa tuntutan yang beragam. Di bidang kesejahteraan, massa menuntut upah layak, penurunan harga kebutuhan pokok, penyelesaian persoalan ojek daring, serta penuntasan kasus Stadion Mandala Krida.
Di bidang kebebasan sipil, mereka menuntut pencabutan aturan Jaga Warga, penolakan kriminalisasi aktivis, pemberantasan premanisme, dan penghentian pembatasan ruang demonstrasi. Massa juga menyuarakan isu nasional, mulai dari penarikan militer ke barak, pengusutan dugaan pelanggaran HAM, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Pertemuan dengan Sultan yang didampingi Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti itu berakhir tanpa kesepakatan yang memuaskan massa.
Raja atau Gubernur? Dua Wajah dalam Satu Sosok
Di sinilah letak kerumitan peristiwa sore itu. Sebagai satu-satunya daerah yang kepala daerahnya dijabat langsung oleh raja, Yogyakarta menempatkan Sri Sultan dalam dua peran sekaligus: pemimpin budaya yang dihormati dan pejabat publik yang kebijakannya terbuka untuk dikritik.
Pergub Jaga Warga adalah produk seorang gubernur. Namun, ketika kebijakan itu diprotes dengan kata-kata kasar, yang terasa tercoreng di mata banyak warga adalah martabat seorang raja.
Ketegangan dua peran ini yang membuat reaksi publik terbelah. Sebagian warganet mengecam sorakan tersebut sebagai sikap yang tidak tahu adab.
“Moral udah hilang astagfirullah,” tulis akun @que*** di kolom komentar akun Instagram @mood.jakarta.
Ada pula yang langsung menuding pelakunya bukan warga asli Jogja. Tudingan itu belum didukung data, sebab hingga kini belum diketahui siapa saja yang meneriakkan kata-kata tersebut.
Di sisi lain, tak sedikit yang memandang sorakan itu sebagai luapan kekecewaan atas berbagai persoalan daerah yang dinilai tak kunjung tuntas. Kasar dalam ucapan, menurut pandangan ini, tidak serta-merta menghapus substansi tuntutan.
Tapa Pepe, Cara Rakyat Jogja Memprotes Raja
Sejarah Keraton sebenarnya mengenal jalan protes yang beradab. Dalam tradisi Jawa ada tapa pepe: rakyat yang merasa diperlakukan tidak adil duduk berjemur di bawah terik matahari di Alun-alun Utara, di antara dua pohon beringin, sampai raja berkenan menemui dan mendengar keluhan mereka.
Tradisi itu menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, kritik kepada raja bukan hal tabu di tanah Jogja. Kedua, kritik itu disampaikan dengan cara yang menjaga martabat kedua belah pihak.
Sore itu, Sultan sudah turun dan duduk sejajar dengan rakyatnya, sesuatu yang dalam tradisi tapa pepe justru menjadi harapan para pemrotes. Di titik inilah sorakan “kakean cangkem” terasa mengusik bagi banyak warga. Bukan karena kritiknya, melainkan karena caranya.
Malam Berubah Ricuh
Selepas pertemuan, situasi bergeser drastis. Menurut kronologi Polda DIY, kericuhan mulai pecah sekitar pukul 20.07 WIB di depan Gedung DPRD DIY. Sekelompok orang menyerang area gedung menggunakan petasan, kembang api, dan bom molotov.
Polisi membalas dengan water cannon, dan aksi saling lempar batu tak terhindarkan. Kericuhan lalu meluas ke Jalan Margo Utomo, Tugu Pal Putih, Pasar Kranggan, Jalan Jenderal Sudirman, hingga Bundaran UGM.
Sedikitnya 154 orang diamankan hingga Rabu (11/11/2026) dini hari. Angka ini sempat berbeda dalam data awal Polda DIY, yang menyebut 94 orang. Polisi juga menyita enam botol molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam, dan satu ketapel. Sebanyak 858 personel dikerahkan untuk mengamankan situasi.
“Penindakan perusuh atau pelaku anarkis berawal dari gedung DPRD, sekitaran Malioboro, tugu (Tugu Yogyakarta) dan sampai bundaran depan UGM tidak masuk kampus,” ujar Plt Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari.
Kapolri Turun ke Malioboro
Sekitar pukul 01.30 WIB, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tiba di Yogyakarta bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo. Suyudi berjanji mengungkap pelaku yang membawa barang berbahaya.
“Kita akan melihat apakah demonstrasi ini memang murni untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena toleransi kita Polri sampai jam 18.00, ini jam 1 malam,” kata Suyudi.
Hingga kini polisi masih menyelidiki apakah pelaku kericuhan malam hari berasal dari massa aksi yang sama dengan yang menemui Sultan pada sore harinya.
UGM Dampingi Mahasiswa yang Diamankan
Universitas Gadjah Mada (UGM) bergerak cepat. Rektor UGM Prof Ova Emilia menyatakan kampus tengah mendata mahasiswa yang ikut aksi maupun yang terdampak.
“Universitas juga tengah mengupayakan pendampingan bagi mahasiswa yang dilaporkan diamankan oleh aparat, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kondisi dan keberadaan mereka,” kata Ova.
UGM membuka kanal pengaduan melalui ditmawa@ugm.ac.id bagi sivitas yang memiliki informasi tentang mahasiswa terdampak atau yang belum bisa dihubungi.
Jogja di Persimpangan
Peristiwa 10 November 2026 meninggalkan dua catatan bagi Yogyakarta. Ada aspirasi yang belum terjawab, dan ada cara penyampaian yang melukai rasa banyak warga.
Jogja selama ini dikenal sebagai kota yang mampu merawat dua hal sekaligus: tradisi yang menjunjung unggah-ungguh dan ruang kritik yang hidup. Sore itu, ketika seorang raja memilih duduk di aspal untuk mendengar rakyatnya, keduanya seharusnya bisa bertemu. Bahwa yang terdengar justru “kakean cangkem” menjadi pengingat: tuntutan tidak akan sampai hanya dengan teriakan, dan teriakan tidak akan berhenti hanya karena seruan soal adab.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
