bukamata.id – Babak baru konflik kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat masih terus bergulir. Meski Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan terhadap gugatan yang dilayangkan oleh dua Ketua Kadin Daerah (Kadinda) dari Garut dan Indramayu, pertarungan hukum dipastikan belum berakhir.
Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima atau lazim disebut Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Menanggapi putusan tingkat pertama ini, tim kuasa hukum penggugat, Roy Sianipar, S.H., M.H., langsung menyatakan sikap tegas untuk menempuh langkah hukum lanjutan berupa banding.
Roy mengingatkan semua pihak agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan atau melakukan klaim kemenangan sepihak. Menurutnya, putusan NO sama sekali belum menyentuh substansi pokok perkara maupun menguji materi gugatan yang diajukan kliennya.
“Jangan euforia dulu seolah dan diframing sudah memenangkan perkara karena putusannya bukan TOLAK tapi NO, jadi terlalu dini apabila ada pihak pihak yang mengaku menang karena putusannya juga belum mengadili materi perkara. Hendaknya dipahami bahwa ini baru putusan tingkat pertama dan belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) masih tersedia upaya hukum banding, kasasi, bahkan peninjauan Kembali,” ujar Roy dengan nada berapi-api.
Soroti Keabsahan Kuasa Hukum Tergugat VII
Lebih lanjut, Roy membeberkan detail di balik pertimbangan majelis hakim. Ia menyebutkan bahwa dari puluhan eksepsi yang diajukan oleh para pihak tergugat, hanya sebagian kecil yang dikabulkan, yakni dari unsur Kadin Indonesia. Sementara itu, eksepsi yang dilayangkan oleh pihak tergugat lainnya, termasuk Almer Faiq Rusidy selaku Tergugat VII, tidak dikabulkan oleh pengadilan.
Kondisi tersebut, kata Roy, tidak lepas dari keberatan yang telah mereka ajukan sejak awal persidangan terkait legalitas representasi hukum pihak terkait di ruang sidang.
“Hal ini terjadi karena sejak awal kami sudah menolak dan menyatakan rekan sejawat kami yang menjadi kuasa hukum tergugat VII yaitu Saudara Almer tidak berhak mewakili dalam persidangan perkara ini karena surat kuasanya adalah kuasa pribadi bukan selaku ketua Kadin Provinsi Jawa Barat,” jelas Roy.
Meski menghormati putusan majelis hakim yang menyatakan NO, Roy menilai pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara ini terkesan kurang mendalam. Pihaknya meyakini masih ada ruang untuk menguji kembali argumen-argumen hukum tersebut pada instansi peradilan yang lebih tinggi.
“Karena menurut kami putusan ini sangat aneh dan rapuh karena dalam pertimbangan hukumnya sangat dangkal, subjektif, dan disusun dengan argumentasi yang tidak memadai menurut hukum,” tegasnya.
Polemik Musprov Bogor dan Keabsahan Kepengurusan
Roy juga mengingatkan publik agar tidak serta-merta menganggap hasil Musyawarah Provinsi (Muprov) yang digelar di Kota Bogor—yang melahirkan kepemimpinan Almer Faiq Rusidy—sudah sah secara hukum tetap. Kepastian hukum tersebut, menurutnya, masih harus menunggu seluruh rangkaian proses peradilan selesai.
“Karena pertempuran belum final sehingga jangan dulu menyatakan Muprov yang diselenggarakan di Kota Bogor yang menghasilkan Tergugat VII yaitu Saudara Almer sudah sah menurut hukum, tunggu putusan sampai berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),” tandasnya.
Ia menambahkan, rangkaian persidangan sejatinya telah membuka banyak fakta objektif yang didukung oleh alat bukti tertulis, keterangan saksi, serta pendapat para ahli hukum. Fakta-fakta inilah yang nantinya akan kembali diuji dalam memori banding.
Akar Konflik Dualisme Kepemimpinan
Konflik bermula dari dinamika Musprov Kadin Jabar yang diwarnai perpecahan pada 24 September 2025 lalu. Saat itu, tercatat ada dua agenda Musprov yang berjalan paralel: Muprov di Bogor yang memilih Almer Faiq Rusidy, serta Muprov Preanger di Bandung yang menetapkan Nizar Sungkar sebagai nakhoda baru.
Ketidakpuasan kian memuncak ketika Kadin Pusat di bawah kepemimpinan Anindya Bakrie justru memberikan pengakuan dan melantik Almer Faiq Rusidy di Cirebon pada 27 November 2025. Padahal, sebelumnya sempat ada harapan dari kalangan daerah bahwa pimpinan pusat akan memfasilitasi rekonsiliasi antara kedua kubu yang berseteru.
Merasa aturan organisasi telah dilanggar, dua pimpinan Kadinda yakni Kabupaten Garut dan Indramayu akhirnya resmi melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN Jakarta Selatan. Perkara tersebut teregistrasi secara resmi dengan nomor 1356/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL, dengan pihak tergugat meliputi Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie serta sejumlah wakil ketua bidang seperti Taufan, Widiyanto Daputro, dan Erwin Aksa.
“Tidak sesuai dengan AD/ART Kadin,” pungkas Roy menegaskan alasan utama dilayangkannya gugatan tersebut.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
