bukamata.id – Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto terkait sengketa dokumen pendidikan mendapat bantahan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom), Syahganda Nainggolan. Syahganda meragukan Kepala Negara memberikan anjuran agar Gibran membawa persoalan ijazah SMA ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Keraguan tersebut disandarkan Syahganda pada posisi hukum yang dipaparkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, penjelasan Yusril bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah bersifat final merupakan cerminan dari pandangan resmi Presiden.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” kata Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Lebih lanjut, Syahganda menilai opini Menko Hukum tersebut secara tidak langsung menjadi bentuk petunjuk yang sebenarnya dari Kepala Negara.
“Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril,” imbuh dia.
Atas dasar kedudukan Yusril sebagai komando pembantu Presiden di bidang hukum, Syahganda menegaskan amat minim kemungkinan Prabowo merestui langkah perlawanan hukum baru melalui jalur PTUN.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran,” ujar Syahganda.
Sanggahan Kabakom ini bertolak belakang dari pengakuan Gibran seusai bertandang ke Istana Kepresidenan Jakarta pada hari yang sama. Kala itu, sang Wapres menyatakan niatnya mempertahankan legalitas ijazah melalui PTUN serta bersiap menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) guna menempuh upaya Peninjauan Kembali (PK) atas pembatalan surat keterangan penyetaraan SMA oleh MA.
Gibran mengklaim tindakan hukum itu berakar dari diskusi bersama Presiden Prabowo.
“Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetapfight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ujarnya.
Namun, di lokasi yang sama, Yusril Ihza Mahendra menegaskan kembali bahwa celah hukum perihal perkara tersebut sejatinya sudah tertutup rapat menyusul terbitnya putusan dari dua lembaga peradilan tertinggi.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” kata Yusril.
Yusril menggarisbawahi kekuatan hukum tetap yang melekat pada putusan MK maupun MA.
“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” imbuh dia.
Secara teknis, Yusril memerinci alur penyebab Gibran terhalang mengajukan PK atas putusan MA. Lantaran kedudukan tergugat dalam perkara itu dipegang oleh Dirjen Dikdasmen dan Gibran tidak mendaftarkan diri sebagai pihak tergugat intervensi, maka hak konstitusional untuk melayangkan PK otomatis gugur.
“Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu. Oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding,” kata Yusril.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
