bukamata.id – Kabar baik menghampiri ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) berkategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Sebanyak 5.715 pegawai siap dialihkan statusnya menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap yang akan dimulai pada 1 Januari 2027 mendatang.
Langkah ini sejalan dengan regulasi dari pemerintah pusat sebagaimana dipaparkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengenai penyesuaian status kepegawaian secara berjenjang.
Mengutip pangkalan data SMART Profile milik BKPSDM KBB per 9 November 2026, komposisi 5.715 PPPK Paruh Waktu tersebut terbagi atas 3.187 posisi tenaga teknis, 2.030 tenaga pendidik (guru), serta 498 tenaga medis.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, mengonfirmasi kabar penataan pegawai tersebut dan menyatakan kesiapan jajarannya dalam menindaklanjuti aturan anyar itu.
“Soal itu kami tentunya menyambut baik. Sedang dibahas dulu bagaimana skemanya karena kan dimulai nanti 1 Januari 2027 secara bertahap,” kata Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Transformasi status bagi PPPK Paruh Waktu ini berlandaskan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026. Regulasi tersebut menegaskan bahwa alih status pegawai wajib memperhatikan ketersediaan formasi, kondisi keuangan daerah, hingga rekam jejak evaluasi performa kerja.
“Pelaksanaannya akan mengikuti mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Sekarang kita akan melakukan pemetaan kebutuhannya dulu dengan jumlah eksisting,” kata Jeje.
Di samping itu, kesiapan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi titik sentral, mengingat pemenuhan hak finansial serta gaji pegawai nantinya dibebankan langsung pada keuangan pemda.
“Kita akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat, tentunya tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah juga. Sehingga memang sesuai arahan pengangkatan ini dilakukan secara bertahap,” kata Jeje.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
