Close Menu
Bukamata.idBukamata.id
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Terbaru

Punya Gelar Master dari Kampus Seni Terbaik Dunia, Vicky Kosasie Pernah Keliling London Bawa CV Lamar Kerja ke Kafe

Rabu, 18 November 2026 20:32 WIB

Bansos PKH dan BPNT November 2026 Kapan Cair? Cek Jadwal dan Penerima Pakai NIK KTP

Rabu, 18 November 2026 20:21 WIB

Aura Positif Selimuti GBLA, Igor Tolic Optimistis Persib Bisa Redam Perlawanan Sengit Shan United

Rabu, 18 November 2026 18:10 WIB
Facebook Instagram YouTube TikTok
Terbaru
  • Punya Gelar Master dari Kampus Seni Terbaik Dunia, Vicky Kosasie Pernah Keliling London Bawa CV Lamar Kerja ke Kafe
  • Bansos PKH dan BPNT November 2026 Kapan Cair? Cek Jadwal dan Penerima Pakai NIK KTP
  • Aura Positif Selimuti GBLA, Igor Tolic Optimistis Persib Bisa Redam Perlawanan Sengit Shan United
  • Viral Kisah Pilu Warga Cimahi Diduga Dijebak Masuk Militer Rusia, Keluarga Minta Bantuan Pemerintah
  • Pengkinian Data BSU 2026 Resmi Ditutup! Kapan Bantuan Rp900 Ribu Cair ke Rekening Pekerja?
  • Viral 3 Link Video Ce Crystine di TikTok & X, Benar Ada atau Cuma Modus Phishing?
  • Empat Kompetisi, Empat Gelar: Ambisi Besar Marc Klok Dimulai dari Shan United
  • Dari Ijazah hingga Usia, Syarat Capres-Cawapres Digugat Usai Gibran Lengser
Facebook Instagram YouTube X (Twitter)
Bukamata.idBukamata.id
Rabu, 18 November 2026
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Bukamata.idBukamata.id
Home»Berita

DPRD Jabar: Rampingkan BUMD dan WFH Jadi Jurus Dukung Program Unggulan Pemerintah Pusat

By Putra JuangSabtu, 6 Desember 2025 10:00 WIB3 Mins Read
Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa. (Foto: Ist)
ADVERTISEMENT

bukamata.id – DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung program unggulan pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Garuda agar penerapannya efektif juga didaerah. Terlebih, dengan adanya Perpres No. 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran melalui salah satunya pengurangan dana transfer daerah.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Jabar sekaligus Ketua Assosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Buky Wibawa dalam perhelatan Pengukuhan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Assosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Menurut Buky, pihaknya bersama DPRD Provinsi seluruh Indonesia dalam rakernas mendorong agar daerah juga secara efektif dalam melaksanakan program-program pemerintah pusat dengan baik.

Bahkan, dengan diberlakukan pengurangan dana transfer daerah tidak akan membuat daerah merana dari segi anggaran. Justru seharusnya dengan mendukung penuh program unggulan pemerintah pusat dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Kami dari ADPSI sudah melaksanakan rakernas ada beberapa rekomendasi yang diberikan kepada Mendagri. Kami tengah mendapatkan pengurangan dana transfer tidak membuat daerah merana seperti yang disampaikan Mendagri tetapi lebih ke efisiensi,” ucap Buky.

Baca Juga:  Berani Tampil di Tengah Demo Ricuh Bandung, Dedi Mulyadi Tuai Pro Kontra

Salah satu upaya yang dilakukan, kata Buky, Pemerintah Provinsi Jawa Barat ialah merampingkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Dari 41 BUMD yang tidak memiliki kontribusi deviden yang memadai akan dirampingkan menjadi tiga BUMD.

Selain itu, biaya operasional pegawai juga terdampak efisiensi melalui kebijakan Work From Home (WFH-red) secara bergiliran diseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Jabar.

“Kita melaksanakan efisiensi biaya operasional seperti pemberlakuan wfh dan wfo bagi pegawai on call. Efisiensi penggunaan listrik dan mengurangi perjalanan dinas ke luar provinsi,” ungkapnya.

“Dan juga kita melakukan evaluasi terhadap beberapa BUMD di Jabar yang mencapai 41 tetapi hanya tiga yang dinyatakan sehat secara manajemen korporasi, alasannya agartidak selalu memberikan pernyataan modal setiap tahunnya. Dan ini justru penerjemahan pengurangan keuangan itu bisa diartikan sebagai efisiensi anggaran yang sebenarnya,” tambahnya.

Baca Juga:  Moratorium CDPOB, DPRD Jabar Tunggu Kebijakan Kemendagri

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyebutkan, pihaknya berharap kepada ADPSI agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, terutama fungsi pengawasan kepada pemerintah daerah. Terutama terkait program-program yang sudah dimasukkan dan ditetapkan dalam APBD. Tahun depan kita juga akan memiliki APBD baru.

“Karena itu, pada saat penyusunan APBD, program-program harus benar-benar menyentuh kepentingan rakyat. Jangan sampai ada program yang tidak berdampak, tetapi tetap disetujui. DPRD harus menjadi penyeimbang. Kemudian, berkaitan dengan efisiensi di tingkat nasional, maka di daerah pun perlu dilakukan efisiensi belanja, terutama belanja operasional pegawai yang sebenarnya bisa disederhanakan,” tutur Tito.

Selain itu, pemerintah daerah perlu mencari peluang pendapatan tanpa membebani rakyat.

“Misalnya, ada pajak hotel atau restoran yang belum terkoleksi dengan baik dan tidak sampai ke Dispenda. Ini bisa ditangani dengan penggunaan sistem elektronik dan digitalisasi. Beberapa daerah seperti Banyuwangi, Gianyar, Badung, dan Denpasar sudah melaksanakan ini, sehingga mereka mendapatkan pendapatan optimal tanpa membuat kebijakan baru,” bebernya.

Baca Juga:  DPRD Jabar Dorong Penguatan Dukungan Anggaran PORPROV XV 2026 Demi Sukses Prestasi, Ekonomi dan Administrasi

“Banyak daerah yang sudah menerapkan pola ini dengan baik, dan itu tidak membebani rakyat, justru dari situ rakyat terbantu,” lanjutnya.

Tito menambahkan terkait perizinan, bisa meniru model yang dilakukan Yogyakarta, seperti Larso Dalem dan Seresi Hutan. Banyak sekali kebijakan yang pro-UMKM sehingga aktivitas usaha hidup, dan setelah itu muncul PAD dari pajak serta retribusi.

Fungsi legislasi juga penting, yaitu membuat peraturan daerah. Banyak peraturan daerah yang dibuat, tetapi jangan sampai terlalu banyak dan justru mengikat diri sendiri.

“Membuat aturan itu perlu untuk kejelasan, tetapi jangan sampai membuat masyarakat bingung dan pelaku usaha justru kesulitan. Kira-kira itu beberapa hal yang saya sampaikan. Lebih dari itu, saya membuka pintu bagi asosiasi untuk berdiskusi dan memberikan masukan kepada kami. Kami pun dapat memberikan masukan kepada asosiasi terkait persoalan-persoalan di daerah,” tandasnya.

Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News

Buky Wibawa DPRD Jabar
Share. Facebook Twitter WhatsApp
ADVERTISEMENT

Jangan Lewatkan

Bansos PKH dan BPNT November 2026 Kapan Cair? Cek Jadwal dan Penerima Pakai NIK KTP

Viral Kisah Pilu Warga Cimahi Diduga Dijebak Masuk Militer Rusia, Keluarga Minta Bantuan Pemerintah

Dari Ijazah hingga Usia, Syarat Capres-Cawapres Digugat Usai Gibran Lengser

Angin Berputar di Cekungan Bandung, 18 Pohon Tumbang dan Patah dalam Sehari

Cek Sekarang! Bansos November 2026 Cair, Ada PKH hingga Beras 30 Kg

Penabrak Polisi di Jalan Merdeka Bandung Divonis 5,5 Tahun Penjara

Terpopuler
  • Harga Emas Antam Hari Ini 18 November 2026 Turun Tipis, Cek Daftar Lengkapnya
  • Angin Berputar di Cekungan Bandung, 18 Pohon Tumbang dan Patah dalam Sehari
  • CPNS
    Mau Daftar CPNS 2026? Cek Dulu Instansi dengan Tunjangan Paling Tebal Ini
  • Kapan BSU 2026 Cair? Begini Jawaban Resmi Kemnaker dan Cara Cek Status Penerima Rp 900 Ribu
  • Persib Belum Punya Dokter Tim Pengganti, Bagaimana Nasib Penanganan Cedera Pemain?
Facebook Instagram YouTube TikTok
Bukamata.id © 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.