bukamata.id – Kasus dugaan korupsi yang menyeret Bank Jabar Banten (BJB) memunculkan kekhawatiran serius terkait kredibilitas institusi keuangan daerah. Di tengah sorotan tajam atas lemahnya akuntabilitas dan dugaan penyimpangan struktural, BADKO Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan eskalasi penanganan kasus ini.
BADKO HMI Jabar menilai, keterlibatan KPK dalam pengusutan kasus BJB sejauh ini masih parsial dan belum menyentuh akar persoalan. Mereka meminta KPK tidak hanya berfokus pada individu pelaku, tetapi juga membongkar jejaring kekuasaan dan praktik rente yang diduga menggerogoti tubuh BJB dari dalam.
“Bank BJB bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan simbol kemandirian fiskal daerah. Dugaan korupsi ini merusak nilai ekonomi sekaligus legitimasi sosial institusi,” tegas perwakilan BADKO HMI Jabar dalam keterangan resminya.
Dalam pernyataannya, BADKO HMI Jabar mengungkapkan bahwa BJB yang seharusnya mendorong pembangunan daerah justru berpotensi menjadi instrumen pendanaan politik dan kepentingan pribadi. Mereka menilai masalah ini lebih dari sekadar penyimpangan prosedural, melainkan bagian dari persoalan etik dan struktural dalam tata kelola keuangan daerah.
BADKO HMI Jabar pun menyampaikan sejumlah tuntutan:
- KPK diminta segera meningkatkan penanganan kasus BJB ke tahap penindakan struktural dengan pendekatan forensik keuangan dan audit independen berbasis publik.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan menghentikan narasi normatif dan membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan terhadap BJB.
- DPRD Jawa Barat didesak untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Investigasi BJB sebagai langkah nyata pengawasan demokratis.
- Masyarakat sipil diajak untuk memperluas partisipasi dalam membangun sistem pengawasan yang desentralistik dan humanistik.
BADKO HMI Jawa Barat menegaskan bahwa pengusutan tuntas atas kasus ini merupakan agenda penting untuk menjaga integritas publik di tingkat daerah. Mereka menilai suara masyarakat harus menjadi kekuatan utama dalam melawan praktik korupsi yang telah menjadi kekerasan sistemik terhadap hak-hak rakyat.
“Di tengah sunyinya sikap negara, keberanian publik adalah satu-satunya cahaya,” pungkas mereka.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
