Close Menu
Bukamata.idBukamata.id
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Terbaru

Hadiah Fantastis Rp750 Juta Bagi Siapapun yang Temukan Buronan Kasus Paoman

Jumat, 22 Mei 2026 17:45 WIB

Suarakan Kemanusiaan di Gaza, Kisah Keberanian Jurnalis Thoudy Badai Inspirasi Pihak Keluarga

Jumat, 22 Mei 2026 17:09 WIB

Menelusuri Sosok Aman Yani, Mantan Bankir yang Dicari Dedi Mulyadi dengan Sayembara Rp750 Juta

Jumat, 22 Mei 2026 16:27 WIB
Facebook Instagram YouTube TikTok
Terbaru
  • Hadiah Fantastis Rp750 Juta Bagi Siapapun yang Temukan Buronan Kasus Paoman
  • Suarakan Kemanusiaan di Gaza, Kisah Keberanian Jurnalis Thoudy Badai Inspirasi Pihak Keluarga
  • Menelusuri Sosok Aman Yani, Mantan Bankir yang Dicari Dedi Mulyadi dengan Sayembara Rp750 Juta
  • Hapus Dosa 2 Tahun Sekaligus! Jangan Lewatkan Puasa Sunah Jelang Idul Adha 2026, Ini Jadwal Lengkapnya
  • Detik-detik Lansia 78 Tahun di Cigadung Disekap Rampok: CCTV Dirusak, Motor-HP Raib!
  • Cerita Relawan Indonesia yang Sempat ‘Diculik’ Israel: Disetrum hingga Dipukul Selama Ditahan
  • Pemotor Nekat Terobos Palang hingga Kereta Berhenti Mendadak, Farhan: Sabar!
  • Disentil Netizen Malaysia Soal IQ di Bawah 78, Video Kelulusan SMA Indonesia Berujung Malu Nasional!
Facebook Instagram YouTube X (Twitter)
Bukamata.idBukamata.id
Jumat, 22 Mei 2026
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Bukamata.idBukamata.id
Home»Berita

Bendung Hoaks Medsos, Komisi I DPRD Jabar Dorong Penguatan Anggaran Lembaga Penyiaran Resmi

By Aga GustianaRabu, 13 Mei 2026 12:39 WIB2 Mins Read
Anggota DPRD Jabar, Rafael Situmorang. (Foto: Ist)
ADVERTISEMENT

bukamata.id – Derasnya arus informasi yang tidak tersaring di media sosial memicu perhatian serius dari legislatif. Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan komitmen penuhnya untuk memperkuat peran lembaga penyiaran konvensional sebagai pilar informasi yang valid dan tepercaya bagi masyarakat luas.

Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi I DPRD Jabar, Rafael Situmorang, saat menghadiri agenda Focus Group Discussion (FGD). Acara yang diinisiasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Penyiaran Daerah yang dihelat di Universitas Pasundan, Rabu (13/5/2026).

Rafaell menilai tata kelola penyiaran merupakan isu krusial yang wajib disokong lewat regulasi yang kuat serta intervensi anggaran yang memadai. Langkah ini penting agar televisi dan radio dapat menjalankan peran edukasi, penyebaran berita, dan kontrol sosial secara maksimal.

“Ya kalau kami memandang memang persoalan-persoalan penyiaran pentng untuk kami support ya, baik dalam bentuk regulasi maupun aggaran supaya lembaga penyiaran ini bisa menjadi lembaga yang di dengar oleh publik.” ujar Rafael.

Baca Juga:  Apa Akun IG dan TikTok Salsa Erwina? Penantang Debat Tunjangan DPR ke Ahmad Sahroni

Menanggapi desakan publik terkait perlunya regulasi ketat untuk menertibkan konten media sosial yang saat ini dinilai masih liar, Rafael menegaskan bahwa ranah hukum tersebut merupakan wewenang mutlak pemerintah pusat melalui revisi Undang-Undang di tingkat nasional.

Baca Juga:  Rafael Situmorang Tegaskan Fokus Anggota DPRD Jabar di Dapil, Aspirasi Warga Akan Diinventarisasi

“Melalui forum ini, DPRD Provinsi Jawa Barat berharap hasil kajian yang disusun KPID Jawa Barat dapat menjadi masukan startegis bagi penyusunan kebijakan yang mampu memperkuat ekosistem penyiaran sekaligus menjaga ketahanan informasi di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat,” ucap Rafael.

Menakar Perilaku Gen Z Lewat Perspektif Ketahanan Nasional

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet, memaparkan bahwa diskusi publik ini merupakan kelanjutan dari agenda sebelumnya. Jika sebelumnya KPID fokus membedah kebiasaan Gen Z dari sudut pandang psikologi penyiaran, kini pembahasan diperlebar ke ranah yang lebih makro menggunakan kacamata ketahanan nasional melalui pendekatan Pancagatra.

Baca Juga:  Rafael Situmorang Bedah Polemik Ranah Privat vs Komunal dalam KUHP Baru di UIN Bandung

“Kalau sebelumnya kami melihat dari sisi psikologi, kognitif, dan afektif, kali ini perspektifnya lebih luas, mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, ini penting karna berkaitan dengan ketahanan nasional.” ujar Adiyana.

Adiyana menggarisbawahi bahwa posisi industri penyiaran di Jawa Barat harus terus diinjeksi energinya. Hal ini bertujuan agar lembaga penyiaran lokal mampu menjadi penyeimbang yang tangguh di tengah gempuran algoritma media sosial, sekaligus menjadi pemandu utama dalam menyajikan berita yang akurat bagi generasi muda.

Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News

DPRD Jawa Barat Gen Z KPID Jabar Lembaga Penyiaran media sosial Rafael Situmorang
Share. Facebook Twitter WhatsApp
ADVERTISEMENT

Jangan Lewatkan

Hadiah Fantastis Rp750 Juta Bagi Siapapun yang Temukan Buronan Kasus Paoman

Suarakan Kemanusiaan di Gaza, Kisah Keberanian Jurnalis Thoudy Badai Inspirasi Pihak Keluarga

Menelusuri Sosok Aman Yani, Mantan Bankir yang Dicari Dedi Mulyadi dengan Sayembara Rp750 Juta

Detik-detik Lansia 78 Tahun di Cigadung Disekap Rampok: CCTV Dirusak, Motor-HP Raib!

Cerita Relawan Indonesia yang Sempat ‘Diculik’ Israel: Disetrum hingga Dipukul Selama Ditahan

Pemotor Nekat Terobos Palang hingga Kereta Berhenti Mendadak, Farhan: Sabar!

Terpopuler
  • Dicari Link Full 6 Menit, Video Guru Bahasa Inggris Ini Justru Bikin Publik Curiga
  • Link Video Viral Tukang Cilok, Konten Prank Bikin Penasaran!
  • Link Video Viral Skandal Guru Bahasa Inggris vs Murid, Benarkah Ada Kelanjutannya?
  • Video Viral Guru Bahasa Inggris dan Murid Kembali Heboh, Link ‘Full 6 Menit’ Jadi Sorotan
  • Link ‘Guru Bahasa Inggris Viral’ Ramai Dicari, Pakar Ingatkan Bahaya Phishing dan Malware
Facebook Instagram YouTube TikTok
Bukamata.id © 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.