bukamata.id – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat kembali digelar untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.
Agenda ini menjadi lanjutan dari proses penyusunan APBD setelah Nota Pengantar Gubernur yang telah disampaikan pada 5 November 2025.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan menjelaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan bagian penting dalam penetapan APBD 2026.
“Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat hari ini siap menyampaikan pandangan umumnya,” ujar Iwan Suryawan, Kamis (13/11/2025).
Sesuai keputusan Badan Musyawarah, hanya tiga fraksi yang membacakan pandangan umum secara langsung, sementara fraksi lainnya menyampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Jawa Barat.
Setelah sesi pandangan umum, agenda berikutnya adalah jawaban gubernur yang dijadwalkan pada 14 November 2025.
Pandangan Umum Fraksi PDIP: Fokus pada Kedaulatan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan
Pandangan umum pertama disampaikan oleh Fraksi PDIP melalui Bayu Satya Prawira. Dalam penyampaiannya, Fraksi PDIP menekankan bahwa RAPBD 2026 harus mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Jawa Barat.
Fraksi PDIP meminta agar kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah lebih diarahkan untuk:
- Kedaulatan pangan
- Penanggulangan kemiskinan
- Penciptaan lapangan kerja
- Penurunan ketimpangan
- Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perumahan
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- Penanganan lahan kritis dan mitigasi bencana
PDIP juga menyoroti tingginya Silpa, yang dapat menghambat optimalisasi anggaran pada tahun berikutnya.
Pandangan Umum Fraksi PKB: Penguatan Pesantren dan Kesejahteraan Guru
Anggota Fraksi PKB M. Lillah Sahrul Mubarok menegaskan bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi “pilar peradaban dan pusat pembentukan karakter bangsa”. PKB meminta pemerintah lebih serius dalam memberikan dukungan konkret, seperti:
- Peningkatan sarana dan prasarana pesantren
- Perbaikan asrama, sanitasi, ruang belajar, dan laboratorium
- Dukungan untuk fasilitas vokasi santri
- Insentif bagi guru ngaji, ustaz, dan tenaga pendidikan keagamaan
- Perluasan beasiswa santri berprestasi
PKB juga menyoroti hilangnya BPMU yang berdampak pada tunjangan guru swasta. Fraksi mendesak pemerintah mencari alternatif pendanaan agar insentif guru tetap berjalan.
Selain itu, PKB mendorong penambahan formasi dan peningkatan kapasitas guru BK guna memperkuat karakter dan kesehatan mental siswa.
Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat: Optimalkan PAD dan Belanja Produktif
Pandangan Fraksi Partai Demokrat disampaikan oleh Jenal Arifin. Fraksi Demokrat menyoroti proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp28,78 triliun, dengan belanja daerah Rp28,49 triliun.
Rinciannya:
- PAD: Rp18,85 triliun
- Pendapatan Transfer: Rp9,90 triliun
- Lain-lain Pendapatan yang Sah: Rp23,86 miliar
Demokrat menilai masih ada penurunan target pendapatan pada beberapa pos. Karena itu, mereka mendorong pemerintah mengoptimalkan potensi PAD dan meningkatkan akurasi data pendapatan transfer.
Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya APBD yang pro rakyat dan pro pertumbuhan, melalui belanja produktif di sektor:
- Penciptaan lapangan kerja
- Infrastruktur dasar
- Layanan publik
- Pangan
- Pendidikan
- Kesehatan
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
