bukamata.id – Nama Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah (Kadisdik Kalteng) M. Reza Prabowo tengah menjadi sorotan setelah rekaman rapat daring yang disebut melibatkan dirinya beredar luas di media sosial.
Potongan video yang beredar di platform Threads memicu perdebatan karena dikaitkan dengan pembahasan aktivitas sekolah di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih melanda sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.
Polemik tersebut menjadi semakin sensitif karena menyentuh dua kepentingan sekaligus: keberlangsungan aktivitas pendidikan dan keselamatan siswa di tengah kualitas udara yang terdampak asap.
Narasi yang beredar menyebut adanya pembahasan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan demi memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap terlaksana. Namun, konteks lengkap rapat, kebijakan final, serta dasar pengambilan keputusan perlu diklarifikasi secara resmi oleh pihak terkait agar publik tidak menarik kesimpulan hanya berdasarkan potongan rekaman yang beredar.
Yang membuat isu ini semakin mendapat perhatian adalah waktunya. Di saat polemik kebijakan pendidikan mencuat, operasi pemadaman karhutla di Kalimantan Tengah ternyata masih berlangsung.
Bahkan, hingga Senin, 31 Agustus 2026, pemerintah daerah melaporkan masih terdapat 15 titik kebakaran yang belum berhasil dipadamkan.
Siapa M. Reza Prabowo, Kadisdik Kalteng yang Kini Jadi Sorotan?
M. Reza Prabowo bukan sosok baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Ia resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Gubernur Kalteng Agustiar Sabran pada 26 Mei 2026 di Istana Isen Mulang, Palangka Raya.
Pelantikan tersebut merupakan bagian dari pengisian enam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Kalteng. Reza sebelumnya menjalankan tugas sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Kalteng sebelum kemudian dipercaya menduduki jabatan definitif.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyebut Reza mendapat mandat untuk memimpin sektor pendidikan sekaligus melanjutkan berbagai agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bumi Tambun Bungai.
Dalam agenda pendidikan 2026, Disdik Kalteng sebelumnya juga mendorong pengembangan pendidikan vokasi serta program bantuan pendidikan bagi pelajar.
Artinya, posisi Reza berada di sektor yang sangat strategis. Kebijakan yang keluar dari Dinas Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan proses belajar mengajar, tetapi juga menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan masa depan peserta didik.
Karena itu, ketika kabut asap akibat karhutla kembali menjadi persoalan, keputusan mengenai aktivitas sekolah otomatis menjadi perhatian publik.
Rekaman Rapat Viral, Kebijakan Sekolah di Tengah Asap Jadi Perdebatan
Polemik bermula dari beredarnya rekaman atau potongan rapat daring yang dikaitkan dengan Kadisdik Kalteng.
Dalam narasi yang beredar di media sosial, muncul pembahasan mengenai keberlangsungan kegiatan sekolah ketika sejumlah daerah sedang menghadapi dampak kabut asap.
Isu tersebut kemudian berkembang menjadi tudingan bahwa sekolah diarahkan tetap melaksanakan kegiatan tatap muka agar distribusi atau pelaksanaan MBG tidak terganggu.
Namun, tudingan tersebut perlu ditempatkan secara hati-hati.
Potongan video yang beredar di media sosial tidak serta-merta menggambarkan keseluruhan konteks rapat maupun keputusan resmi pemerintah. Karena itu, klarifikasi dari Dinas Pendidikan Kalteng menjadi penting untuk menjelaskan apa yang sebenarnya dibahas, apakah terdapat instruksi resmi, serta bagaimana pertimbangan kesehatan siswa dimasukkan dalam kebijakan tersebut.
Di sisi lain, kekhawatiran masyarakat bukan tanpa alasan.
Kabut asap karhutla memiliki dampak langsung terhadap kualitas udara. Anak-anak sekolah termasuk kelompok yang membutuhkan perhatian khusus ketika kualitas udara memburuk.
Di sinilah persoalan tersebut berubah menjadi dilema kebijakan publik: bagaimana memastikan program pemerintah tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi darurat lingkungan?
Karhutla Kalteng Belum Padam, 15 Titik Api Masih Ditangani
Di tengah polemik tersebut, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perjuangan melawan karhutla di Kalimantan Tengah belum selesai.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaporkan hingga Sabtu, 29 Agustus 2026, masih terdapat 15 titik kebakaran yang belum berhasil dipadamkan. Sebanyak 10 titik yang sebelumnya menjadi lokasi terparah telah berhasil ditangani.
Secara kumulatif, pemerintah mencatat 38.916 titik panas, sementara luas lahan terbakar berdasarkan laporan daerah mencapai 60.028,77 hektare. Data tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Untuk mempercepat pemadaman, pemerintah memperkuat operasi darat dan udara.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran meminta seluruh sumber daya diarahkan ke wilayah yang masih membutuhkan intervensi, terutama lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Operasi water bombing menjadi salah satu strategi utama untuk menjangkau titik api yang berada di kawasan sulit.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Periode keempat operasi tersebut berlangsung sejak 26 Agustus hingga 2 September 2026.
Mengapa Karhutla Sulit Dipadamkan?
Salah satu tantangan terbesar terletak pada karakter lahan gambut.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat meninjau kawasan Tumbang Nusa, Pulang Pisau, pada 19 Agustus 2026, menyebut kondisi gambut di lokasi tersebut sangat rawan. Pengukuran tinggi muka air gambut saat peninjauan menunjukkan sekitar minus 0,99 meter, sementara kondisi ideal berada di atas minus 0,4 meter.
Kondisi gambut yang kering membuat api tidak hanya membakar permukaan. Api dapat merambat dan bertahan di bawah permukaan tanah sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu lebih panjang.
Persoalan semakin rumit ketika akses menuju titik api terbatas.
Karena itulah operasi udara menjadi sangat penting. Namun, kabut asap pekat juga dapat mengganggu operasi penerbangan sehingga penggunaan helikopter harus mempertimbangkan faktor keselamatan.
Bukan 10 Negara, Ini Daftar Negara yang Kirim Dukungan Armada Udara
Besarnya skala karhutla membuat Indonesia tidak hanya mengandalkan sumber daya dalam negeri.
Kementerian Perhubungan telah menerbitkan 35 izin penggunaan pesawat registrasi asing untuk memperkuat penanganan karhutla.
Data resmi yang disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menyebut izin tersebut diberikan kepada 11 pemegang Air Operator Certificate (AOC) dari delapan negara, dengan total 36 helikopter.
Delapan negara tersebut adalah Australia, Rusia, Amerika Serikat, Ukraina, Selandia Baru, Laos, Vietnam, dan Kanada.
Dengan demikian, informasi yang menyebut bantuan datang dari 10 negara perlu diluruskan. Berdasarkan data Kemenhub yang tersedia, jumlahnya adalah delapan negara.
Pesawat registrasi asing tersebut difasilitasi untuk mendukung kegiatan pemadaman dan penanganan dampak karhutla. Armada juga dapat direposisi ke wilayah lain yang membutuhkan dukungan sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
Kebijakan tersebut menunjukkan betapa seriusnya skala penanganan karhutla tahun ini.
Bahkan setelah pengerahan ribuan personel dan puluhan helikopter, sejumlah titik api masih belum berhasil dipadamkan.
Presiden Prabowo Turun Langsung Pantau Karhutla
Penanganan karhutla Kalteng juga mendapat perhatian langsung pemerintah pusat.
Presiden Prabowo Subianto pada 22 Agustus 2026 terbang ke Kalimantan untuk melihat kondisi lapangan sekaligus memimpin upaya penanganan kebakaran secara langsung.
Presiden menekankan pentingnya menghentikan perluasan kebakaran dan mencegah munculnya titik api baru.
Gubernur Kalteng kemudian melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden, termasuk kebutuhan personel, sarana prasarana, dan dukungan pemerintah pusat.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa karhutla tidak lagi sekadar persoalan teknis pemadaman di tingkat daerah, tetapi telah menjadi persoalan nasional yang membutuhkan pengerahan sumber daya lintas kementerian dan lembaga.
Ketika Pendidikan Berhadapan dengan Krisis Lingkungan
Di sinilah polemik yang menyeret nama Kadisdik Kalteng menjadi penting untuk dilihat dalam konteks yang lebih luas.
Pendidikan harus tetap berjalan. Program pemenuhan gizi anak juga memiliki tujuan penting. Namun, seluruh program tersebut harus berjalan dalam situasi yang menempatkan keselamatan peserta didik sebagai pertimbangan utama.
Jika kondisi lingkungan memburuk, pemerintah memiliki berbagai pilihan kebijakan, mulai dari penyesuaian jam belajar, pembelajaran jarak jauh, penghentian sementara kegiatan tatap muka di wilayah tertentu, hingga penyesuaian mekanisme distribusi program bantuan atau makanan.
Artinya, pilihan kebijakan tidak semestinya berhenti pada pertanyaan apakah sekolah diliburkan atau tidak.
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah mengambil keputusan berbasis data kualitas udara, rekomendasi kesehatan, kondisi wilayah, serta tingkat risiko yang dihadapi siswa dan tenaga pendidik.
Pada titik inilah komunikasi publik menjadi sangat penting.
Ketika potongan rapat internal menyebar di media sosial, ruang kosong informasi dapat dengan cepat diisi oleh berbagai interpretasi. Sebuah pernyataan yang sebenarnya memiliki konteks tertentu dapat dipersepsikan berbeda ketika hanya ditampilkan dalam potongan pendek.
Karena itu, publik membutuhkan penjelasan yang utuh dari pemerintah.
Ujian Besar bagi Kepemimpinan Kadisdik Kalteng
Bagi M. Reza Prabowo, polemik ini datang hanya beberapa bulan setelah dirinya resmi memimpin Dinas Pendidikan Kalteng.
Posisi sebagai kepala dinas membuat setiap pernyataan dan keputusan memiliki konsekuensi yang lebih luas.
Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai tudingan yang beredar, kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di tengah bencana membutuhkan koordinasi yang jauh lebih kuat.
Dinas Pendidikan tidak bisa bekerja sendirian.
Keputusan mengenai aktivitas sekolah saat kabut asap idealnya melibatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, dinas kesehatan, BMKG, sekolah, orang tua, serta pihak terkait lainnya.
Terlebih, karhutla Kalteng hingga 31 Agustus 2026 masih menyisakan titik api.
Dengan 15 titik yang belum padam, puluhan ribu hotspot yang tercatat secara kumulatif, puluhan ribu hektare lahan terdampak berdasarkan laporan daerah, serta pengerahan armada udara dari delapan negara, situasi ini jelas bukan persoalan biasa.
Polemik mengenai sekolah dan MBG pada akhirnya menjadi bagian kecil dari persoalan yang jauh lebih besar: bagaimana negara melindungi anak-anak ketika bencana lingkungan terjadi, tanpa menghentikan hak mereka untuk memperoleh pendidikan dan gizi yang layak.
Jawaban atas persoalan tersebut tidak cukup hanya dengan keputusan administratif.
Dibutuhkan data, koordinasi, komunikasi yang terbuka, serta keberanian untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan.
Sebab, selama api masih menyala dan asap masih mengancam kualitas udara, keselamatan warga, terutama anak-anak tetap menjadi ukuran paling penting dari keberhasilan penanganan krisis.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
