bukamata.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Bandung, Kamis (27/8/2026). Massa aksi menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Bandung.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa sejumlah kertas berisi 10 tuntutan yang dibagikan kepada masyarakat. Tuntutan tersebut mencakup persoalan parkir liar, ruang terbuka hijau (RTH), BRT Bandung Raya, relokasi PKL, persampahan, revitalisasi pasar rakyat, pengendalian HIV, kesejahteraan guru honorer, penyalahgunaan narkotika, hingga begal dan kejahatan jalanan.
HMI Cabang Bandung menilai berbagai persoalan tersebut memiliki keterkaitan dengan persoalan yang lebih besar, yakni kemiskinan dan pengangguran.
Koordinator aksi HMI Cabang Bandung, Ghifari, mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan kondisi Kota Bandung yang menurut mereka masih menghadapi berbagai persoalan serius.
Dalam tuntutannya, HMI membawa slogan “Rakyat Tidak Butuh Janji Manis, Tapi Bukti Nyata!”
Soroti Kemiskinan dan Pengangguran
Ghifari mengatakan, persoalan kemiskinan dan pengangguran menjadi titik awal dari berbagai isu yang mereka soroti dalam aksi.
“Turun ke jalan itu satu sebetulnya. Dalam 10 poin tuntutan, itu dari satu awalnya. Itu terkait dengan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Itu banyak turunannya, mulai dari parkir liar, berujung kepada kesehatan, kejahatan, ruang terbuka hijau, BRT, dan lain-lainnya,” ujar Ghifari.
Menurut dia, persoalan tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari Pemkot Bandung karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Ia menilai sejumlah persoalan di Kota Bandung selama sekitar satu setengah tahun terakhir belum diselesaikan secara maksimal oleh pemerintah daerah.
“Ini menjadi salah satu permasalahan-permasalahan Kota Bandung yang selama satu tahun setengah tidak diselesaikan oleh Bapak Farhan dan Bapak Erwin selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Bandung,” katanya.
Ghifari menyebut kondisi tersebut menjadi alasan HMI Cabang Bandung memilih menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi.
Menurutnya, mahasiswa ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa masih terdapat berbagai persoalan yang harus diselesaikan pemerintah.
“Setiap malam masyarakat harus dihantui dengan begal, kejahatan malam. Setiap malam, setiap siang, setiap pagi masyarakat masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang tidak bekerja. Tapi Bapak Farhan dan Bapak Erwin tidak menyelesaikan ini secara masif,” ujarnya.
Ia menegaskan aksi tersebut tidak dilakukan dengan cara anarkistis.
“Kami tidak melakukan kerusuhan, kami tidak melakukan pembakaran ban, tapi kami di sini melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa memberi tahu hari ini Kota Bandung tidak dalam kondisi yang baik-baik saja,” kata Ghifari.
10 Tuntutan HMI Cabang Bandung
Dalam lembar tuntutan yang disebarkan kepada masyarakat, HMI Cabang Bandung menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan dan pelayanan publik di Kota Bandung.
Pertama, parkir liar. HMI mendesak Pemkot Bandung melakukan transparansi dan penertiban terhadap seluruh titik parkir resmi maupun liar.
Kedua, ruang terbuka hijau. HMI mendesak pengadaan lahan RTH melalui RKPD dan APBD 2027 dengan target yang jelas.
Ketiga, BRT Bandung Raya. Mahasiswa meminta transparansi dalam penentuan titik halte serta kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan BRT.
Keempat, relokasi PKL. HMI mendesak adanya kepastian kompensasi atau usaha pengganti bagi PKL yang terdampak pembangunan.
Kelima, persoalan persampahan. HMI mendesak transparansi pertanggungjawaban anggaran serta penggunaan Rp29 miliar terkait kebijakan insinerator.
Keenam, revitalisasi pasar rakyat. Mahasiswa mendesak akuntabilitas dan meminta kehadiran Direktur Utama Perumda Pasar Juara dalam ROP DPRD.
Ketujuh, pengendalian HIV. HMI mendesak adanya upaya terukur untuk menurunkan angka lost to follow up HIV sebesar 35 persen.
Kedelapan, kesejahteraan guru honorer. HMI meminta kepastian hukum dan pembayaran bagi tenaga honorer non-ASN.
Kesembilan, penyalahgunaan narkotika. Mahasiswa mendesak percepatan pembangunan fasilitas rehabilitasi rawat inap.
Kesepuluh, begal dan kejahatan jalanan. HMI mendesak penguatan upaya pencegahan dan penindakan terhadap begal serta kejahatan jalanan di Kota Bandung.
Melalui tuntutan tersebut, HMI menyatakan sikap dengan membawa pesan, “Kami bersuara, karena kota ini milik rakyat!”
Soroti RTH hingga PKL
Selain kemiskinan dan pengangguran, persoalan ruang terbuka hijau menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian HMI.
Dalam audiensi dengan Wali Kota Bandung, mahasiswa mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait minimnya anggaran untuk pengadaan RTH.
Pengurus Cabang HMI Bandung, Ridho Dawang, mengatakan persoalan RTH menjadi salah satu isu yang turut dibahas dalam pertemuan dengan Farhan.
“Salah satunya kemiskinan, pengangguran, lalu ruang terbuka hijau, di mana ruang terbuka hijau kita hari ini fokus anggarannya juga sangat minim di RKPD dan juga APBD Perubahan kemarin,” ujar Ridho.
Menurutnya, persoalan PKL juga tidak dapat dilepaskan dari isu kemiskinan dan pengangguran.
“Maka juga hal-hal lain yang kemudian kami kritisi, salah satunya adalah PKL dan banyak lain begitu di permasalahan di Kota Bandung, yang kemudian menjadi turunan daripada persoalan kemiskinan dan juga pengangguran sebetulnya,” katanya.
HMI Minta Pemkot Hadirkan OPD
Usai aksi, perwakilan HMI Cabang Bandung melakukan audiensi langsung dengan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.
Dalam pertemuan tersebut, Farhan menyatakan keterbukaan untuk berdialog lebih lanjut dengan mahasiswa dan membahas persoalan yang mereka sampaikan berdasarkan data.
Farhan mengatakan, ruang dialog tersebut perlu dibangun agar perdebatan mengenai kebijakan publik tidak berhenti pada perbedaan pandangan.
“Kalau kita mau berdebat, maka kita akan berdebat data. Berikutnya kita akan berdebat interpretasi data. Baru nanti kita akan berdebat bagaimana menginterpretasikan data tersebut menjadi pengejawantahan kebijakan-kebijakan publik,” ujar Farhan dalam audiensi.
Farhan juga membuka kemungkinan pertemuan lanjutan dengan melibatkan OPD terkait.
Mahasiswa kemudian meminta agar pertemuan berikutnya tidak hanya dihadiri pejabat secara simbolis, tetapi benar-benar menjadi forum pembahasan kebijakan.
“Pastikan mereka punya pikiran. Jangan sampai hanya sekadar diundang saja,” kata salah satu perwakilan mahasiswa dalam audiensi.
Farhan pun menyatakan siap membangun forum dialog tersebut.
“Jadi biar ruang itu menjadi benar-benar ruang dialog yang inklusif, kita saling terbuka,” ujar Farhan.
Bahas Kemiskinan dengan Sejumlah OPD
Ridho mengatakan pertemuan lanjutan diharapkan menghadirkan sejumlah OPD yang memiliki keterkaitan langsung dengan tuntutan mahasiswa.
Menurutnya, pembahasan tidak hanya berhenti pada penyampaian persoalan, tetapi dilanjutkan dengan pencarian solusi.
“7 x 24 jam nanti mungkin pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan bersama OPD, dan juga Wakil Wali Kota, seluruh perangkat dinas di Kota Bandung membuat satu diskusi dan juga satu temu untuk kemudian berbicara soal-soal,” katanya.
Dalam audiensi, pembahasan mengenai kemiskinan juga diarahkan untuk melibatkan sejumlah OPD, seperti Bappelitbang, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Kesehatan.
Farhan mengatakan pembahasan tersebut penting agar kebijakan pemerintah dapat diuji melalui data dan kajian.
Ia juga mengajak mahasiswa untuk menjadikan forum tersebut sebagai ruang belajar bersama antara pemerintah dan masyarakat.
“Saya kira ini bagian dari kita saling belajar, antara pemerintah dengan masyarakat,” ujarnya.
HMI: Kami Bukan Lawan Pemerintah
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa juga menegaskan posisi mereka sebagai kelompok masyarakat yang ingin mengawal kebijakan pemerintah, bukan sekadar menjadi oposisi.
“Kita ini enggak lawan, implementative partner. Maka dari itu begitu yang saya bahasakan dari awal,” ujar salah satu perwakilan HMI.
Mahasiswa mengatakan mereka tetap memilih jalur dialog karena masih memiliki kepercayaan bahwa persoalan Kota Bandung dapat dibahas dan diselesaikan bersama.
“Karena masih percaya dan punya kesadaran politik tinggi, makanya kami hadir. Kalau udah enggak percaya lagi, baru kita ketemu di jalan,” katanya.
Sementara itu, HMI Cabang Bandung memastikan akan mengawal tindak lanjut dari audiensi tersebut. Mereka berharap pertemuan bersama Pemkot Bandung dan OPD terkait menghasilkan langkah konkret terhadap 10 persoalan yang telah mereka sampaikan.
Bagi HMI, aksi tersebut bukan sekadar menyampaikan kritik, tetapi juga menjadi upaya mendorong pemerintah membuka data, mempertanggungjawabkan kebijakan, serta melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik.
“Rakyat tidak butuh janji manis, tapi bukti nyata,” menjadi pesan utama yang dibawa mahasiswa dalam aksi di Balai Kota Bandung tersebut.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
