bukamata.id – Sejumlah massa dari aliansi pemuda, mahasiswa, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menggelar aksi demonstrasi di Gedung Sate, Selasa (20/1/2026). Mereka menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan audit teknis dan investigatif terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai APBD.
Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Dengan satu unit mobil komando, massa menyampaikan orasi dan tuntutan di depan kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
Dalam pernyataan sikapnya, massa mendesak Pemprov Jawa Barat untuk mengevaluasi tata kelola anggaran dan proses pengadaan barang dan jasa, khususnya di sektor infrastruktur.
“Kami mendesak Pemprov membuka data dan dokumen proyek kepada publik agar transparan,” demikian salah satu tuntutan yang disampaikan melalui pengeras suara.
Selain transparansi, mereka juga menuntut adanya audit teknis dan audit investigatif independen, terutama terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang diduga bermasalah pada APBD 2025.
Salah satu contoh yang disorot adalah Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU). Dugaan persoalan proyek tersebut, menurut massa, diperkuat oleh sejumlah video viral masyarakat yang menampilkan kualitas pekerjaan di lapangan.
“Termasuk mendorong agar ditelusuri penyebab defisit anggaran sekitar Rp600 miliar,” ujar salah satu orator.
Tak hanya itu, aliansi juga menuntut Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mencopot serta memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang terbukti gagal dalam mengelola anggaran.
“Kami juga menuntut agar dihentikan praktik mutasi dan promosi jabatan yang tidak berbasis kinerja dan integritas,” tegas mereka.
Massa menilai, kondisi tunda bayar APBD 2025 menjadi salah satu indikator buruknya tata kelola keuangan daerah. Menurut mereka, defisit anggaran mencerminkan pengelolaan keuangan yang belum dijalankan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menjelaskan kondisi tunda bayar yang berdampak pada tertundanya pembayaran sejumlah proyek pembangunan. Ia menyebut, persoalan itu berkaitan dengan penerimaan daerah yang tidak sepenuhnya sesuai target, termasuk tersendatnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Sesuai dengan dugaan saya adalah bahwa tingkat pendapatan sebenarnya sudah dipasang sangat tinggi. Karena dipasang sangat tinggi, walaupun tercapai 94 persen tetap tidak mencukupi belanja pembangunan,” kata Dedi dalam video yang diunggah melalui akun media sosialnya, Sabtu (3/1/2026).
Dedi juga menyampaikan optimisme bahwa persoalan tunda bayar tersebut dapat dituntaskan pada Januari 2026. Ia memperkirakan akan ada pemasukan ke kas daerah sekitar Rp2 triliun pada bulan tersebut.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
